JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara terkait pembentukan Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) yang dibentuk Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

LaNyalla pun mempertanyakan urgensi pembentukan pasukan elite di Kemenhan tersebut. Sebab, selama ini tamu-tamu negara telah mendapat pengawalan prioritas oleh TNI/Polri setiap berkunjung ke Indonesia. "Tamu negara itu telah mendapat pengawalan dan pengamanan khusus oleh jajaran TNI/Polri. Lalu untuk apalagi dibentuk pasukan pengawalan itu," kata LaNyalla saat kegiatan reses di Surabaya, yang dikutip melalui keterangan pers, Minggu (18/4/2021). Baca juga: Bukan Masalah, Pembentukan Denwalsus Bersifat Resiprokal

Apalagi, mantan Ketua Umum PSSI ini melanjutkan, Denwalsus yang disebut-sebut akan melakukan tugas protokoler tersebut terdiri dari tiga matra TNI yakni, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). "Jangan dilupakan bahwa Kementerian Pertahanan ini merupakan lembaga sipil meski mengurus soal pertahanan negara," tutur alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut. Baca juga: Prabowo Bentuk Pasukan Pengawalan Khusus, Apa Saja Tugas-tugasnya?

Baca Juga:

• HNW Minta Polri Beri Sanksi Hukum Joseph Paul Zhang, Pria yang Mengaku Nabi ke 26
• Update Corona: Positif 1.604.348 Orang, 1.455.065 Sembuh dan 43.424 Meninggal
• Praktik Suap PNS, Mulai Pemberian Uang Hingga Fasilitas Rekreasi

Senator Dapil Jawa Timur itu menilai, selain pengamanan telah diberikan TNI/Polri kepada tamu negara, jika diperlukan sesuatu yang khusus boleh saja dikoordinasikan kepada kedua lembaga tersebut. Lebih dari itu, LaNyalla tak mempersoalkan niat baik Prabowo yang ingin menampilkan sosok militer Indonesia yang gagah di mata tamu undangannya. Hanya saja, ia mempertanyakan urgensi pembentukan Denwalsus.

"Tetapi urgensinya apa? Itu kan yang harus kita perhatikan dengan seksama. Saya belum menemukan urgensi pembentukan lembaga ini," tukas LaNyalla. Kiswondari


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Takut Kena Masalah, Alasan PNS Enggan Laporkan Korupsi di Instansinya

- Menpan RB: Setiap Bulan 40 PNS Terpapar Paham Radikal Dipecat

- LaNyalla Kritik Prabowo Subianto Terkait Pembentukan Denwalsus Kemhan