
Foto: Sandi dan Razman (Karin/detikcom)
Jakarta -
Anggota
Damkar Depok,
Sandi Junior Butar Butar terus melakukan upaya untuk membongkar dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok. Melalui kuasa hukumnya,
Razman Arif Nasution, Sandi meminta
Wali Kota Depok, Mohammad Idris diperiksa.
"Kalau ini terjadi maka kami berharap pimpinan tertinggi dimaksud, dalam rangka periksa Wali Kota Depok," ujar Razman di RAN Law Firm Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).
Razman menilai korupsi di tingkat pimpinan daerah mungkin saja terjadi. Dia kemudian menyinggung kasus korupsi bansos Corona di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Nah bukan tidak mungkin ada korupsi. Ada Mensos sebelumnya ada yang bermasalah. Dan kalau terjadi di Kota Depok bisa terjadi di daerah-daerah lain," kata Razman.
Selain itu, Razman mengatakan dugaan korupsi yang diungkap Sandi ini menjadi awal untuk mengungkap kasus korupsi lainnya. Utamanya soal dana penanganan dalam pademi virus Corona.
"Oleh karena itu kami berharap ini pintu masuk bagi polisi, bagi jaksa, bagi KPK untuk mengusut kasus-kasus yang terjadi di penggunaan dana Covid terutama di kabupaten kota di Indonesia," jelas Razman.
Awal mula dugaan korupsi di internal
Damkar Depok mencuat setelah Sandi membongkarnya di media sosial. Dugaan korupsi tersebut dibongkar dengan melakukan aksi protes di Balai Kota Depok. Aksi itu kemudian viral.
Sandi membawa poster bertulisan 'Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas
Damkar Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan!!!'. Ada juga poster, 'Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi Dinas Pemadaman Kebakaran Depok #StopKorupsiDamkar'.
https://news.detik.com/berita/d-5537...i-uang-pribadi
"Kalau ini terjadi maka kami berharap pimpinan tertinggi dimaksud, dalam rangka periksa Wali Kota Depok," ujar Razman di RAN Law Firm Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).
Razman menilai korupsi di tingkat pimpinan daerah mungkin saja terjadi. Dia kemudian menyinggung kasus korupsi bansos Corona di Kementerian Sosial (Kemensos).