Gubernur Jakarta Anies Baswedan menekankan betapa pentingnya pembangunan sarana transportasi yang terintegrasi guna memberikan kemudahan akses dan kenyamanan pengguna.

Ia menekankan bahwa integrasi antarmoda harus menjadi kata kunci dalam menjawab setiap tantangan pembangunan sarana transportasi publik.

Pemerintah Provinsi Jakarta telah memiliki JakLingko sebagai sistem integrasi transportasi publik berbasis jalan raya dan kereta (microbus, Transjakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta).

Pihaknya berharap dengan hadirnya infrastruktur terintegrasi akan semakin banyak masyarakat, khususnya warga Jakarta beralih dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna transportasi umum.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana memperbaiki seluruh stasiun kereta api dan meningkatkan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di setiap stasiun.

Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pengelolaan stasiun kereta api telah diserahkan kepada DKI Jakarta.

“Pak Gubernur (Anies) sudah memerintahkan untuk peningkatan pembuatan JPO kemudian juga stasiun yang ada di Jakarta semua kita akan perbaiki,” katanya yang dikutip Pikran-Rakyat.com dari Antara, Sabtu, 3 April 2021

Pemprov Jakarta telah melakukan sinergi terkait perbaikan dan renovasi sejumlah JPO dan stasiun kereta bahkan setelah direnovasi, Jakarta akan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk merevitalisasi dengan sistem integrasi.

“Bahkan dengan Gojek, semua kita kerja sama di stasiun yang ada di Jakarta,” kata Riza Patria.

Dalam kesempatan yang berbeda, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pengelolaan stasiun kereta yang ada di wilayah Jakarta ke Pemprov DKI.

Anies Baswedan mengatakan bahwa kewenangan tersebut berhasil diperoleh Jakarta karena Presiden Joko Widodo dinilai mengerti persoalan Jakarta lantaran pernah menjabat sebagai Gubernur DKI.

Ia menuturkan, permintaan Pemprov DKI Jakarta ke Pemerintah Pusat terkait pengelolaan stasiun tidak berbelit-belit.

Meskipun pengelolaan stasiun berada di bawah Pemprov DKI, Anies mengatakan bahwa pengelolaan untuk kereta api tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kini dengan pengelolaan di bawah Pemprov DKI, stasiun-stasiun kereta bisa diintegrasikan dengan bus dan sarana transportasi lainnya yang dikelola Pemprov Jakarta.

Sarana dan prasarana transportasi massal perlu untuk diperhatikan bagi seluruh pihak. Transportasi massa diperlukan untuk mengurangi kemacetan di ruas jalanan Ibu Kota karena banyak kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan.

Tidak hanya waktu, kemacetan menyebabkan kualitas udara yang buruk bahkan dapat memancing keributan antar sesama pengguna jalan. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang kerap kali ditemukan.***

https://www.pikiran-rakyat.com/nasio...gga-jpo?page=3

Stasiun, jembatan penyeberangan, trotoar yg layak, integrasi antar angkutan umum yg baik bukan hanya beautifikasi namun memberikan kenyamanan kepada warga dan turis yg merupakan bukti keberpihakan kepada pejalan kaki dan pengguna transportasi umum.. bukan hanya mengurangi polusi namun menjadi kota yg lebih humanis