Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Komando Daerah Militer atau Kodam XVII/Cenderawasih menyebutkan, setiap operasi yang dilakukan TNI berkaitan dengan kebijakan politik negara.

Wakil Ketua Bidang Hukum Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Abdul Azis mengatakan dalam militer ada beberapa jenis operasi. Di antaranya operasi tempur, operasi keamanan, operasi teritorial dan operasi Pengamanan Perbatasan.

Pernyataan itu dikatakan Letkol Abdul Azis saat hadir sebagai narasumber mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih dalam Rapat Koordinasi Tim Kerja Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Orang Asli Papua.

Rapat Koordinasi ini gelar Majelis Rakyat Papua, di Kota Jayapura, Jumat (19/3/2021) itu membahas tentang Implementasi Hak Asasi Manusia pada Wilayah Konflik di Provinsi Papua.



Menurutnya, yang dilakukan di Papua kini adalah operasi teritorial dan Pengamanan Perbatasan. Oparasi teritorial adalah merangkul masyarakat untuk membangun daerah bersama.

Sementara operasi pengamanan perbatasan, adalah menjaga atau melakukan pengamanan di batas Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga Papua Nugini.

“Setiap operasi tergantung kebijakan politik negara. Tidak ada operasi tanpa persetujuan politik negara,” kata Abdul Azis.


Ia mengakui, dalam setiap operasi pasti akan menimbulkan dampak. Akan tetapi, dampak itu mesti diminimalisir. Operasi baru akan dikatakan berhasil jika dampak yang ditimbulkan bisa diminamalisir.

Katanya, selalu saja ada pelanggaran yang dilakukan oknum prajurit TNI saat bertugas. Akan tetapi pihak institusi terus berupaya agar ke depan tak ada lagi pelanggaran di lapangan.

Sebab pihak TNI, termasuk Kodam XVII/Cenderawasih selalu menghormati HAM dalam bertugas. Jika ada oknum prajurit melanggar pasti kami sanksi. Bahkan hingga Pengadilan Militer yang digelar secara terbuka dan bisa diakses publik.

“Kami pasti akan memproses setiap pelanggaran secara terbuka,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Pengawas Daerah atau Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare mengatakan, Polri menempatkan Brimob melakukan pengamanan daerah rawan di Papua, sebab mereka yang memiliki kemampuan menghadapi kelompok bersenjata.

“Itu strategi Mabes Polri selain melakukan penegakan hukum. Jumlah pasukan Brimob di Papua ada 600 orang,” kata Alfred Papare.

Menurutnya, pasukan Brimob di Papua ditempatkan di beberapa daerah rawan. Di antaranya Mimika, Puncak, Nduga, dan Intan Jaya.

“Selama ini ada berbagai pihak yang bicara penarikan pasukan non organik. Akan tetapi itu bukan ranah kami di Polda Papua atau Kodam Cenderawasih. Itu ranah para pemimpin di pusat. Kami hanya mengikuti perintah,” ucapnya. (*)

https://jubi.co.id/operasi-militer-d...medium=twitter

Ada baiknya Jokowi dna Prabowo menarik pasukan non organik (pasukan TNI non Kodam Cendrawasih) karena menimbulkan polemik. Cukup taruh ratusan Brimob asal Provinsi Papua di daerah konflik karena kemampuan tempur mereka lumayan