Pemerintah menegaskan kehadiran Undang-undang (UU) Cipta Kerja memberikan kepastian hukum dan tidak merugikan pekerja. Salah satunya diatur soal larangan pengusaha membayar upah di bawah minimum yang ditetapkan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan kepastian pengupahan sangat penting sebab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ini merupakan tantangan baru bagi pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya, baik memberikan perlindungan bagi pekerja namun juga memberikan kondisi yang kondusif dan kepastian hukum dalam berusaha," katanya dalam Talk Show tentang Pengupahan secara virtual, Selasa (2/3/2021).

Pengawas Ketenagakerjaan Madya, Koordinator Pengawasan Norma Kebebasan Berserikat, Tanti mengatakan pengusaha yang tidak membayar upah kepada pekerja bisa diberikan sanksi denda hingga pidana.

"Jadi kalau pengusaha terlambat membayar (upah) ada sanksi administratif, ada sanksi pidana malahan (jika) pengusaha terlambat membayar upah," tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Pengusaha akan terbebas dari jeratan pidana jika mereka sudah membayar upah meskipun telat. Namun pekerja juga berhak meminta denda keterlambatan upah kepada pengusaha jika sudah sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB).

"Ternyata setelah diperingatkan oleh pengawas, pengusahanya membayar namun pekerja masih menginginkan lagi ada haknya dia, itu mekanisme yang berbeda. Untuk mekanismenya kita akan melihat apakah masuk dalam peraturan perusahaan atau masuk dalam PKB," tandasnya.

link


"Jadi kalau pengusaha terlambat membayar (upah) ada sanksi administratif, ada sanksi pidana malahan (jika) pengusaha terlambat membayar upah," tuturnya dalam kesempatan yang sama.