Banyak dari kalangan publik dari dahulu sampai sekarang tidak begitu mengetahui sistem pemerintahan yang bekerja pada sistem negara. Mahasiswa sebetulnya memiliki peranan yang sangat penting sebagi social control yang harus mampu melakukan filterisasi, mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna membangun kebijakan yang lebih terarah sesuai dengan keadaan rakyatnya.

Tidak hanya sampai ditu saja, pada saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai problematika yang terjadi di masyarakat, terutama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Konplik politik saat ini di Indonesia sudah sangat meluas melibatkan banyak masyarakat di dalamnya, jika konflik politik yang terjadi pada pemerintahan saat ini sepertinya sudah banyak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kondisi ini sudah banyak meresahkan masyarakat dan banyak yang merasa dirugikan akan tetapi mereka tidak mampu berbuat apa-apa selain "Yes, Ok dan Siap". Tapi Mahasiswa saat ini seolah enggan untuk melakukan demontrasi, mungkin karena situasi yang sulit dimasa pandemi ini telah menyebabkan mahasiswa tidak berani untuk unjuk gigi seperti dahulu sebelum Covid-19 melanda negeri ini dan dunia.

Sebenarnya tidak mesti demontrasi saja, mahasiswa juga bisa melakukan diskusi dengan mematuhi protokol kesehatan dan melakukan kajian-kajian yang membahas problematika dan solusi atas apa yang terjadi saat ini, sehingga mahasiswa tetap eksis menjadi social control ditengah kesibukannya belajar sebagai mahasiswa.

Secara tidak langsung sebenarnya pemerintah bisa bekerja sama dengan mahasiswa, karena mahasiswa dapat menjadi jembatan antara keluhan rakyat dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Maka seharusnya pemerintah menjaga harmonisasi dengan mahasiswa dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, setidaknya para mahasiswa dapat memberikan masukan yang inspiratif dan aspiratif, serta dapat bekerja sama meminimalisir terjadi Hoax yang marak beredar dikalangan publik. Mahasiswa seringkali bertindak heroik ditengah masyarakat yang sedang kebingungan dimana mereka harus berpijak dan kemana mereka harus melangkah, pada dasarnya fungsi negara secara umum yaitu terciptanya keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginannya secara maksimal (Harol J. Laski) dan melibatkan pula teori kontrak sosial negara yaitu perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya. Maka dari itu para pemimpin, petinggi negara, para pejabat seharusnya menjaga keharmonisan dalam bekerja sama dengan rakyatnya.

Mahasiswa dapat menjadi penghubung dan penyalur aspirasi publik yang merupakan himpunan dari masyarakat yang sangat strategis dalam suatu konspirasi pembangunan, oleh karena itu saya perkenalkan suatu paradigma integralistik dan simbiotik, yaitu sinerginya hubungan antara mahasiswa dan pemerintahan saat ini.

Mahasiswa dan pemerintah menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep ini menjelaskan bahwa mahasiswa tidak mengenal pemisahan antara mahasiswa, rakyat dan pemerintah. Dalam pergulatan pemikiran dan pergerakan mahasiswa dan pemerintah, pola hubungan integratif ini kemudian akan melahirkan konsep tentang kemahasiswaan bernegara yang memiliki arti kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan konsep kerjasama.

Hubungan pemerintah dengan mahasiswa berbeda tapi saling membutuhkan dan adanya timbal balik. Dalam konteks ini mahasiswa membutuhkan mahasiswa sebagai instrumen dalam melestarikan, mengembangkan serta mendukung alur pemikiran dan pergerakan mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, pemerintah pasti memerlukan mahasiswa karena mahasiswa juga membantu pemerintah dalam pembangunan dan bekerjasama sebagai penyambung aspirasi rakyat, oleh karenanya konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal adanya kontrak sosial tetapi bisa diwarnai oleh hukum dengan kata lain. Mahasiswa tidak akan mendominasi kehidupan bernegara, sebaliknya ia bisa menjadi sumber adanya pergerakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui peran ini, dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi politiknya untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan ditingkat nasional yang kesemuanya itu di bingkai dalam kerangka menyempurnakan kepentingan-kepentingan rakyat atas nama "demokrasi" yang mencoba untuk bersama-sama bergerak bersama rakyat. Akan menjadi suatu gerakan people power yang masif dan progresif. Cita-cita luhur para mahasiswa indonesia hanya menjadi alat dari kelompok-kelompok kepentingan yang mengatasnamakan rakyat, hal ini tentunya di dasari beberapa pakta dari proses sejarah gerakan mahasiswa Indonesia.

