TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Sisa Lebih Penghitungan APBD (Silpa) 2020 sebesar Rp 2,02 triliun.

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut meminta Anies dalam pengelolaan keuangan daerah sebaiknya Silpa tidak terlalu besar. “Ini mungkin sebetulnya pengelolaan keuangan di daerah ya, kalau bisa yang namanya Silpa daerah ini jangan terlalu besar Pak Gubernur, karena ini dilihatnya seperti uang nganggur," ujar Astera dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI secara virtual, Rabu, 14 April 2021.

Padahal, menurut Astera, Silpa ini seharusnya sudah ada peruntukannya. "Ini masalah di daerah, monggo diatur yang baik,” ucapnya. Kemenkeu mencatat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Silpa sebesar Rp 2,02 triliun itu sebagai sumber alternatif menutupi defisit pembiayaan tahun 2021.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggunakan penerimaan pinjaman daerah yang naik signifikan dari Rp 0,26 triliun di APBD 2020 menjadi sebesar Rp 9,98 triliun di APBD 2021. “Kita berharap ini juga diikuti dengan tata kelola yang baik, saya percaya DKI Jakarta ini Ibu Kota negara tentunya level dari pada pengelolaannya seharusnya sudah lebih tinggi dibanding daerah lainnya,” kata Astera.

Secara umum laporan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ihwal serapan APBD 2020 kepada Kemenkeu menunjukkan realisasi pendapatan DKI Jakarta sebesar 118,43 persen atau lebih tinggi dari pada capaian nasional yang berada di kisaran 100,34 persen.

Hal itu juga diikuti dengan realisasi belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang relatif baik di angka 117,7 persen. Sementara, realisasi belanja nasional berkisar di angka 97,60 persen. Akhir tahun lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati besaran pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp 84,19 triliun.

Besaran tersebut disepakati setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD menetapkan sejumlah pagu. Seperti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 72,18 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 51,89 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 16,87 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 3,42 triliun.

Selanjutnya, pagu belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 72,96 triliun dengan perincian belanja operasi Rp 57,45 triliun, belanja modal Rp 9,99 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp 5,04 triliun serta belanja transfer Rp 498,01 miliar. Adapun, untuk postur penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 12,09 triliun yang didapat dari Silpa 2020 Rp 2,02 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 9,98 triliun.

Adapun postur pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp 11,22 triliun dengan perincian Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 10,99 triliun dan pembayaran cicilan utang jatuh tempo Rp 33,65 miliar, dan pemberian pinjaman daerah Rp 200 miliar. Persetujuan tersebut sebelumnya telah mempertimbangkan dalam pandangan lima komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan memberikan sejumlah catatan terhadap APBD DKI 2021.

Sebelumnya Anies Baswedan menyatakan tengah fokus menunaikan sejumlah program pemulihan ekonomi di Ibu Kota menjelang masa akhir jabatannya tahun depan. “Kemudian kita juga harus mengendepankan program-program untuk recovery ekonomi, bukan untuk memfasilitasi industri besar, menengah, tetapi juga harus memberikan secara khusus perhatian pelaku mikro yang jumlahnya amat besar di Jakarta,” katanya saat memberi arahan di acara Musrenbang pada hari ini.

https://bisnis.tempo.co/read/1452554...iun?page_num=2