Merdeka.com - Survei terbaru Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyoroti tentang rendahnya pendapatan pajak Indonesia. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen menaikkan rasio pajak.

"Rasio pajak harus ditingkatkan dan reformasi perpajakan merupakan hal yang sangat penting," kata Sri Mulyani saat berdialog dengan Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurría, secara virtual pada Kamis (18/3).

Pemerintah akan berusaha agar hal tersebut bisa dicapai. "Kami mencari cara bagaimana kita memperluas dan memperdalam basis pajak," sambungnya.

Berdasarkan OECD Economic Survey of Indonesia 2021, krisis yang disebabkan pandemi Covid-19 menekankan perlunya tindakan segera untuk mengatasi pendapatan pajak Indonesia yang rendah. Kepatuhan pajak yang buruk, pengecualian yang murah hati dan pengurangan tarif yang meluas dengan kurang dari 8 juta orang membayar pajak penghasilan pribadi membuat rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya 11,9 persen pada 2018, jauh di bawah rata-rata OECD 34,3 persen.

Oleh sebab itu, OECD dalam survei terbarunya mengusulkan Indonesia untuk meningkatkan pendapatan dari pajak properti, yang hanya menyumbang dua persen dari pendapatan pajak dibandingkan enam persen di seluruh OECD, akan membantu mengatasi ketidaksetaraan kekayaan sambil berkontribusi pada anggaran pemerintah daerah.

"Meningkatkan tarif pajak tertentu, tembakau misalnya, memperluas basis pajak, menutup celah dan meningkatkan kepatuhan pada pajak penjualan juga dapat membantu menopang pendapatan," jelas Angel.

link



"Rasio pajak harus ditingkatkan dan reformasi perpajakan merupakan hal yang sangat penting," kata Sri Mulyani saat berdialog dengan Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurría, secara virtual pada Kamis (18/3).