CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
DKI Tak Buka 3 Dokumen Soal Banjir, LBH Jakarta: Tanggung Jawab Tak Dilakukan
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/6046d21d7bfeba5be9681980/dki-tak-buka-3-dokumen-soal-banjir-lbh-jakarta-tanggung-jawab-tak-dilakukan

DKI Tak Buka 3 Dokumen Soal Banjir, LBH Jakarta: Tanggung Jawab Tak Dilakukan

DKI Tak Buka 3 Dokumen Soal Banjir, LBH Jakarta: Tanggung Jawab Tak Dilakukan Foto: Kondisi Banjir Jakarta Beberapa Saat Lalu (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta hanya memberikan 17 dari 20 informasi publik terkait penanganan banjir yang dimintakan oleh LBH Jakarta usai memenangi sengketa. Pihak LBH Jakarta mengungkap ada upaya menutupi informasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Informasi publik yang kami mintakan itu 20 informasi publik, yang tidak diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta 3 informasi. 3 informasi tersebut pada dasarnya pihak PPID Pemprov DKI Jakarta sudah menyatakan bahwa mereka tidak melakukan ketiga hal tersebut," kata Pengacara Publik LBH Jakarta, Jeanny Sirait, saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Jeanny menjelaskan salah satu poin yang tidak dibuka informasinya yakni terkait evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir. Menurutnya Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melakukan evaluasi tersebut.

"Itu laporan yang hanya disampaikan di rapat rapat koordinasi yang dimana di dalamnya bentuknya risalah, risalah itu di dalamnya tidak terkandung evaluasi secara lengkap sebagaimana hasil evaluasi yang diamanatkan oleh UU Penanggulangan bencana," ucapnya.

Selanjutnya, Jeanny juga membahas soal informasi ganti kerugian yang harusnya diberikan oleh Pemprov DKI kepada masyarakat terdampak bencana banjir. Menurutnya Pemprov juga tidak membuka informasi itu lantaran tidak pernah melakukan ganti rugi.

"Kemudian terkait ganti kerugian juga begitu, kami tanya apakah Pemprov DKI Jakarta punya data terkait ganti kerugian, terus mereka jawab waktu itu 'nggak ada mba datanya', kenapa nggak ada datanya padahal UU penanggulangan bencana mengamanatkan itu bahwa harus ada ganti kerugian terhadap masyarakat terdampak bencana apa lagi kalau memang ada kerugian akibat gagal konstruksi gitu, saya tanya 'itu dilakukan nggak pendataan nggak?', katanya 'nggak dilakukan sih mba'." jelas Jeannya.

Jeanny lantas menyimpulkan 3 informasi tersebut tidak pernah dibuka lantaran tidak pernah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta memang diduga sengaja menutupi informasi yang tidak pernah dilakukan tersebut.

"Jadi saya bisa bilang bahwa 3 data itu sangat mungkin memang tidak diberikan karena tidak pernah dilakukan, itu yang jadi poin penting itu disampaikan dalam proses mediasi. Jadi kalau ditanya ditutupi atau tidak, bisa jadi ditutupi karena memang tidak dilakukan tanggungjawabnya yang harusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2007," ujarnya.

Jeanny pun mengatakan sanksi yang mungkin didapatkan Pemprov DKI dengan tidak membuka informasi itu yakni terbukti tidak menjalankan tanggung jawab. Selain itu, menurutnya, itu juga membuktikan memang selama ini tidak ada upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi banjir di Jakarta.

"Sanksinya adalah terbukti bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam hal penanggulangan bencana DKI, jadi nggak aneh kita kalau misalnya tahun 2020 banjir besar, 2021 kembali banjir besar, nanti kalau curah hujan kembali tinggi, proses tata kota masih berantakan, penanggulangan bencana masih buruk sangat tidak perlu ditanyakan lagi kenapa banjir masih terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, LBH Jakarta memenangi sengketa informasi publik melawan Pemprov DKI Jakarta terkait penanggulangan banjir. Dalam sengketa itu, ada 20 informasi yang diminta LBH Jakarta.

Namun, dalam prosesnya, dari permohonan diajukan hingga mediasi, hanya 17 dari 20 informasi publik yang diberikan Pemprov DKI. Sedangkan 3 informasi publik terkait mekanisme penanganan banjir yang dimintakan tidak diberikan.

Dikutip dari keterangan tertulis LBH Jakarta, Senin (8/3/2021), 3 informasi publik yang tidak diberikan oleh PPID Pemprov DKI Jakarta adalah:
1. Dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir.
2. Dokumen yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir.
3. Dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian pasca banjir.

