Jayapura, Jubi – Lembaga Penerbangan dan Antarika Nasional atau LAPAN mengakui sempat melakukan pertemuan dengan perwakilan Space Exploration Technologies Corporation atau SpaceX. Dalam pertemuan itu, LAPAN menawarkan kepada SpaceX untuk berinvestasi membangun bandar antariksa di Biak, Papua.

CNNIndonesia.com melansir keterangan Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin yang menyatakan pertemuan LAPAN dan SpaceX itu terjadi dalam Space Symposium di Amerika Serikat pada 2019. “Saat Space Symposium, LAPAN juga bertemu perwakilan Space-X untuk membahas tentang pembangunan bandar antariksa di Biak,” kata Thomas kepada CNNIndonesia.com.

Thomas menyampaikan bahwa wilayah ekuator adalah lokasi terbaik untuk meluncurkan roket pembawa satelit. Dia berharap Elon Musk menyamput tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk membangun bandar antariksa SpaceX di Indonesia.

Sebenarnya ide menjadikan Pulau Biak sebagai bandara antariksa sudah dipromosikan sejak era 1980-an, pada jaman kepemimpinan Presiden Soeharto. Waktu itu ada perusahaan jasa peroketan dan keswasta dari Amerika Serikat, E Prime Aerospace Corporation yang tertarik tawaran itu. E Prime saat itu meyakini bisnis peluncuran roket dari Biak memiliki prospek cerah, namun mereka harus mempelajari minat pasar internasional, khususnya di Asia dan Pasifik. (Suara Pembaruan, 3 Januari 1990).




Pada era pemerintah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia menawari Rusia untuk berinvestasi membangun pangkalan peluncuran roket komersial di Biak. Tempo.co.di edisi 13 Desember 2005 melansir Indonesia dan Rusia bersepakat menjadikan Biak tempat peluncuran roket pengangkut satelit.

Perusahaan Russian Air Launch Aerospace pun sempat datang ke Biak pada 2007, dan melakukan survey di sana. Saat itu, Grandmaster catur dunia yang juga Presiden Air Launch Aerospace, Anatoly Karpov turut datang dan meninjau Bandara Internasional Frans Kaisiepo.


Air Launch Aerospace mencantumkan alternatif peluncuran roket yang mengangkut satelit-satelit kecil, yang beratnya hanya 4 ton. “Antisipasinya rata-rata peluncuran satelit kecil selama 12 tahun ke depan kemungkinan melebihi 100 peluncuran per tahun,” kata Karpov


Meski sudah ada kesepakatan dengan Rusia, nyatanya peluncuran roket pembawa satelit belum terlaksana. Pada Desember 2018, beberapa pesawat berbadan lebar dari Vladiwostok Rusia sempat mendarat selama seminggu di Biak, namun kemudian kabar soal peluncuran roket dari Biak kembali hilang.

Thomas Djamaluddin menyatakan peluang Biak menjadi bandar antariksa juga pernah ditawarkan kepada Badan Antariksa China atau China National Space Administrasition (CNSA). Tawaran itu disampaikan Indonesia pada 2015 lalu.

“Salah satu butir kerja sama ini pengembangan roket dan untuk peluncuran ini Lapan memerlukan lokasi yang lebih besar dari yang ada di Garut saat ini,” kata Thomas.

Terlepas ada tidaknya perusahaan asing yang akan berinvestasi di Biak, Thomas memperkirakan proyek Bandar Antariksa bisa terlaksana pada 2023-2025. Ia menaksir, nilai proyek itu mencapai Rp5,3 triliun, yang bisa dibiayai dari surat utang.

Sebelum memilih Pulau Biak, LAPAN telah mengkaji kemungkinan membangun bandar antariksa di sejumlah lokasi lain, termasuk Pulau Morotai, Enggano, dan Nias. Jika dibandingkan dengan tiga pulau lainnya, Pulau Biak dinilai paling strategis dan menguntungkan.

Menurut Thomas, Biak memiliki posisi yang strategis, karena menghadap ke Samudera Pasifik dan ke arah timur sehingga lebih luas. “Lahan fasilitas peluncuran roket milik Lapan yang berada di Garut, Jawa Barat, sangat terbatas dan hanya untuk roket kecil,”katanya.

Secara geografis, Biak terletak pada titik koordinat 0º55′-1º27′ Lintang Selatan (LS) dan 134º47′-136º48 Bujur Timur (BT). Posisi tersebut, sangat baik sebagai tempat peluncuran Roket Peluncur Satelit (RPS) ke Geostationary Earth Orbit (GEO). Meluncurkan roket di lokasi yang dekat dengan garis khatulistiwa akan menghemat penggunaan bahan bakar.

“Kalau dekat ekuator, peluncuran untuk membawa satelit bisa ke berbagai arah, jadi bisa arah polar, dan yang jarang bisa dilakukan itu arah ekuatorial. Dan kalau diluncurkan dari ekuator akan lebih murah biayanya karena tidak perlu ada manuver untuk mengubah orbitnya,” kata Djamal.

Harus sepi penduduk

Memang Pulau Biak di Papua telah memenuhi syarat untuk menjadi pangkalan antariksa. Hanya saja, ambisi itu harus mempertimbangkan beberapa syarat penting untuk sebuah kawasan peluncuran roket peluncur satelit.

