Jakarta - Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar meminta Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk mengambil tindakan dalam krisis yang meningkat di negara Asia Tenggara itu. Dia mengingatkan adanya risiko perang saudara dan "pertumpahan darah" yang akan segera terjadi ketika pemerintah militer dengan keras menekan protes pro-demokrasi.
Lebih dari 520 orang telah tewas dalam aksi-aksi demonstrasi setiap hari sejak militer menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.

"Saya menghimbau kepada Dewan ini untuk mempertimbangkan semua cara yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multi-dimensi," kata utusan khusus Christine Schraner Burgener pada sesi tertutup DK PBB, menurut pernyataan yang diperoleh AFP, Kamis (1/4/2021).

Burgener mengatakan dia tetap terbuka untuk berdialog dengan pemerintah militer tetapi menambahkan: "Jika kita menunggu hanya ketika mereka siap untuk berbicara, situasi di lapangan hanya akan memburuk. Pertumpahan darah akan segera terjadi."

Sebelumnya pada hari Rabu (31/3), tim hukum Aung San Suu Kyi mengatakan pemimpin yang digulingkan itu tampaknya dalam keadaan sehat meskipun ditahan selama dua bulan.

Aung San Suu Kyi (75) tidak terlihat di depan umum sejak dia digulingkan tetapi anggota tim hukumnya, Min Min Soe, dipanggil ke kantor polisi di ibu kota Naypyidaw untuk video meeting dengannya.

"Kondisi fisik DASSK (Aung San Suu Kyi) terlihat baik menurut penampilannya di layar video," kata tim kuasa hukumnya dalam sebuah pernyataan.

Aung San Suu Kyi menghadapi serangkaian tuntutan pidana, dan hukuman itu bisa membuatnya dilarang dari jabatan politik seumur hidup.

Sidang Darurat DK PBB

Kudeta dan tindakan pemerintah militer Myanmar telah memicu kecaman internasional.

Inggris menyerukan sesi sidang darurat Dewan Keamanan PBB pada Rabu (31/3) setelah militer Myanmar secara dramatis meningkatkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa selama akhir pekan.

Dalam eskalasi kekerasan lainnya, militer Myanmar pada akhir pekan lalu melancarkan serangan udara pertama di negara bagian Karen dalam 20 tahun setelah kelompok pemberontak Karen merebut pangkalan militer - menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya konflik etnis bersenjata di negara yang beragam etnis itu.

"Kekejaman militer terlalu parah dan banyak (pejuang etnis bersenjata) mengambil sikap oposisi yang jelas, meningkatkan kemungkinan perang saudara pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Burgener.

"Kegagalan untuk mencegah eskalasi kekejaman lebih lanjut akan merugikan dunia jauh lebih banyak dalam jangka panjang daripada berinvestasi sekarang dalam pencegahan, terutama oleh tetangga Myanmar dan kawasan yang lebih luas," imbuhnya.

Negara-negara kuat di dunia telah berulang kali mengutuk tindakan keras militer Myanmar terhadap demonstran dan menghantam tokoh-tokoh militer dengan sanksi, tetapi sejauh ini tekanan tersebut tidak mempengaruhi para jenderal.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memerintahkan keberangkatan staf diplomatik yang tidak penting dan keluarga mereka dari Myanmar, dan Jepang - donor utama bagi negara itu - telah menghentikan pembayaran bantuan baru.

Selain menjatuhkan sanksi yang ditargetkan, AS juga telah menangguhkan pakta perdagangan dengan Myanmar.

Linda Thomas Greenfield, Duta Besar AS untuk PBB, menyebut kemungkinan tindakan lainnya jika militer Myanmar tidak turun.

"Kami berharap situasi pada akhirnya akan terselesaikan dan militer akan kembali ke barak mereka dan mengizinkan pemerintah yang terpilih secara demokratis untuk menggantikannya," katanya kepada wartawan.

"Tetapi jika mereka tidak melakukan itu, dan mereka melanjutkan serangan yang mereka lakukan terhadap penduduk sipil, maka kami harus melihat bagaimana kami dapat berbuat lebih banyak," katanya.

https://news.detik.com/internasional...adap-myanmar/2

Wajib sudah turun ini mah