SUMBER


Trus elo pada percaya ma penghargaan ini ??.. emoticon-Malu (S)

DKI Tak Buka 3 Dokumen Soal Banjir, LBH Jakarta: Tanggung Jawab Tak Dilakukan

#anieskeren


emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
secer dan 47 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh valkyr1
Halaman 1 dari 4
Bener kan????
Beban kerja lebih ringan
Karena
Ga dikerjain juga ....
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 24 lainnya memberi reputasi
Sebenarnya hal yg terjadi ini bukan menutup informasi namanya. Lah apa yg mau di buka kalo memang data/informasi nya tidak ada & tidak pernah dilakukan ?

Ditutupin gak bisa, di buka2 juga gak bisa. isinya angin ......
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 21 lainnya memberi reputasi
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 3 balasan
#Anieskeren emoticon-Cool
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 5 lainnya memberi reputasi
DKI Tak Buka 3 Dokumen Soal Banjir, LBH Jakarta: Tanggung Jawab Tak Dilakukan

Ape lo... Ape lo...

#anieskeren....

Bagi ebong yg ga setuju kita...

{thread_title}
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 21 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Tetap aja orang dungu di jakarta lebih banyak daripada orang pintar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 13 lainnya memberi reputasi
semua pekerjaan akan menjadi ringan apabila tidak dikerjakan

emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 10 lainnya memberi reputasi
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 14
Ganti rugi kerugian ga pernah dicatat,
Tapi keluar terus.


Kalau begini,
Ya pantes banjir.


Karena banjir bukan lagi jadi musibah tapi jadi sumber rezeki bagi anak buahnya anies.



profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 18 lainnya memberi reputasi
Trus kalo ga dikerjain ebong mau apa...?
Suruh anis lengser geto...

Mimpi ebong kejauhan




#aniskeren
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 10 lainnya memberi reputasi
itu dia , perlu juga setiap penghargaan di evaluasi , apakah telah benar mekanismenya ,

ternyata seperti ini ,

bisa jadi banya instansi lain selain pemprov dki yang kondisinya sama
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 4 lainnya memberi reputasi
DKI Tak Buka 3 Dokumen Soal Banjir, LBH Jakarta: Tanggung Jawab Tak Dilakukan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 16 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
DKI Tak Buka 3 Dokumen Soal Banjir, LBH Jakarta: Tanggung Jawab Tak Dilakukan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 9 lainnya memberi reputasi
Ga usahh herann
profile-picture
profile-picture
vegasigitp dan valkyr1 memberi reputasi
ada 1 penghargaan yang wan abud belum pernah dapat, yaitu dari bappenas.



DKI Tak Buka 3 Dokumen Soal Banjir, LBH Jakarta: Tanggung Jawab Tak Dilakukan


wan abud yang mana drun ? emoticon-Malu
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 7 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
ane koq nggak merasa terkejut ya.... emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 6 lainnya memberi reputasi
Dokumen buat apa?
Iya gak Nies?

emoticon-Cool

Gw dukung loe Nies mau ngapain aja buat Jakarta ini.
Toh nantinya sejarah yang mencatat baik buruknya kepemimpinan elu di DKI Jakarta.

Lebih baik atau lebih buruk dari JP Coen.

emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 8 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
yg bikin heran setiap debat wagub Riza Patria selalu bilang Jakarta udh memenuhi dana penggantian tanah buat korban gusuran ...

tp anehnya ga ada datanya....

ngeri bener ibukota d pegang orang yg ga ngerti apa itu administrasi
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 6 lainnya memberi reputasi
Dikutip dari keterangan tertulis LBH Jakarta, Senin (8/3/2021), 3 informasi publik yang tidak diberikan oleh PPID Pemprov DKI Jakarta adalah:
1. Dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir.
2. Dokumen yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir.
3. Dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian pasca banjir.



ini kalau sampai gak ada, berarti wan abud itu cuma tipe pejabat ABS.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
crot113 dan 5 lainnya memberi reputasi
woooy TS, 3 informasi yang ga dikasseeh itu ada dalam bentuk elektronik. makanya ga bakal dikasih dalam bentuk hard-copy. cuma karena dalam bentuk elektronik, komfuter yang ntah berafa juta yang dibeli itu error ketika simfan data tsb jadi ya raib
geetu aja diributin, semua yang hilang bukan milik kita. faham tak?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
secer dan 12 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
#anies4universe

emoticon-Recommended Seller
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 6 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 4


GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di