JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. Dalam PP tersebut mengatur tentang kewajiban pembayaran royalti bagi yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial ataupun layanan publik.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pimpinan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan seharusnya pemerintah jangan dulu membuat hal-hal yang menyulitkan pelaku usaha. "Kita sih mintanya cooling down dulu lah dalam situasi sulit seperti ini," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: PP Diteken Jokowi, Putar Lagu Orang di Kafe, Toko dan Radio Harus Bayar Royalti

Baca Juga:

• Kemenhub Rencanakan KRL Yogyakarta-Solo Nyambung Hingga Madiun
• Sri Mulyani Minta Ahli Ekonomi Islam Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional
• Soal Tudingan Komisaris BUMN Telantarkan Anak, Ini Respons Kementerian

Sutrisno menjelaskan dalam hal ini pihaknya bukannya tidak mau bayar royalti, tapi keadaan di tengah pandemi Covid-19 ini pelaku usaha sedang mengalami kesusahan. "Jangan semua dipunguti kita juga kan lagi susah, nanti kalo sudah lebih baik baru boleh lah yang seperti itu," terangnya.

Baca juga: Putar Lagu di Pesawat Wajib Bayar Royalti, Ini Respons Bos Garuda

Dia menambahkan bahwa selama ini pihaknya juga membayar royalti pada musik-musik yang bersifat komersial, baik di hotel dan restoran. "Ya kalo lagu itu bersifat komersial dibayar tentunya. Tapi seharusnya di tengah kondisi seperti ini jangan ada aturan seperti itu, karena kami sedang sulit," tandasnya.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/388...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Upaya Wasit Persaingan Usaha Denda Grab Indonesia Mentok di Meja MA

- Kemendag Bakal Remajakan 119 Pasar Rakyat Tahun Ini

- Jaman Lagi Susah, PHRI Usul Kewajiban Bayar Royalti Diterapkan Setelah Pandemi