Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pegiat hak asasi manusia atau HAM di Papua, Theo Hesegem menilai aparat keamanan gagal dalam melaksanakan operasi penegakan hukum pada beberapa wilayah di Papua. Misalnya di Kabupaten Nduga dan Intan Jaya.
Ia mengatakan, selama ini pemerintah menyatakan tak ada operasi militer di Papua. Yang ada adalah penegakan hukum.  Aparat keamanan berupaya mencari dan menangkap mereka yang diduga melakukan ganguan keamanan di berbagai daerah di Papua selama ini, untuk diproses hukum.
“Akan tetapi TNI dan Polri gagal dalam operasi penegakan hukum. Tidak berhasil menangkap Egianus Kogoya dan kawan kawannya di Nduga dan kelompok yang ada di Intan Jaya. Justru warga sipil korban. Itu sebabnya saya bilang aparat keamanan gagal dalam operasi penegakan hukum,” kata Theo Hesegem melalui panggilan teleponnya kepada Jubi, Kamis (18/2/2021).
Menurutnya, dalam operasi penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan pun, terkadang pihak yang dianggap bagian dari Organisasi Papua Merdeka langsung dieksekusi. Tidak ditangkap dan dibuktikan dulu secara hukum apakah benar, keselahan terduga itu.
“Kalau memang mau melakukan penegakan hukum, orang yang diduga OPM ditangkap dan diproses hukum, biarkan dibuktikan di pengadilan lewat putusan hukum,” ujarnya.
Kata Theo Hesegem, selama ini hampir tidak pernah terdengar pihak yang dianggap bagian dari pelaku kekerasan bersenjata di berbagai wilayah ditangkap dan diadili.
“Kalau seperti itu [langsung dieksekusi] bagaimana mau lakukan penegakan hukum. Kalau dieksekusi langsung, itu sudah operasi militer. Itu kelalaian aparat dalam proses penegakan hukum,” ucapnya.
Belum lama ini, Direktur Elsam Papua, Mathius Adadikam berharap negara tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan dalam penanganan masalah di Papua. Katanya, pendekatan keamanan yang dimaksud yakni agar negara tidak lagi melakukan operasi penegakan hukum, berbasis operasi militer di Papua.

“Sebab dengan negara terus melakukan ini (operasi penegakan hukum) maka tahun 2021 akan menjadi tahun yang juga sulit [bagi pekerja kemanusiaan dan masyarakat sipil di Papua]. Bahkan mungkin lebih sulit dari tahun 2020,” kata Mathius Adadikam ketika itu.
Menurutnya, tidak bisa berharap banyak terhadap perubahan penanganan masalah di Papua pada tahun ini.
“Tapi hal penting, kita semua yang terlibat pekerjaan kemanusiaan jangan menyerah. Mesti tetap menjaga solidaritas dan spirit yang telah terbangun, karena itu modal kita mesti banyak tantangan,” ujar Adadikam. (*)


https://jubi.co.id/theo-hesegem-nila...pua-gagal/amp/

Jadi harus tarik mundur TNI dari situ dan biarkan Brimob yang lawan KKB?