- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita Luar Negeri
Massa kembali duduki lapangan Theo Makai di Dogiyai
TS
mabdulkarim
Massa kembali duduki lapangan Theo Makai di Dogiyai
Dogiyai, Jubi – Ribuan rakyat Kabupaten Dogiyai melakukan aksi damai lanjutan, Senin (1/3/2021), berpusat di lapangan sepak bola Theo Makai Mowanemani, Dogiyai, Papua. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya, Senin (22/2/2021) yang dipusatkan di kantor DPRD Dogiyai. Aksi berisi tuntutan dua agenda utama, yakni penolakan pemekaran Provinsi Papua Tengah yang diperjuangkan oleh Asosiasi Bupati Meepago (ABM) dan menolak kehadiran Mapolres di Dogiyai.
Pantauan wartawan Jubi, awalnya massa dari Distrik Kamuu Timur dan Kamuu Utara berkumpul di Kampung Ekimani atau persis di depan RSU Pratama Dogiyai. Sementara massa dari Distrik Kamuu Selatan berkumpul di Kampung Iikebo, massa dari Distrik Kamuu berkumpul di Mauwa, massa dari Distrik Dogiyai berkumpul di Epeida sedangkan lima distrik dari wilayah Mapia berkumpul di Degeidimi.
Semua massa berkumpul di lapangan Theo Makai pukul 12.00 WP dan langsung melakukan ‘waita’ sambil berorasi politik oleh masing-masing koordinator lapangan.
Penanggung jawab solidaritas rakyat Papua di Dogiyai, Goo Benny mengatakan, rakyat Kabupaten Dogiyai menilai dan mempertimbangkan kelayakan dan kriteria pemekaran Provinsi Papua Tengah sangat tidak layak. Karena tujuh alasan yakni menyoal geografis, demografi, kemanan, pelayanan pemerintah, adat istiadat, potensi ekonomi, dan keuangan daerah.
“Letak geografis bukan menjadi jaminan untuk mempercepat pemekaran Provinsi Papua Tengah, karena pada akhirnya hanya akan menghancurkan kondisi geografis Papua di wilayah adat Meepago,” kata Goo.
Lanjut dia, Sumber Daya Manusia (SDM) asli Meepago sangat minim, hingga kabupaten-kabupaten di wilayah adat Meepago mengalami krisis keuangan daerah yang luar biasa. “Kabupaten-kabupaten di wilayah adat Meepago tidak jalan efektif dan efisien. Jumlah masyarakat di Meepago sangat sedikit.”
Ia menegaskan, peredaran uang di daerah tidak dirasakan masyarakat sehingga tidak terlihat pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama suku-suku asli Meepago.
“Buruknya keamanan di Meepago bukan menjadi alasan untuk urus pemekaran Provinsi Papua Tengah. Seharusnya Asosiasi Bupati Meepago harus meminta demiliterisasi dari Tanah Meepago,” tegasnya.
“Jadi rakyat Dogiyai menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah, rakyat Dogiyai menolak Mapolres di Dogiyai dan kami juga menolak Otsus Jilid II,” katanya.
Wakil Bupati Dogiyai Oscar Makai menegaskan, sejak 2019 dirinya telah menolak Mapolres hadir di Dogiyai.
“Saya orang pertama yang menolak Mapolres datang di Dogiyai. Atas penolakan dari saya itu, maka Polres dipindahkan ke Deiyai. Jadi sebelum masyarakat tolak, saya orang pertama yang tolak,” katanya, disambut tepukan tangan dari massa aksi.
Sementara itu, berkaitan dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah dan lanjutan Otsus Jilid II, ia sarankan DPRD Dogiyai membawa aspirasi masyarakat terbang ke Jayapura.
“Silakan kasih aspirasi ke DPRD, mereka bawa aspirasi ke tingkat Provinsi, karena ada kewenangan di sana. Nanti saya fasilitas mereka pergi ke Jayapura,” ujar Makai. (*)
https://jubi.co.id/massa-kembali-dud...ai-di-dogiyai/
kalau beneran demiliterisasi, bakal menampar reputasi Indonesia
Pantauan wartawan Jubi, awalnya massa dari Distrik Kamuu Timur dan Kamuu Utara berkumpul di Kampung Ekimani atau persis di depan RSU Pratama Dogiyai. Sementara massa dari Distrik Kamuu Selatan berkumpul di Kampung Iikebo, massa dari Distrik Kamuu berkumpul di Mauwa, massa dari Distrik Dogiyai berkumpul di Epeida sedangkan lima distrik dari wilayah Mapia berkumpul di Degeidimi.
Semua massa berkumpul di lapangan Theo Makai pukul 12.00 WP dan langsung melakukan ‘waita’ sambil berorasi politik oleh masing-masing koordinator lapangan.
Penanggung jawab solidaritas rakyat Papua di Dogiyai, Goo Benny mengatakan, rakyat Kabupaten Dogiyai menilai dan mempertimbangkan kelayakan dan kriteria pemekaran Provinsi Papua Tengah sangat tidak layak. Karena tujuh alasan yakni menyoal geografis, demografi, kemanan, pelayanan pemerintah, adat istiadat, potensi ekonomi, dan keuangan daerah.
“Letak geografis bukan menjadi jaminan untuk mempercepat pemekaran Provinsi Papua Tengah, karena pada akhirnya hanya akan menghancurkan kondisi geografis Papua di wilayah adat Meepago,” kata Goo.
Lanjut dia, Sumber Daya Manusia (SDM) asli Meepago sangat minim, hingga kabupaten-kabupaten di wilayah adat Meepago mengalami krisis keuangan daerah yang luar biasa. “Kabupaten-kabupaten di wilayah adat Meepago tidak jalan efektif dan efisien. Jumlah masyarakat di Meepago sangat sedikit.”
Ia menegaskan, peredaran uang di daerah tidak dirasakan masyarakat sehingga tidak terlihat pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama suku-suku asli Meepago.
“Buruknya keamanan di Meepago bukan menjadi alasan untuk urus pemekaran Provinsi Papua Tengah. Seharusnya Asosiasi Bupati Meepago harus meminta demiliterisasi dari Tanah Meepago,” tegasnya.
“Jadi rakyat Dogiyai menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah, rakyat Dogiyai menolak Mapolres di Dogiyai dan kami juga menolak Otsus Jilid II,” katanya.
Wakil Bupati Dogiyai Oscar Makai menegaskan, sejak 2019 dirinya telah menolak Mapolres hadir di Dogiyai.
“Saya orang pertama yang menolak Mapolres datang di Dogiyai. Atas penolakan dari saya itu, maka Polres dipindahkan ke Deiyai. Jadi sebelum masyarakat tolak, saya orang pertama yang tolak,” katanya, disambut tepukan tangan dari massa aksi.
Sementara itu, berkaitan dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah dan lanjutan Otsus Jilid II, ia sarankan DPRD Dogiyai membawa aspirasi masyarakat terbang ke Jayapura.
“Silakan kasih aspirasi ke DPRD, mereka bawa aspirasi ke tingkat Provinsi, karena ada kewenangan di sana. Nanti saya fasilitas mereka pergi ke Jayapura,” ujar Makai. (*)
https://jubi.co.id/massa-kembali-dud...ai-di-dogiyai/
kalau beneran demiliterisasi, bakal menampar reputasi Indonesia
User telah dihapus dan 2 lainnya memberi reputasi
1
589
7
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan