Jakarta, CNBC Indonesia - Utang yang menggunung selalu dikaitkan dengan kebangkrutan negara. Bukan tanpa sebab, memang ada negara yang bangkrut akibat utang. Namun jangan lupa, banyak negara yang jadi hebat karena utang.

Konsepsi utang secara sederhana adalah menarik penghasilan yang diproyeksikan ada di masa depan untuk dibelanjakan sekarang agar ekonominya tumbuh lebih cepat. Sama saja seperti orang utang ke bank untuk membeli rumah.

Pemerintah juga menerapkan hal yang sama. Ada potensi ekonomi yang lebih besar di masa depan, salah satu indikatornya adalah bonus demografi. Namun potensi itu ada massa tenggatnya. Sehingga harus digenjot lebih awal agar targetnya tercapai.


Sayangnya pemerintah tidak punya banyak uang untuk menggenjot itu, penerimaan pajak saja masih seret. Maka dibutuhkan utang.

Dari data Kementerian Keuangan yang dijabarkan oleh Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo utang Pemerintah hingga akhir Februari sebesar Rp 6.361,02 triliun dengan rasio utang sebesar 41,0% terhadap produk Domestik Bruto (PDB).

"Proporsi utang terhadap PDB masih dalam batas aman," jelas Prastowo dalam cuitannya.

PILIHAN REDAKSI

Kata Kemenkeu soal Rizal Ramli Sentil Sri Mulyani SPG IMF CsUtang LN Nyaris Rp 6.200 T, Apa Benar RI Terancam Bangkrut?

Upaya pemerintah dalam pembiayaan mandiri yakni dari dalam negeri semakin baik. Ini terlihat dari porsi pinjaman dari luar negeri semakin terkendali dan lebih mengandalkan penerbitan Surat Berharaga Negara (SBN).

Pada tahun 2019 porsi utang dari pinjaman 15,96% dan di 2020 turun menjadi 14,04%. Pembiayaan melalui SBN naik dari 83,88% di 2019 menjadi 85,96% di 2020.

Kemudian di 2021 hingga akhir Februari posisi utang Pemerintah dari pinjaman turun lagi menjadi 13,56% dan melalui SBN naik menjadi 86,44%.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Pemerintah bahkan lebih banyak melunasi cicilan pokok utang dibandingkan dengan bunga utangnya. Dengan pelunasan cicilan pokok utang yang lebih besar maka diharapkan akan menurunkan utang serat bunganya.

Tak hanya itu, Pemerintah juga dinilai bisa menjaga defisit anggaran lebih terkendali di tahun lalu meski ada pandemi Covid-19.

"Tahun 2020, defisit anggaran mampu dikendalikan di 6,09%. Lebih kecil dari target dalam Perpres 72/2020 (6,34%)," paparnya.

Bagaimana sebuah negara bisa bangkrut?

Kebangkrutan bisa terjadi kalau penggunaan dana dari utang tersebut tidak tepat, apalagi dikorupsi. Tapi kalau digunakan untuk membangun sumber daya manusia hingga infrastruktur, tentu menjadi manfaat besar di masa depan.

Hal ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Setiap bulan secara transparan pemerintah menyampaikan dalam APBN kita, mengenai penggunaan kas negara, termasuk yang dari utang.

"Keuangan Negara kan tiap bulan disampaikan Menkeu dalam APBN Kita. Itu kondisi real-nya," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada CNBC Indonesia.

Seperti diketahui pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri 2021 IMF-WBG Spring Meetings.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani dikabarkan meminta kepada Bank Dunia dan IMF untuk mengawasi dan memberi bimbingan kepada dunia-dunia agar bisa mengatasi masalah utang dan mengurangi tekanan yang meningkat.

PILIHAN REDAKSI

Sebentar Lagi Nih, THR PNS H-10 Bakal CairSederet Fakta & Isu Terkait Rencana Reshuffle Kabinet 2021

Hal itu yang kemudian disindir oleh Mantan Menko Maritim, Rizal Ramli melalui cuitannya.

"Dasar SPG Bank Dunia/IMF. Undang IMF lagi, Ekonomi Indonesia akan semakin hancur seperti 1998!," tulis Rizal Ramli melalui akun twitternya dikutip CNBC Indonesia, Selasa (20/4/2021).

Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari menyanggah tudingan dari pernyataan Rizal Ramli tersebut.

"Jangan terjebak heboh membahas hal yang salah. Menkeu SMI tidak meminta IMF-World Bank menangani hutang Indonesia. Itu interpretasi dan kesimpulan yang keliru," jelas Rahayu dalam cuitan di akun twitternya.

Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan, Sri Mulyani yang hadir dalam rangkaian 2021 IMF-WBG Spring Meetings tersebut berbicara dengan topik 'pembangunan internasional, pembiayaan, pemulihan ekonomi, vaksin, dan perubahan iklim'.

Sri Mulyani, lanjut Puspa mewakili negara konstituen South East Asian Voting Group (SEAVG) menyampaikan agar Bank Dunia dan IMF memberikan dukungan kepada negara-negara di dunia, khususnya negara-negara miskin (low income countries).

"Dukungan ini berupa meningkatkan akses terhadap vaksin, mengelola beban pembiayaan, serta menerapkan strategi pemulihan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif," jelas Puspa.

Indonesia sendiri, kata Puspa, berhasil menjaga defisit anggaran relatif rendah dan memiliki daya tahan yang baik, jika dibandingkan negara-negara lainnya. Padahal pada 2020 pandemi Covid-19 tidak pandang bulu menghantam ekonomi global termasuk negara-negara G20 dan ASEAN.

Dikarenakan negara-negara miskin menghadapi tantangan yang paling besar, kemudian negara-negara kreditur memberikan fasilitas penundaan pembayaran kewajiban utang dalam program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hingga akhir tahun 2021.

Dalam memenuhi kebutuhan mengatasi pandemi dan ekonomi yang tertekan, banyak negara menambah utangnya sehingga rasio utang terhadap GDP-nya meningkat sangat tajam.

"Dibanding negara-negara tersebut, Indonesia dapat menekan dan mengelola utangnya dengan baik," kata Puspa melanjutkan.

Pemerintah Indonesia sendiri, kata Puspa mengupayakan kemandirian pembiayaan dengan semakin memperbesar porsi Surat Berharga Negara Domestik. "Pendalaman pasar keuangan domestik akan terus dilakukan untuk mendukung kemandirian pembiayaan ini."


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-cek-logikanya