GudangOpiniAvatar border
TS
GudangOpini
NUN SEWU PAK PRESIDEN, KAWULO BADE MATUR
Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sesungguhnya pemerintah tidak senang mengimpor beras. Namun, ada hal-hal yang terkadang menyebabkan pemerintah harus menempuh langkah tersebut. Hal tersebut, misalnya, terjadi situasi tertentu yang menyebabkan kurangnya stok beras nasional.

"Pemerintah sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras," kata Jokowi saat meninjau panen di Desa Wanasari, Indramayu, Rabu (21/4/2021).

Mohon maaf Pak Presiden, saya mau bicara, begini:

Pertama, Pak Presiden itu bukan baru setahun menjabat. Tetapi sudah dua periode dan ini tahun kedua di periode kedua. itu artinya, Pak Presiden sudah 7 tahun memimpin negeri ini.

Itu artinya, alasan import karena 'situasi tertentu yang menyebabkan kurangnya stok beras nasional' tidak bisa dibenarkan. Kalau pada tahun pertama periode pertama memimpin, mungkin saja bisa dipahami karena mendesak dan sambil menata pola produksi pangan dan jaminan ketersediaannya.

Lah ini sudah tujuh tahun, selama tujuh tahun ini Pak Jokowi ngapain saja? Katanya dulu benci import? berjanji tidak akan import? bukan hanya beras, tapi juga gula, garam, dan produk bahan pangan lainnya.

Bukankah, sejak tahun pertama, pak Presiden sudah bisa menata pola produksi pangan dan jaminan ketersediaannya? Apalagi, musim panen padi itu relatif genjah, setahun bisa 2-3 kali panen, tidak seperti menanam lada atau kopi yang butuh beberapa tahun baru bisa dipanen.

Belum lagi, lahan sawah di negeri ini begitu luasnya. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merilis luas baku tanah sawah di Indonesia pada tahun 2019 seluas 7,46 juta hektar atau tepatnya 7.463.948 hektar. Katakanlah, satu tahun dua kali panen, sekali panen per hektar 5 ton gabah didapatkan 10 ton kali 7,46 juta: totalnya 74,46 juta ton gabah pertahun.

Angka ini bisa lebih fantastis, jika produksi dilakukan dengan intensif. Di Desa Keboncau, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, dikabarkan bisa menghasilkan 8-12 Ton gabah/hektar.

Sementara itu, jika setiap ton gabah menghasilkan sekitar 650 KG beras. Itu artinya, 74,46 juta ton gabah pertahun setara dengan sekitar 48 juta ton beras/tahun.

Menurut BPS, lahan yang tergarap pada luas panen padi di tahun 2020 sekitar 10,79 juta hektar, mengalami kenaikan sebanyak 108,93 ribu hektar atau 1,02 persen dibandingkan luas panen tahun 2019 yang sebesar 10,68 juta hektar.

Produksi padi pada 2020 diperkirakan sebesar 55,16 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 556,51 ribu ton atau 1,02 persen dibandingkan produksi di tahun 2019 yang sebesar 54,60 juta ton GKG.

Jika potensi produksi padi pada 2020 dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 diperkirakan sebesar 31,63 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 314,10 ribu ton atau 1,00 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.

BPS mencatat, tingkat konsumsi beras nasional tahun 2020 jumlahnya sekitar 22,28 juta ton. Artinya, PRODUKSI BERAS NASIONAL SURPLUS PAK PRESIDEN!

Ini membuktikan, alasan 'situasi tertentu yang menyebabkan kurangnya stok beras nasional' bukan karena faktor kelangkaan karena kurangnya produksi, akan tetapi sengaja dibunyikan agar ada dalih selalu import, dan ini jelas untuk kepentingan oligarki bukan petani.

Kedua, import dilakukan saat petani panen dan stok nasional sedang melimpah. Bahkan, gudang beras Bulog penuh dengan beras import hingga membusuk.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pernah menegaskan menolak rencana import 1 juta ton beras. Stok beras di gudang Bulog mencapai 883.575 ton dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 859.877 ton dan beras komersial sebesar 23.706 ton. Bahkan, cadangan beras masih melimpah yakni di atas 1 juta ton setelah memasuki panen raya.

Ini membuktikan, alasan 'situasi tertentu yang menyebabkan kurangnya stok beras nasional' bukan karena faktor kelangkaan karena kurangnya produksi, akan tetapi sengaja dibunyikan agar ada dalih selalu import, dan ini jelas untuk kepentingan oligarki bukan petani.

Ketiga, ah entahlah pak. pusing saya menulisnya. intinya: alasan 'situasi tertentu yang menyebabkan kurangnya stok beras nasional' bukan karena faktor kelangkaan karena kurangnya produksi, akan tetapi sengaja dibunyikan agar ada dalih selalu import, dan ini jelas untuk kepentingan oligarki bukan petani.

Sudah pak, cukup segitu. saya capek matur terus, tapi tidak digubris. Hanya saja soal menulis, saya memang hobi. Jadi, saya akan terus menulis dan mengkritisi semua kebijakan Pak Presiden yang tak pro wong cilik. [].

BibalinhgumAvatar border
KapitenAvatar border
isu152Avatar border
isu152 dan 12 lainnya memberi reputasi
11
3K
29
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan