Jayapura, Jubi – Sejumlah warga di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, Papua, menyatakan aparat keamanan pada Sabtu (1/5/2021) mendatangkan pasukan tambahan ke Ilaga. Penambahan pasukan gabungan TNI/Polri di Ilaga itu terjadi pasca penembakan yang menewaskan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya di Beoga, Kabupaten Puncak, pada Minggu (25/4/2021).

Salah satu warga yang tidak bersedia disebutkan namanya menyebutkan pengiriman tambahan pasukan di Ilaga pada Sabtu berlangsung sejak pukul 08.00 – 13.00 WP. Tambahan pasukan itu diduga didatangkan dari Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, ke Ilaga dengan pesawat.

“Selain [didatangkan dengan] pesawat, juga ada dua helikopter yang mendarat di Ilaga. Kedua heli itu juga menurunkan pasukan TNI/Polri ke Ilaga. Kami tidak tahu jumlahnya, tapi hari ini ada penambahan aparat,” katanya.



Seorang sumber Jubi lainnya menyebutkan penambahan pasukan aparat keamanan itu membuat warga khawatir. Warga dari beberapa kampung di Distrik Mayuberi, Ilaga, dan Gome meninggalkan rumahnya, masih bertahan di sejumlah lokasi yang lebih aman, seperti halaman gereja.  “Warga mengungsi ke halaman gereja dan keluarga mereka. Hingga 30 April sejumlah warga yang mengungsi masih belum pulang ke kampung halamannya,” kata sumber itu saat dihubungi pada Sabtu.



Ia menyatakan warga sipil di Ilaga tidak tenang melihat penambahan pasukan yang terjadi Sabtu. Warga merasa khawatir, karena melihat tambahan pasukan aparat keamanan yang bersenjata lengkap.

“Hari ini masyarakat sipil khawatir dengan droping aparat kemanan. Masyarakat di Ilaga merasa tidak aman karena kebanyakan pasukan TNI/Polri akan melakukan kotak tembak, dan masyarakat takut menjadi korban salah sasaran,” ujarnya.



Sumber Jubi yang lain mengatakan warga yang tinggal di pinggiran permukiman di Ilaga meninggalkan rumah mereka, dan memilih memasuki pusat permukiman di Ilaga. “Pendropan aparat kemanan itu  mengganggu aktivitas masyarakat sipil. Malam ini [mereka] juga khawatir akan ada kontak senjata, sehingga masyarakat tidak akan tidur,” katanya.

Salah seorang narasumber Jubi menuliskan pesan singkat menggunakan bahasa daerah Suku Lanny bahwa masyarakat khawatir melihat penambahan pasukan di Ilaga pada Sabtu. “[Kami] juga waspada,” katanya.

Pasca penembakan yang menewaskan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya di Beoga, Kabupaten Puncak, pada Minggu (25/4/2021) pekan lalu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota kelompok bersenjata di Papua. Pada Kamis (29/4/2021), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengumumkan bahwa pemerintah menetapkan kelompok bersenjata di Papua sebagai organisasi teroris.


Pengumuman Mahfud MD itu segera ditanggapi Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan menerbitkan siaran pers pada hari yang sama. Enembe menyatakan TNI/Polri harus membuat pemetaan yang jelas tentang keberadaan TPNPB, sehingga tidak terjadi lagi kasus salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menyatakan Enembe mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melingkupi persebaran wilayah, jumlah orang, dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

“Ini penting, sebab Gubernur tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar pada penduduk sipil Papua,” kata Rifai Darus saat membacakan siaran pers Gubernur Papua itu di Jayapura, Kamis.

Rifai menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan. Perbuatan itu juga melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

Akan tetapi, Rafai menyatakan Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada TPNPB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan (di luar Papua). Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di luar Papua.


“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif, dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” kata Rifai saat membacakan siaran pers itu. (*)

https://jubi.co.id/aparat-keamanan-d...edium=facebook

Aparat keamanan di Ilaga terus ditambah 
Berarti Densus 88 udah turun kalau ada unsur polisi