Enarotali, Jubi – Eskalasi konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB dan TNI/Polri di Kabupaten Intan Jaya, Papua, diduga terkait dengan rencana holding Badan Usaha Milik Negara pertambangan, MIND ID, menambang Blok Wabu. Sejak rencana itu diumumkan, pemerintah pusat terus menambah jumlah pasukan TNI/Polri di Intan Jaya. Di pihak lain, TPNPB juga terus menyerang TNI/Polri di sana.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Intan Jaya, Oktovianus Wandikmbo kepada Jubi, Senin (8/3/2021). “Sejak [rencana penambangan] Blok Wabu [ada], pihak keamanan mulai masuk, dan sampai sekarang masih berdatangan. Di kawasan Blok Wabu itu sudah bangun base camp, dan sudah disterilkan oleh aparat keamanan,” ungkap Oktovianus Wandikmbo.

Blok Wabu adalah bekas bagian wilayah Kontrak Karya II PT Freeport Indonesia (PTFI) tahun 1991. Eksplorasi PT Freeport Indonesia di Blok Wabu, Distrik Sugapa, mengidentifikasi cadangan sebesar lebih dari 116 juta ton bijih mineral berkandungan emas dan perak. Pada Juli 2015, PTFI mengembalikan Blok Wabu kepada pemerintah pusat, sebagai bagian dari kesepakatan dalam negosiasi Kontrak Karya PTFI menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).





Pada 20 Februari 2020, Direktur Utama Holding BUMN Tambang MIND ID, Orias Petrus Moedak mengirim surat kepada Gubernur Papua, meminta Pemerintah Provinsi Papua merekomendasikan pemerintah pusat untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks wilayah Blok B PFFI kepada MIND ID. Melalui surat bernomor bernomor 540/11625/SET tertanggal 24 Juli 2020, Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung dan merekomendasikan WIUPK Blok Wabu seluas 40 ribu hektar diberikan kepada MIND ID.

Oktovianus Wandikmbo menyatakan penambahan pasukan TNI/Polri di Intan Jaya, dan perlawanan TPNPB di sana, membuat konflik bersenjata di Intan Jaya berlanjut. Akibatnya, pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan kehidupan warga setempat menjadi kacau balau. Warga sipil di Intan Jaya pun harus meninggalkan kampung halaman mereka untuk mengungsi.

Wandikmbo meminta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan DPRD Intan Jaya untuk memastikan konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI/Polri tidak terjadi di wilayah permukiman warga sipil. “Selama ini tidak jelas, akibatnya konflik berkepanjangan. Tugas eksekutif maupun legislatif perlu menyosialisasikan, dan perlu ada sikap tegas untuk sterilisasi [wilayah permukiman warga dari mereka yang berperang]. Eksekutif dan legislatif harus duduk sama-sama untuk sterilkan khusus untuk pemukiman warga. Tidak boleh operasi sembarangan, kasihan,” kata Wandikmbo.

Ia menegaskan Presiden Jokowi dan Panglima TNI harus menarik pasukan TNI non organik dari Kabupaten Intan Jaya. Pasalnya, kehadiran mereka membuat kehidupan warga serta pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan menjadi porak-poranda.


“TNI non organik itu belum memahami karakteristik warga, antropologi, dan geografis daerah. Buktinya mereka bunuh sembarangan seperti anak sekolah, pendeta, katakis. Karena itu, TNI non organik harus ditarik kembali, karena perilaku negara di Intan Jaya dipraktekkan melalui TNI non organik,” ujar Wandikmbo.

Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Marthen E Kuayo Pr menegaskan jika Gubernur Papua pernah merekomendasikan WIUPK Blok Wabu diberikan kepada MIND ID, maka seharusnya Gubernur Papua segera mencabut rekomendasi itu. “Ada rekomendasi izin khusus di Blok Wabu, ditandatangani Gubernur Papua tertanggal 24 Juni 2020. Tolong cabut surat ini, apabila benar dikeluarkan oleh Gubernur Papua,” ujar Pastor Marthen Kuayo.

Ia mempertanyakan, jika perusahaan itu memasuki Wabu, akan dikemanakan orang asli Intan Jaya yang bermukim di sana. Pasalnya, hanya daerah itu orang asli bisa bertahan hidup dan melakukan aktivitas seperti bertani dan berburu.

“Saya tujuh tahun tugas di Intan Jaya. Sebagai pastor, saya tahu persis lokasi itu. Lokasi itu milik marga Belau, Japugau dan Sondegau. Kalau perusahaan ambil daerah itu, mau dikemanakan masyarakat,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

[url]https://jubi.co.id/papua-eskalasi-konflik-bersenjata-di-intan-jaya-dipicu-rencana-penambangan-blok-wabu/amp/ [/url]

Orang asli harus diperdayakan dan dikasih pelatihan paket A,B,C, kalaubelum sekolah agar bisa seminimal anak SMA/SMK