Secara resmi pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 mulai dari 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021.

Keputusan ini diambil Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mencegah penularan virus Covid-19, yang kasusnya umum naik saat libur panjang.

Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Isinya tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.



Tirta Mandira Hudhi atau yang kerap disapa dr. Tirta mengatakan, soal peraturan berubah-ubah soal larangan mudik.

Yang terakhir adalah final di mana per tanggal 6 Mei 2021, larangan mudik benar-benar diberlakukan pemerintah.

Kemudian kita dihadapkan pada situasi orang Indonesia terbagi dua set nih, kita dosis aja gak cukup, udah gitu dilarang mudik, peraturannya terus berubah," jelas dr Tirta.

Dia pun menyoroti aturan di mana pesawat dari Wuhan China diperbolehkan masuk.

Liat di sana pesawat Wuhan dateng, di satu sisi kemaren juga India ada yang dateng kesini."

"Di satu sisi berubah-ubah terus jadi akhirnya nakes sama rakyat pun ah ya udah lah jaga diri sendiri-sendiri wong dosisnya juga gak ada,” tuturnya.

Langkah Ridwan Kamil

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan siap untuk menindaklanjuti larangan mudik yang ditentukan pemerintah pusat.

Bahkan Ridwan Kamil pun telah berkoordinasi secara langsung dengan TNI dan Polri untuk membantu kegiatan penyekatan para pemudik.

"Jadi berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, terdapat 158 titik penyekatan yang telah disiapkan untuk menghalau para pemudik."

"Titik penyekatan ini termasuk jalan arteri maupun jalan tikus," kata Ridwan Kamil seusai upacara Operasi Ketupat Lodaya di Lapangan Gasibu, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Rabu 5 Mei 2021.

Menurut Ridwan Kamil jalan-jalan tikus maupun arteri tersebut nantinya sudah disiapkan aparat baik dari TNI maupun Polri.‎

"‎Jadi dengan penjagaan ini diharapkan pemudik berpikir dua kali sebelum menuju tempat mudiknya," katanya didampingi Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI, Nugroho Budi Wiryanto dan Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Ridwan Kamil juga menjelaskan biasanya jika kehidupan berjalan normal dari sekitar 50 jutaan penduduk Jawa Barat 6 juta di antaranya mudik. Namun di masa pandemi ini lanjut dia ada teori 7 persen yang tetap memaksakan untuk mudik.

"Jadi kalau 7 persen kali 6 juta ada sekitar 400 ribuan orang yang mudik. Nah itu kepala desa RT dan RW sudah menyiapkan ruang-ruang karantina untuk memastikan orang yang datang itu bisa dikarantina di tempat masing-masing," k‎atanya.

Melihat perkembangan di media sosial, Ridwan Kamil juga mengatakan, banyak masyarakat yang akan mencuri waktu untuk melakukan perjalanan mudik saat petugas tengah beristirahat. Ia pun meminta pihak kepolisian, untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Jadi saya titip ke Pak Kapolda Jabar untuk membantu antisipasi para pemudik yang mencari waktu lengahnya petugas. Namun tadi sudah ditentukan, anggota Polda Jabar di lapangan akan berjaga 24 jam. Pinjam istilah Kapolri lah yaitu 'buddy system'," katanya

https://www.pikiran-rakyat.com/bandu...ampaikan-pesan

Termasuk mudik bukan