Papua No.1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Kepolisian bakal bersinergi dengan aparat hukum lainnya untuk mengawasi penggunaan dana Otsus Papua dan Papua Barat.  Pengetatan pengawasan oleh pemerintah, termasuk para aparat hukum dilakukan usai Mabes Polri menduga ada penyelewengan pengelolaan dana anggaran Otsus Papua dan Papua Barat.

“Ada KPK, ada Kejaksaan, Semua bersama-sama untuk mengamankan program pemerintah itu,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, Jumat, (2/4/2021).


Sebelumnya Kepala Biro Analis Badan Intelijen Keamanan Polri Brigadir Jenderal Achmad Kartiko mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 93 triliun untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat.

“Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran,” kata Achmad pertengahan Februari lalu.


Menurut Achmad, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan dan penggunaan tidak efektif dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, terjadi juga penggelembungan harga (markup) dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum.

“Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. Ditemukan penyelewenangan dana sebesar lebih dari Rp 1,8 triliun,” kata Achmad menjelaskan.

Kondisi itu disayangkan karena kebijakan dana Otsus Papua dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat. Pemerintah juga akan menaikkan besaran dana otonomi khusus untuk kedua provinsi tersebut.

“Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan. Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya,” kata Mahfud MD
Editor : Edi Faisol

https://jubi.co.id/awasi-dana-otsus-...ukum-lain/amp/

Rakyat Papua pegunungan  banyak menolak Otsus karena belum merasakan manfaatnya dan minta referendum . Pasti in penyebabnya