Mantan wartawan Kompas, Moch S Hendrowijono, menulis lokasi peluncuran roket harus sepi penduduk. Hendrowijono mengakui, Biak punya modal utama untuk menjadi lokasi peluncuran roket. Biak dekat garis khatulistiwa, sekaligus dekat samudera Pasifik.

“[Lokasi peluncuran roket] harus sepi penduduk, karena [lokasi peluncuran] merupakan daerah berbahaya tingkat tingggi. [Ada risiko] roket meledak ketika masih ada di bumi atau ketika baru mengangkasa. [Lokasi itu juga] harus dekat laut, sebab roket sudah habis bahan bakarnya akan dilepaskan dan jatuh. Paling aman di laut yang juga harus sepi dari lalu lintas,” tulis Hendrowijono dalam artikel berjudul Rusia Incar Biak di Harian Kompas edisi 12 Desember 2005.

Baca juga: Indonesia terus tawarkan Biak sebagai tempat peluncuran satelit

Media internasional The Guardian dalam laporan yang dilansir di Jakarta, Rabu (10/3/2021) mengatakan pelabuhan antariksa yang direncanakan sedang dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat lokal. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan pengembangan Biak sebagai Pulau Luar Angkasa membawa dampak ekonomi positif bagi penduduk di sana.

Di pihak lain, warga setempat di Biak sangat menentang rencana menjadikan pulau mereka lokasi peluncuran roket. Warga menilai peluncuran luar angkasa akan mendorong deforestasi, meningkatkan kehadiran militer Indonesia, dan mengancam masa depan mereka di pulau itu.

Seorang kepala suku di Biak, Manfun Sroyer mengatakan dia khawatir orang Papua akan terusir dari rumah mereka. “Pelabuhan antariksa ini akan merugikan tempat perburuan tradisional kami, merusak alam tempat hidup kami bergantung. Tapi, jika kami protes, kami akan segera ditangkap.” katanya.

Punya banyak dampak

Dosen dan peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Irma H Hanafi dalam makalah berjudul, “Dampak Perjanjian Indonesia Rusia Tentang Kerjasama di Bidang Sarana Peluncuran Pesawat Ruang Angkasa dan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia” menyebutkan ada dampak positif maupun dampak negatif menjadikan Biak lokasi peluncuran roket antariksa. Rencana itu juga memiliki dampak hukum.

Irma menyatakan pangkalan peluncuran roket di Biak bisa menghasilkan penerimaan bagi pemerintah, sekaligus menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi Biak. Dalam konteks kerjasama dengan Rusia, Indonesia mendapatkan patner di bidang teknologi ruang angkasa yang kompeten, yang mana teknologi tersebut diawasi ketat penyebarannya. Pemerintah daerah Biak akan memperolah keuntungan yang besar karena nilai investasi yang tinggi dari pembangunan sarana dan prasarana peluncuran pesawat ruang angkasa Biak.

Akan tetapi, pembangunan pangkalan peluncuran roket di Biak juga bisa berdampak negatif terhadap masyarakat di Biak maupun daerah lain di Papua. Ada kemungkinan bahwa pesawat pengangkut roket akan mengalami kebocoran pada tanki bahan bakar saat terbang dan meledak di udara. Ada risiko kepingan pesawat yang berisi muatan roket dan satelit menimpa warga negara Indonesia.

Dalam makalahnya itu, Irma menjelaskan ketentuan Pasal VII bagian (a) Liability Convention 1972, menjelaskan bahwa ketentuan Liability Convention 1972 tersebut tidak berlaku terhadap warga negara dari negara peluncur. Dengan demikian tidak ada tanggung jawab internasional terhadap kerugian yang terjadi akibat adanya kegiatan ruang angkasa. Liability Convention 1972, tidak dapat diberlakukan bagi warga negara Indonesia sebagai negara peluncur.


Ketentuan Liability covention 1972 tidak dapat diberlakukan terhadap kerugian yang ditimbulkan suatu objek ruang angkasa dari negara peluncur terhadap warga negara dari negara peluncur tersebut.

Convention Chicago 1944, sebagai perjanjian internasional yang mengatur mengenai kegiatan pesawat di ruang udara juga tidak dapat diberlakukan jika Biak menjadi pangkalan peluncuran roket antariksa yang mengoperasikan pesawat atau roket peluncur militer. Pasal 3 bagian (a) Convention Chicago 1944, yang menjelaskan bahwa Chicago Convention ini berlaku hanya bagi pesawat udara sipil, dan tidak berlaku bagi pesawat udara negara. Dalam konteks kerjasama dengan Air Launch Aerospace, peluncuran roket dilakukan di udara, setelah roket itu diangkut terbang dengan pesawat udara Antonov. Pesawat Antonov teregistrasi di Federasi Rusia, dan merupakan pesawat milik negara.

Irma mengingatkan masyarakat adat Biak bisa merasa tersisih dari tanahnya sendiri. Perpanjangan landasan bandara Frans Kaisiepo ke arah barat guna pembangunan sarana peluncuran pesawat ruang angkasa akan membuat sebagian masyarakat adat Biak harus dipindahkan.

Ia menegaskan pemindahan warga itu wajib memperhatikan kepentingan masyarakat adat. Seperti masyarakat adat lain di Papua, warga masyarakat asli Biak terikat serta tunduk kepada adat tertentu, dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. (*)

https://jubi.co.id/bandar-antariksa-...-di-papua/amp/
Yang nolak dari berita The Guardian, media asing .