Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan sosok yang tidak pernah lelah mengingatkan anak buahnya mengenai bahaya korupsi. Dia bahkan pernah kesal dan meminta para pelaku korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan mendapat sanksi lebih berat dari pidana maupun dipecat.

Pidato Sri Mulyani mengenai bahaya tindak korupsi pun masih belum disimak oleh para pegawai Kementerian Keuangan. Pasalnya, KPK baru-baru ini sedang mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar yang melibatkan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa setiap detik ada godaan korupsi, apalagi di Kementerian Keuangan yang kerjanya mengelola keuangan negara.

"Saya selalu katakan kalau di Kementerian Keuangan karena tiap hari kerjanya ngurus uang negara, godaan itu ya setiap detik ada," kata dia dalam acara talkshow di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2019).

Dia pun mencontohkan seperti di DJP yang mengurusi pemeriksaan wajib pajak (WP). Di mana para pegawai berhadapan langsung dengan WP yang diperiksa, di situ menurutnya ada potensi penerimaan pajaknya yang bisa mencapai miliaran rupiah.

"Makanya kita membuat fokus di Kemenkeu direformasi duluan, itu 2005-2006 fokusnya adalah untuk area Kemenkeu yang generate penerimaan, makanya Bea Cukai dan Pajak dua instansi yang jadi fokus meskipun kami tidak mungkin lakukan hanya dua instansi itu tapi akhirnya kita reformasi secara keseluruhan," jelasnya.

Dia pun tidak bisa menahan rasa kesalnya ketika KPK menetapkan satu orang kepala kantor sebagai tersangka atas dugaan suap. Menurut dia, pejabat yang terbukti korupsi sama halnya menggadaikan harga diri.

"Kita masih lihat beberapa yang fail. Ada di kantor pelayanan pajak yang masih terjadi korupsi, ada yang sifatnya case, account representatives, petugas pemeriksanya main-main atau kepala kantornya jadi mafia. Kita punya dua ekstrim case itu," kata Sri Mulyani.

Pada saat itu, Sri Mulyani bilang, belum semua kantor atau unit vertikal DJP yang berhasil bebas dari tindak korupsi. Tercatat dari 350 kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia baru 87 yang mendapatkan gelar wilayah bebas korupsi (WBK) dan 19 kantor mendapatkan gelar wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), padahal Kementerian Keuangan sudah menerapkan kebijakan itu sejak 2015.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga kesal lantaran masih adanya kegiatan korupsi di Kementerian Keuangan. Bahkan, gara-gara satu orang pelaku namun citra buruk akan diterima oleh seluruh anak buah dan instansinya.

Untuk membersihkan tindak korupsi, gaya hidup para PNS Kementerian khususnya di lingkungan DJP pun diawasi ketat oleh internal. Sebab, gaya hidup berlebihan bisa menjadi indikator adanya penghasilan 'lain' yang diterima.

link


"Kita masih lihat beberapa yang fail. Ada di kantor pelayanan pajak yang masih terjadi korupsi, ada yang sifatnya case, account representatives, petugas pemeriksanya main-main atau kepala kantornya jadi mafia. Kita punya dua ekstrim case itu," kata Sri Mulyani.