lustrasi aksi demo di lapangan Theo Makai Mowanemani, Dogiyai, Senin (1/3/2021) lalu - Jubi/Abeth You
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Deiyai, Jubi – Aksi mimbar bebas yang hendak diselanggarakan oleh Solidaritas Rakyat Papua (SRP) di Deiyai, Papua dengan agenda penolakan perpanjangan otonomi khusus (otsus) Papua dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua, akhirnya ditiadakan atas surat tidak diterbitkannya izin keramaian pada Minggu (18/4/2021). Padahal surat izin dari SRP diajukan pada Rabu (14/4/2021).

Menurut koordinator lapangan aksi mimbar bebas, Melki Pekei, bahwa dalam surat penolakan itu diterbitkan secara paksa padahal awalnya mereka telah melakukan tatap muka dengan Kapolres Deiyai di mapolres maupun di gereja pada hari Minggu.

“Hari Rabu kami sudah ajukan surat izin keramaian, saat itu mereka terima. Kami minta surat balasan tapi karena alasan situasi pandemi, dan masa puasa bagi umat muslim, jadi surat tidak bisa keluar. Tapi saat itu kami sepakat bisa laksanakan aksi, soal keamanan kita akan bekerja sama. Itu dari Polres Deiyai kami sepakat,” ujar Melki Pekei kepada Jubi dibalik selulernya, Selasa (20/4/2021).

Sesuai sepakat, pihaknya kembali membagikan seruan aksi kepada masyarakat di kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua tersebut.



Namun, kata Pekei, pihaknya mendengar bahwa pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Deiyai yang diwakili oleh Sekretaris Satuan Pol PP, Gergo Mote dan Samberi Giyai, serta Kepala Suku Yosep Mote dan Pilipus Pekei, duduk bersama membicarakan soal rencana aksi ini.

“Usai (pertemuan) itu, Pol PP dan Kepala Suku mengumumkan bahwa aksi besok harus ditiadakan karena mengganggu kamtibmas. Itu mereka pakai megaphone (pengeras suara) di sekitar kota Waghete, kami juga saksikan itu,” katanya.

Ditiadakannya aksi ini, kata dia, turut berperan juga dari pihak Sat Pol PP Deiyai dan dan kepala suku setempat.

;
“Saat itu juga kami temui kembali pihak kepolisian, mereka tetap setujui bahwa menjaga keamanan saja. Lalu pada hari Minggu, kami sama-sama dengan Kapolres Deiyai juga, ia setuju bahwa yang penting bisa menjadi keamanan saja,” kata dia.

Hari Minggu sore, lanjut dia, pihaknya kembali menemui Kapolres Deiyai bersama-sama dengan Sekretaris Satuan Pol PP Deiyai. Dalam pertemuan itu pihaknya telah memutuskan untuk sepakat dilaksanakan aksi demo tersebut.

“Kami sudah sepakat semuanya. Lalu kami pulang untuk bahas persiapan dan tata tertib demo. Begini bunyi telpon, ternyata dari Sekretaris Satuan Pol PP Deiyai, Gergo Mote, melalui telpon dia sampaikan bahwa pihak Kodim Deiyai tidak terima terkait aksi besok, lalu saling tidak baku senang dengan pihak kepolisian, jadi ini ada titipan surat dari kepolisian jadi mau antar, sekarang kalian di mana,” ujar Pekei menirukan perkataan Mote.

“Kami buka surat itu ternyata penolakan atas pelaksanaan aksi. Jadi kami nilai surat itu dikeluarkan atas desakan pihak Satuan Pol PP Deiyai dan kepala suku,” katanya.

Pada hari Senin, kata Pekei, situasi daerah dari pertigaan Giyai Yokaa Meewapa sampai Kampung Yomeeni disiagakan antara TNI, Polri, kepala suku, dan para kepala kampung.


Sekretaris Satuan Pol PP Deiyai, Gergo Mote, yang dikonfirmasi Jubi mengatakan untuk melaksanakan aksi demo harus memperhatikan kondisi daerah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan oleh banyak orang.

“Kita harus lihat kondisi daerah dulu,” ucapnya menjawab pertanyaan Jubi.

Menurut dia, surat penolakan terhadap aksi tersebut bukan dari pihaknya dan kepala suku.

“Ada surat penolakan dari polres, itu bukan dari Pol PP dan kepala suku. Itu murni ditolak oleh polisi,” katanya.

“Tugas kami hanya mengawasi daerah saja. Kalau surat dari polisi memang saya yang antar ke solidaritas. Tapi bukan kami yang tolak,” ujar Mote.

Ia menjelaskan informasi yang diperoleh pihaknya menyebutkan sejumlah masyarakat dari keluarga korban aksi 19 Agustus 2019 lalu terkait penolakan rasisme yang menelan korban jiwa merasa keberatan sehingga hendak mengacaukan aksi tersebut.

“Kemarin ada masyarakat datang juga mereka minta bayar kepala tragedi 19 Agustus 2019 lalu saat aksi melawan rasisme di Deiyai. Jadi kami pertimbangkan, jangan sampai masalah meluas, maka alternatifnya adalah ditiadakan saja,” ungkapnya.

Kapolres Deiyai yang coba dikonfirmasi Jubi, tak terhubung hingga berita ini diturunkan. (*)

Editor: Dewi Wulandari
https://jubi.co.id/papua-aksi-tolak-...medium=twitter

Masih sama soal penolakan Otsus dan pemekaran daerah karena alasna Otsus pertama tidak menguntungkan Papua. Begitu juga menolak kehadian Polres di daerahnya, padahal rawan diserang KKB
Kabarnya aksi penolakan Otsus dimotori pihak pro kemerdekaan Papua, tapi kata TNI mereka mulai kesusahan membuat aksi KKB mulai merajalela