Lebih dari 3.000 Perusahaan Sudah Daftar Vaksin Mandiri ke Kadin
Rabu, 17 Februari 2021 | 13:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah membuka pendaftaran bagi perusahaan yang ingin ikut serta vaksinasi mandiri bagi karyawannya.

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyatakan, hingga Selasa (16/02/2021) sudah ada 3.910 perusahaan yang mendaftar. Pada tahap awal, pendaftaran vaksinasi mandiri perusahaan hanya sampai hari ini. Namun jika peminatnya terus bertambah, pendaftaran akan diperpanjang.


"Jumlah itu kemungkinan masih akan bertambah hingga malam ini, " kata Rosan saat dikonfirmasi Kompas.TV (17/02/2021).

Pendaftaran dibuka untuk semua jenis perusahaan, mulai skala kecil hingga besar. Saat ini, Kadin masih terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk menyusun teknis pelaksanaan vaksinasi mandiri. Termasuk, apakah pengusaha diizinkan untuk mengimpor sendiri vaksin yang akan digunakan.

Targetnya, program ini bisa melindungi 20 juta pekerja di sektor formal dan akan diberikan secara gratis kepada karyawan. Data perusahaan yang sudah masuk akan diintegrasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Telkom.

"Aturan mudah-mudah selesai di minggu ketiga bulan ini. Jadi nanti akhir Maret atau awal April vaksin gotong royong bisa dilaksanakan," terangnya.

Bulan April memang bertepatan dengan selesainya program vaksinasi gratis pemerintah bagi pekerja layanan publik. Setelah sebelumnya prioritas vaksin untuk tenaga kesehatan.

Bagi perusahaan yang ingin mendaftar sebagai peserta vaksinasi mandiri, bisa mendaftar lewat situs vaksin.kadin.id. Atau bisa juga menghubungi call center  0812-1917-3177, 0812-9618-717 dan 0812-9618-7277.

Dukungan untuk vaksin mandiri juga datang dari Ketua Palang Merah Indonesia
Jusuf Kalla. JK menyatakan, jika swasta diberi izin membeli vaksin sendiri, beban anggaran pemerintah akan berkurang.

Menurut JK, kalau ingin menuntaskan program vaksinasi dalam setahun, diperlukan penyuntikan vaksin hingga 1 juta dosis per hari. Hal itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja.

Beban anggaran pemerintah memang sudah terlihat sejak tahun lalu. Saat pendapatan negara menurun akibat pandemi, kebutuhan dana penanganan Covid kian membengkak.

Kemenkes misalnya, yang tadinya mendapat alokasi dana Rp 84,3 triliun dari APBN 2021, kini meminta tambahan anggaran. Yaitu sebesar Rp 134,46 triliun dan hampir setengahnya untuk program vaksinasi Covid.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan vaksin mandiri akan berjalan menggunakan jenis yang berbeda dengan vaksin gratis pemerintah. Artinya, vaksin mandiri akan memakai vaksin selain merk Sinovac.

Hal itu untuk mengamankan kuota vaksin gratis pemerintah yang masih terus berlangsung.
Penulis : Dina Karina