Pertama, gerakan mahasiswa pada tahun 1945-1966, mahasiswa bangkit karena melihat kondisi negara yang sedang mengalami kegoncangansistem politik nasional yang selalu mengalami perubahan bentuk pemerintahan muali dari bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Demokrasi Terpimpin dan kembali lagi kebentuk negara Republik, yang disebabkan lemahnya posisi negara atas rakyatnya.

Kondisi ini diperlihatkan dengan gejala kemiskinan masal diperkotaan maupun diperdesaan, hancurnya sarana dan prasarana ekonomi dan tingginya tingkat utang serta rusaknya atau tidak berfungsinya sarana transfortasi, komunikasi dan modernisasi (Fahri Aly:1985).

Kekuatan mahasiswa mampu menggulingkan kekuasaan presiden Soekarno pada tahun 1966, akan tetapi perlu diingat bahwa kekuatan mahasiswa tidak muncul dengan sendirinya. Badan kerjasama pemuda militer yang terbentuk tahun 1957 adalah bentuk infiltrasi ABRI, yang pada waktu itu menunjukan sifat kohesinya yang kuat dalam kehidupan berpolitik sebagai respon atas pertentangan ideologi sehingga melirik mahasiswa sebagai kelompok independen untuk menjadi mitra. Hasil perjuangan mahasiswa telah mampu menaikan Soeharto untuk menduduki R-1, justru mahasiswa yang kritis atas situasi perpolitikan negara harus berhadapan dengan strategi de-politisasi oleh pemerintah yang berkuasa karena presiden Soeharto lebih tertarik untuk berkoalisi dengan intelektual dan tekhnokrat murni yang selama ini tidak pernah concern dengan persoalan politik.

Kedua, gerakan mahasiswa tahun 1974/1975 juga sempat terprovokasi oleh isue-isue anti jepang sehingga pada tanggal 15 januari 1975 yang kemudian dikenal dengan Malari, terjadi pembakaran produk-produk Jepang di Indonesia, padahal ini tidak lebih dari pertarungan untuk memperebutkan pasar antara AS dan Jepang. Gerakan yang kemudian dijawab oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).

Ketiga, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 pun tidak jauh berbeda, mahasiswa terprovokasi oleh isue-isue yang dibuat oleh pihak luar, meskipun gelombang aksi terjadi diseluruh penjuru Indonesia, tetapi yang lebih signifikan untuk mendorong pemerintahan Soeharto agar mundur adalah pluktuatifnya kurs rupiah atas dollar AS dan berhentinya pasar modal dalam negeri sebagai respon atas kekuasaan yang berlebihan hanya berorientasi pada membangun ekonomi keluarga dan kroni-kroninya sehingga menutup peluang investasi para pengusaha asing khususnya AS dan mereka mengancam kepentingan internasional Amerika Serikat. 

Situasi pemerintahan seperti ini telah memunculkan isu-isu populis yang kemudian terkenal dengan enam visi reformasi (Adili Soeharto, Cabut Dwi Fungsi ABRI, Hapus KKN, tegakan Supremasi Hukum, Otonomi Daerah dan Amandemen UUD 1945) yang entah dari mana datangnya, namun tiba-tiba bergema dan menjadi simbol perlawanan yang disuarakan oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Akankah mahasiswa sekarang kembali menjadi alat dan terprovokasi dengan isu-isu populis tertentu yang pada kenyataannya hanya menguntungkan kelompok tertentu dan jauh dari realitas kepentingan masyarakat?