Akhir-akhir ini ramai di pemberitaan isu Jokowi tiga periode. Isu itu mengungdang reaksi beragam hingga perdebatan sengit di media sosial oleh berbagai tokoh politik. Baik dari pendukung pemerintah maupun oposisi.

Isu itu pun berkembang ibarat bola liar. Akibatnya Presiden Jokowi angkat suara pada 15 Maret 2021 lalu. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki niat maupun minat untuk menjadi presiden tiga periode.

Hal ini juga ditegaskan lagi oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi tidak setuju mengamandemen UUD 1945 untuk menambah periode jabatan seorang presiden. Bahkan saat isu ini pernah muncul pada 2019 lalu, Jokowi mengatakan jika ada yang mendorongnya menjadi presiden lagi maka ada tiga kemungkinan. Pertama, ingin menjerumuskan. Kedua, ingin menampar muka. Ketiga, ingin mencari muka.

Akan tetapi Mahfud memberikan informasi tambahan bahwa kemungkinan Jokowi tiga periode dapat terjadi dengan amandemen UUD 1945 lewat MPR.

Sumber : Kompas[Isu Jabatan Presiden 3 Periode, Mahfud: Jokowi Tak Setuju Amendemen Lagi]

Terkait hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddique turut angkat bicara. Jimly mengatakan presiden harus patuh dengan undang-undang sesuai UUD Pasal 7.

"Ini bukan soal minat dan tidak, UUD di atas Presiden dan siapa pun yang menjabat Presiden wajib tunduk di bawah UUD yang sudah ditentukan di Pasal 7: "Presiden dan Wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, Hanya untuk satu kali masa jabatan". Kalo mau diubah bisa saja tapi untuk Presiden yang akan datang," kata Jimly lewat akun Twitternya, 16 Maret 2021 lalu.

Jimly pun meminta agar wacana 3 periode ini diakhiri saja.

Sumber : Sindonews [Jokowi Tidak Niat Jadi Presiden Tiga Periode, Jimly: Ini Bukan Soal Minat dan Tidak]

Namun hingga saat ini, isu Jokowi tiga periode masih berkembang. Beberapa pihak mendukung, namun tak sedikit pula yang menolak. Ucapan Presiden Jokowi bahwa tak ada keinginannya menjabat Presiden untuk ketiga kalinya dibalas dengan pernyataannya yang tidak inginkan menjadi Presiden RI saat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Uniknya, isu ini muncul setelah kisruh Partai Demokrat yang mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat baru versi KLB Deli Serdang.

Penulis telah menganalisis sebelumnya bahwa Partai Demokrat kubu Moeldoko mungkin saja sengaja dibentuk sebagai wadah baru bagi Moeldoko dan Jokowi agar terlepas dari kesan dinasti politik setelah anaknya Gibran yang diusung PDIP menjabat Wali Kota Solo.

PD kubu Moeldoko bisa jadi menjadi wadah politik baru bagi Jokowi jika ia benar-benar hengkang dari PDIP.

Maka jika kita kaitkan dengan isu tiga periode Jokowi, bukankah ada kemungkinan PD kubu Moeldoko menjadi wadahnya nanti jika mencalonkan diri kembali ke Pilpres 2024? Pertanyaannya, siapa pasangan yang akan mendampinginya nanti?

Bukan lagi rahasia bahwa Moeldoko merupakan salah satu tokoh politik yang berambisius memimpin negeri ini. Dengan ditunjuknya Moeldoko sebagai Ketua Umum PD, maka partai tersebut menjadi tiketnya untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di 2024. Hal itu disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin.

Berdasarkan bocoran dari salah satu staf Moeldoko yang ada di Kantor Staf Presiden, Ujang mengklaim bahwa Moeldoko memiliki keinginan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden di 2024. Namun ia tak memiliki partai, kancahnya di partai politik saat itu hanya sebagai anggota Partai Hanura. Hanura yang tak lolos di parlemen tentu tak bisa diharapkan menjadi kendaraan politik Moeldoko untuk maju sebagai Capres ataupun cawapres. Di sinilah Partai Demokrat menjadi tiket masuknya. 

Sumber : Suara [Dapat Bocoran dari Staf KSP, Moeldoko Punya Niat Jadi Capres 2024]

Keinginan untuk menjadi capres di 2024 mendatang bahkan diungkapkan sendiri oleh Moeldoko pada 3 Februari 2021 lalu. Moeldoko mengaku sampai saat ini dirinya hanya fokus pada pekerjaannya. Meski demikian, mantan Panglima TNI ini mengaku jika ada pihak-pihak yang ingin menjadikan dirinya capres, maka dia patut bersyukur.

Sumber : Jawa Pos [Moeldoko: Kalau Diorbitkan jadi Capres 2024 ya Alhamdulillah]

Moeldoko bahkan telah mulai disandingkan dengan beberapa capres lainnya untuk Pilpres 2024. Baru-baru ini menyebar di grup WA undangan deklarasi dukungan Puan Maharani dan Moeldoko sebagai Capres-Cawapres 2024. Undangan tersebut dituliskan berasal dari Pro Bakti NKRI. Di dalamnya, ada foto Puan dan Moeldoko berbaju putih sebagai Capres-Cawapres 2024 serta tertera tanggal deklarasi dukungan pada Senin, 29 Maret 2021 yang disebut-sebut akan berlangsung di Hotel JW Marriot Surabaya. Di selebaran itu, tertera pula alamat web Pro Bakti NKRI, serta nomor kontak.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto memastikan undangan deklarasi dukungan itu sebagai hoax. Bambang menegaskan tidak ada agenda dukungan deklarasi.



Sumber : Detik[Beredar Poster Deklarasi Puan-Moeldoko untuk Pilpres 2024, PDIP: Hoax!]

Sebenarnya, deklarasi dukungan tak hanya terhadap Puan – Moeldoko. Ada pula selebaran undangan deklarasi dukungan di Grup WA yang menyandingkan Moeldoko dengan politikus Demokrat Achsanul Qosasi. Bedanya tanggal deklarasi tertulis pada 23 Maret 2021 di Gedung Joeang 45. Dalam selebaran itu, hanya dicantumkan kontak untuk registrasi tanpa adanya institusi penyelenggara.



Hingga saat ini per 19 Maret 2021, belum ada pernyataan langsung dari pihak Demokrat terkait deklarasi dukungan tersebut. Namun akan sangat menarik seandainya Moeldoko disandingkan dengan Achsanul Qosasi yang merupakan orang dekat SBY. Bukankah jika deklarasi dukungan ini benar, maka PD kubu Moeldoko merupakan cara dari SBY untuk masuk ke dalam istana.

Tapi seandainya Demokrat pun membantah kabar tersebut, lalu muncul deklarasi Jokowi – Moledoko sebagai puncak isu Jokowi 3 periode, apakah Jokowi akan membantahnya?