Sebelumnya penulis telah membuat artikel yang menganalisis adanya simbol perlawanan terhadap dinasti politik yang menyebabkan Jenderal TNI Purn Moeldoko melakukan gerakan klandestin mengkudeta Partai Demokrat (PD) dari trah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Skenario tersebut patut diperhitungkan karena kudeta PD tidak memberikan keuntungan apa-apa terhadap Jokowi – Megawati dan PDIP. Bahkan menghasilkan ekses negatif terhadap citra politik Jokowi – Megawati.

Sehingga tak salah kiranya kita menduga bahwa yang dilakukan Moeldoko sebagai bentuk perlawanannya terhadap sisa-sisa nilai feodalisme, sebuah dinasti politik di mana kekuasaan dipegang secara turun temurun, dari orang tua ke anak. Hal yang terjadi pada SBY-AHY, Megawati-Puan, dan Jokowi-Gibran.

Oleh karena itu, seandainya Jokowi benar-benar menginginkan kelanggengan dinasti politiknya, ia tentu akan turun tangan langsung memberikan pernyataan terhadap kisruh Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenannya. Tapi kenyataannya tidak, Jokowi memilih diam dan mewakilkan pernyataannya secara normatif kepada bawahannya. 

Sumber : Tempo[Konflik Demokrat, Jokowi Minta Mahfud dan Yasonna Tak Memihak]

Itulah mengapa, hingga saat ini masih banyak pihak yang meragukan tidak adanya sangkut paut Jokowi dengan kudeta partai berlambang mercy.

Seperti pendiri Partai Ummat Amien Rais yang menduga bahwa tindakan luar biasa Moeldoko terhadap Partai Demokrat, mendapatkan restu dari Presiden.

"Saya tidak yakin Moeldoko berani, seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari lurah kita itu," kata Amien Rais pada 13 Maret 2021.

Mantan Ketua MPR itu beralasan bahwa hingga saat ini Jokowi belum mengeluarkan satu patah kata pun terkait tindakan Moeldoko. Padahal menurut Amien Rais banyak pihak yang mendesak Jokowi mencopot Moeldoko dari jabatan KSP. Desakan itu disebutnya bukan dari kelompok oposisi saja, tapi juga dari para pendukung Jokowi, agar tak terkesan mengotori rezim.

Sumber : Tempo [Amien Rais Tuding Moeldoko Berani Ambil Demokrat karena Kerlingan Lurah]

Menarik, sebab sebelumnya pada 11 Maret 2021, Menkopolhukam Mahfud MD menuturkan bahwa meski Presiden Jokowi kaget ketika mendengar kabar Moeldoko ikut dalam internal Partai Demokrat, ia terlihat ‘happy-happy’ saja.

Sumber : Pikiran Rakyat [Soal Moeldoko, Mahfud MD: Presiden Jokowi Kaget Betul, Tapi Happy-happy Saja Tuh]

Pada 9 Maret 2021 lalu, Politikus Demokrat Andi Arief membeberkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu mereka turut membicarakan soal KLB Moeldoko. Namun uniknya di dalam diskusi tersebut tidak ada deal atau arahan khusus. Hasil pertemuan hanya menghasilkan kesimpulan agar para kader Demokrat dapat menyelesaikan secara tuntas masalah ini.

Sumber : CNN Indonesia [VIDEO: Andi Arief Ungkap Pertemuan AHY dan Jokowi]

Berdasarkan paparan tersebut, timbul pertanyaan di benak kita semua. Apakah pasifnya Presiden Jokowi merupakan manuver politiknya terhadap dinasti politik itu sendiri? Bukankah Moeldoko yang memiliki hubungan erat dengannya dapat menjadikan Partai Demokrat versi KLB nantinya sebagai rumah baru bagi Jokowi? Mungkinkah Presiden Jokowi ingin melepaskan diri dari stigma dinasti politik yang menempel padanya jika ia tetap bersama PDIP?

Ada skenario yang mengatakan bila Jokowi ingin membangun dinasti politik sendiri lewat Partai Demokrat versi KLB. Tapi alur seperti itu baru dapat terbukti jika anaknya, Gibran Rakabuming turut pindah ke PD versi KLB Deli Serdang.

Ingat, tak selamanya anak menurut ke ayah ataupun keluarga. Contohnya saja Mumtaz Rais putra dari Amien Rais yang tetap berada di PAN, bahkan meyakini bahwa partai baru ayahnya akan ‘nyungsep’ sebelum tumbuh. Ada pula Rachmawati Soekarnoputri yang memilih berada di Gerindra ketimbang separtai dengan Megawati.

Dengan kata lain, ada kemungkinan KLB Demokrat Deli Serdang yang menempatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat baru akan mengajak Jokowi turut bergabung. Semuanya demi melepaskan diri dari kesan dinasti politik yang selama ini telah melekat, sekaligus menjadi simbol perlawanan terhadap dinasti politik Cikeas (SBY-AHY-PD) dan Teuku Umar (Megawati-Puan-PDIP).

Apakah skenario seperti ini akan terjadi? Apakah demi melawan manuver politik Moeldoko – Jokowi, Cikeas dan Teuku Umar akan bersatu? Apakah musuh kemarin menjadi teman saat ini? Entahlah.

Namun ada sesuatu yang menarik saat ada isu Moeldoko bertemu Megawati beberapa waktu lalu setelah terjadinya kudeta Partai Demokrat. Pertemuan itu direspon politikus Demokrat kubu AHY, Andi Arief sebagai aksi adu domba.

"Semua ngerti ini mau adu domba SBY dan Ibu Mega, mau adu domba Pak Jokowi dan Ibu Mega," ujar Andi pada 15 Maret 2021.

Sumber : Suara [Habis Kudeta, Moeldoko Kabarnya Bertemu Megawati, Andi Arief: Mau Adu Domba]

Hal ini mengesankan bahwa PD kubu AHY tak inginkan Megawati – PDIP mendukung Moeldoko. Bukankah ini tandanya Cikeas ingin merapat ke Teuku Umar demi melawan PD Demokrat kubu Moeldoko?

Bagaimanakah kelanjutannya? hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sembari menunggu, mari siapkan cemilan. Akankah terbentuk aliansi Moeldoko – Jokowi melawan dinasti politik Cikeas – Teuku Umar?