Papua No.1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai mendorong perundingan antara 
 (NFRPB) dengan Indonesia sebagai solusi penyelesaian masalah Papua.

Ketua DAP wilayah III Domberai Zakarias Horota di Manokwari mengatakan, perundingan damai dan bermartabat antara NFRPB dengan Pemerintah Indonesia akan menghasilkan sebuah solusi bagi penyelesaian seluruh masalah Papua yang terjadi selama 57 tahun berintegrasi dengan NKRI.

“Atas nama masyarakat adat Papua Wilayah III Domberai dan atas nama kebenaran dan keadilan bagi segala suku bangsa di muka bumi, saya menegaskan bahwa masalah Papua hanya dapat diselesaikan secara damai melalui suatu perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB),” kata Horota, Rabu (14/4/2021).

Dia mengatakan, perundingan itu untuk menentukan nasib sendiri bangsa Papua sesuai semangat pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan
karena tidak sesuai denganperikemanusiaan dan peri keadilan.




Dia menilai, bahwa otonomi khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama 19 tahun, berjalan tidak menyelesaikan seluruh permasalahan di tanah Papua.

Ia mengatakan Pemerintah Indonesia telah gagal dengan kebijakan nasionalnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh suku bangsa Indonesia di tanah Papua.

Dan secara khsusus gagal membangun kepercayaan terhadap niat baik pemerintah Indonesia dalam semua produk peraturan perundang-udangannya yang berlaku bagi Orang Asli Papua.

Horota juga mengatakan bahwa semangat rekonsiliasi rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) sesuai mekanisme Pasal 77 UU Otsus tentang Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) MRPB bersama masyarakat adat Papua Barat perwakilan 13 kabupaten dan kota pada Oktober 2020.


“Hasil rekonsiliasi itu menyatakan Otsus telah gagal dan meminta pemerintah Pusat
Republik Indonesia membuka ruang dialog atau perundingan untuk menentukan status politik dan masa depan masyarakat Adat Papua,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren mengatakan bahwa pemekaran bukan solusi di akhir Otsus.

“Rakyat tak minta pemekaran provinsi di akhir Otsus. Aspirasi mereka ada pada kami sebagai representasi masyarakat adat,” katanya.

Dia berharap wacana pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat oleh Jakarta sebaiknya meminta persetujuan lembaga kultur.

“Jakarta tak boleh sepihak atur pemekaran, karena tanah Papua ada penghuninya,” tutur Ahoren. (*)

Editor: Edho Sinaga

https://jubi.co.id/dap-domberai-mint...lah-papua/amp/
Negara Federal Republik Papua Barat beda lagi sama negara yang dideklarasikan Benny Wenda di laur negeri dan beda sama KKB yang ada
Kalau berunding biar kembali ke Indonesia dan sama-sama bangun Papua boleh 'D