Sebelum memberikan kritik. Sebaiknya dipahami dahulu kali ya maksud dan tujuan progam yang mau dibahas.

Supaya gak gagal paham. Terutama soal program Komponen Cadangan (Komcad).

Setiap program pasti ada kepentingan. Termasuk bagi pengkritik program Komcad. Pasti ada kepentingan.

Tapi Kementerian Pertahanan (Kemhan) membentuk Komcad untuk kemaslahatan dan keamanan negara.

Pembentukan Komcad gak asal -asal. Toh program ini juga sudah jelas ada peraturannya.

Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).
PP tersebut diresmikan pada 12 Januari 2021 lalu oleh Presiden Joko Widodo.

Lalu pembentukan Komcad masih membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan untuk mempersiapkan semua proses, baik perangkat hukum yakni Permenhan, konsolidasi dengan TNI sampai ketingkatan tertentu, sosialisasi, pendaftaran, seleksi, pelatihan, sampai penetapan secara resmi sebagai Komcad.

Terkait kritikan hal biasa ya. Tiap program baru dari pemerintah mendapat kritikan. Tujuanya baik dan membangun. Tapi harus dipahami dulu. Program ini.

Program Komcad bukan langkah yang terburu-buru. Program pembentukan Komcad sudah lama.

Pembentukan Komcad juga bukan suatu hal ancaman. Tapi Komcad sebagai program membantu Pertahanan negara.

Negara membutuhkan, ya harus dijalankan. Jangan hanya bisa mengkritik yang tidak jelas. Ini untuk kepentingan negara mas bro.

Yang namanya program pemerintah sudah pasti jelas. Ada aturannya dan undang-undangnya. Kalau ada yang bilang tidak jelas. Mungkin orang itu gak paham.

Kalau belum tahu apa itu Komcad. Dipelajari dahulu.

Berdasarkan keterangan informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk Komponen Cadangan (Komcad) yang melibatkan masyarakat sipil untuk membantu pertahanan negara. Komcad akan dibentuk dengan konsep bela negara.

Pemerintah menargetkan sebanyak 25.000 orang dalam membentuk Komcad dan diperkirakan menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 1 triliun.

Jokowi resmi mengatur soal pembentukan Komcad setelah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).

Para anggota komponen cadangan dibagi dalam 3 komponen cadangan matra darat, laut, dan udara.

Peserta yang mendaftar harus melewati beberapa tahapan: seleksi kompetensi, pelatihan militer selama 3 bulan, hingga penetapan.

Selama pelatihan berlangsung, calon komponen cadangan nantinya akan mendapatkan uang saku, perlengkapan lapangan, rawatan kesehatan serta perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mereka akan mendapatkan perlengkapan militer.

Begitu lulus, anggota Komcad akan mendapat (Surat Keputusan) SK penetapan dan pangkat yang berlaku ketika diminta.

Setelah Jokowi mengeluarkan PP 3/2021, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengatakan akan menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Tahap berikutnya Kemhan akan mempersiapkan Permenhan sebagai acuan realisasi Komduk, dan Komcad.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak dilansir Tirto, Rabu (20/1/2021).

Menerangkan untuk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang juga diatur dalam UU dan PP tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, Dahnil mengatakan pelaksanaan tidak langsung serta merta berjalan, karena harus ada penyesuaian dengan lembaga terkait maupun landasan hukum pelaksanaan.

Dahnil menjelaskan pembentukan Komcad masih membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan untuk mempersiapkan semua proses, baik perangkat hukum yakni Permenhan, konsolidasi dengan TNI sampai ketingkatan tertentu, sosialisasi, pendaftaran, seleksi, pelatihan, sampai penetapan secara resmi sebagai Komcad. 


Sumber : Tirto.id