Indonesia masih cukup banyak mengandalkan alutsista dari berbagai negara.

Kini kebijakan sedikit diubah dengan  melakukan modernisasi alutsista dan juga memproduksinya secara mandiri.

Ada sejumlah alasan harus dilakukan, mulai embargo asing hingga kemandirian dalam pemenuhan dasar pertahanan RI.

Ketergantungan alutsista dari bangsa lain sangat tidak baik khususnya dalam pemenuhan sistem keamanan negara.

Semua itu tentunya untuk membangun industri pertahanan nasional. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra menekankan pentingnya harmonisasi dan kerjasama dalam membangun industri pertahanan nasional.


Herindra mengatakan kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi industri pertahanan membutuhkan keteguhan visi misi bersama antara stakeholders industri pertahanan dan pengguna yang terkadang tidak rasional.

Bentuk dorongan pemerintah dalam perkembangan industri pertahanan untuk mencapai kemandirian selaku stakeholder utama.

Kata Herindra, adalah dengan menyiapkan payung hukum sebagai landasan ekosistem industri pertahanan di Indonesia.

Pemerintah, dalam hal ini Kemhan RI, BAPPENAS dan Kementerian Keuangan juga meningkatkan anggaran belanja alutsista melalui skema pembiayaan pinjaman dalam dan luar negeri.

Diharapkan dengan hal tersebut transformasi spending to investment akan tercapai lebih cepat dan menjadi stimulus positif terhadap peningkatan kemandirian industri pertahanan guna pemenuhan kebutuhan pengguna.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Kerja BUMN Industri Pertahanan (Indhan) 2021 di PT Len Industri (Persero) Bandung (5/3/2021).

Sementara itu Direktur Utama PT Len Industri Bobby Rasyidin dalam keterangan resminya selaku Ketua Organizing Committee BUMN Indhan mengungkapkan sejumlah alasan dibentuknya Holding BUMN Indha.


Dalam rapat kerja tersebut dibahas sejumlah hal antara lain bagaimana masterplan BUMN Indhan, roadmap pembentukan holding, roadmap strategis holding 2020-2024, dan juga model operasi pasca holding dapat terbentuk.

Kelima Direktur Bisnis dan Teknologi dari setiap BUMN pun menyampaikan bagaimana roadmap pengembangan bisnis, teknologi dan industri masing-masing dapat bersinergi di kemudian hari.

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh 30 peserta antara lain Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, Asdep Bidang Manufaktur & Industri Pertahanan BUMN, Dirjen Renhan Kemhan, Direksi PT Len Industri (Persero), Direksi PT Dirgantara Indonesi (Persero), Direksi PT Pindad (Persero), Direksi PT PAL Indonesia (Persero) dan Direksi PT Dahana (Persero).

Rapat kerja tersebut mengusung tema “Mewujudkan Kemandirian Pertahanan Indonesia dan Peningkatan Operational Excellence melalui Konsolidasi BUMN Industri Pertahanan”. 



Tribunnews.com