Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh peta jalan (roadmap) reformasi birokrasi dan aparatur pemerintah agar lebih sederhana sehingga dapat mencegah terjadinya disrupsi lebih luas.

Reformasi birokrasi menjadi agenda prioritas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan birokrasi.

“Saya melihat bahwa titik sentralnya terletak pada birokrasi dan aparat negara. Oleh karena itu, saya ingin kita melakukan evaluasi yang menyeluruh atas roadmap reformasi birokrasi yang ada,” kata Wapres saat memimpin rapat Reformasi Birokrasi dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI-RBN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

TI-RBN yang diketuai Eko Prasojo, beranggotakan Erwan Agus Purwanto, Danang Girindrawardana, Eva Kusuma Sundari, Sumarsono, Harris Turino Kurniawan, JB Kristiadi, dan Wila Chandrawila Supriadi.

Seperti diunggah laman Sekretariat Kabinet, pada Rabu (10/2/2021), Wapres meminta Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk mengkaji kembali program-program yang dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru pada era perubahan yang serba cepat dan dinamis ini.

“Menyusun kembali program jangka pendek dan menengah yang benar-benar menentukan bagi terjadinya perubahan, sesuai dengan tuntutan situasi terkini, baik di dalam negeri maupun juga secara global yang penuh disrupsi,” katanya.

Menurut Wapres, masih banyak kelemahan birokrasi yang belum dapat teratasi secara maksimal. Namun, ada beberapa capaian positif semenjak pandemi Covid-19.

“Secara makro tercatat tingkat ekonomi per kuartal membaik meski secara tahunan berkontraksi sekitar 2,07%, penyerapan anggaran mencapai 96% dari pagu APBN, kemudian penyaluran bansos dan bantuan UMKM yang mencapai hampir 100%,” katanya.

Wapres menambahkan, terkait indeks persepsi korupsi, Indonesia mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan berdasarkan laporan dari Transparency International.

“Indeks persepsi korupsi Indonesia turun dari peringkat 85 tahun 2019 ke 102 pada tahun 2020, meskipun jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meningkat, daerah WBK-nya meningkat tapi indeksnya turun,” jelasnya.

Wapres juga menekankan pentingnya solusi untuk menyelesaikan masalah reformasi birokrasi dan meminta agar rekomendasi langkah dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dapat segera diterapkan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

“Masalah reformasi birokrasi ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dan kunci dari semua perbaikan,” kata Wapres.

link

“Saya melihat bahwa titik sentralnya terletak pada birokrasi dan aparat negara. Oleh karena itu, saya ingin kita melakukan evaluasi yang menyeluruh atas roadmap reformasi birokrasi yang ada,” kata Wapres saat memimpin rapat Reformasi Birokrasi dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI-RBN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta.