Presiden Joko Widodo pernah mengatakan pada tahun 2015 lalu bahwa kritikan yang pedas tidak masalah baginya. Menurut pria Solo itu, kritikan adalah hal yang biasa, ia tak akan marah. Kritikan selanjutnya akan ia gunakan sebagai koreksi. Dengan kata lain, Presiden Jokowi mendorong masyarakat untuk mengkritiknya demi kemajuan negara.

Pada tanggal 8 Februari 2021, Presiden Jokowi lagi-lagi mengingatkan dan meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan kritik serta masukan terhadap kerja pemerintah. Menurutnya masih banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020.

Pernyataan Presiden Jokowi seolah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang sangat demokratis. Namun hal itu tak sejalan dengan banyaknya pengkritik yang ditekan bahkan ditangkap dengan dalih pasal karet UU ITE.

Sebab pemerintah selama ini kerap kali menyamakan antara kritik dengan pencemaran nama baik. Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto, kritik yang disampaikan terkait kinerja institusi, maupun pejabat publik tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Ia mencontohkan kekesalan seseorang lantaran jalanan umum rusak, sementara ia sudah membayar pajak. Ujaran atau penyampaian kekecewaan semacam itu tidak serta merta disebut sebagai pencemaran nama baik. 

Ungkapan kekesalan seperti ini seharusnya menjadi evaluasi atas kinerja pejabat publik, bukan justru dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Hal ini yang terjadi dengan penerapan pasal karet UU ITE. Menurut Damar pasal karet yang ada di UU ITE memungkinkan seseorang dapat terjerat hukum hanya karena pesan yang ia sampaikan di media sosial. Masyarakat sebenarnya tidak segan menyampaikan kritik kepada pemerintah, namun masyarakat sudah lebih dulu hidup dalam ketakutan.

"Ketakutan dalam menyampaikan itu bukan main-main. Kita ada dalam fase masyarakat jeri, atau mengalami keengganan karena hidupnya pasal-pasal atau regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi," jelas Damar.

Kita tengok saja data 2016-2020. UU ITE memiliki tingkat penghukuman yang tinggi, yaitu sebanyak 744 perkara (96,8 persen). Sedangkan tingkat pemenjaraannya sebanyak 676 perkara (88 persen). Korban UU ITE kebanyakan dari kelompok kritis seperti jurnalis, aktivis, dan pembela HAM. Sementara para pelapornya banyak dari kalangan pejabat publik. Hal ini tentu bertolak belakang antara pernyataan dengan kenyataan.

Pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif memberikan kritik tidak diiringi dengan jaminan bahwa tidak akan dilaporkan karena kritikan tersebut. Oleh karena itu, menurut Damar, pernyataan Jokowi seharusnya dibarengi dengan perbaikan hukum dan penerapan yang baik untuk iklim demokrasi. Jika tidak, maka pernyataan Jokowi hanyalah sekedar lip service.

Sumber : Kompas[Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritik, Warganet: Lalu Kena UU ITE]

Mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi dan Industri di era Gus Dur, Kwik Kian Gie turut angkat bicara terkait fenomena kebebasan berpendapat saat ini. Mantan kepala Bappenas ini mengaku takut mengemukakan pendapat yang berbeda. Pasalnya, dia mengaku diganggu oleh para buzzer di media sosial yang mengumbar permasalahan pribadinya.

"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yg berbeda dng maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis2an, masalah pribadi diodal-adil. Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik2 tajam. tidak sekalipun ada masalah," demikian tulisnya melalui akun Twitter.

Pernyataan Kwik Kian Gie turut diamini Mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti yang akhir-akhir ini kerap diserang karena kritikannya kepada Pemerintahan Jokowi.

Sumber : Bisnis [Lebih Enak Rezim Soeharto, Kwik dan Susi Takut Berpendapat di Era Jokowi]

Berdasarkan pernyataan berbagai pihak tersebut, maka kita tentu sepakat bahwa akar persoalan dari kritik era Pemerintahan Jokowi adalah penerapan pasal karet UU ITE. Undang-undang tersebut acap kali disalahgunakan untuk menekan suara kritik terhadap pemerintah. Padahal para pengkritik bukanlah orang-orang sembarangan. Banyak dari mereka yang berpendidikan tinggi hingga aktivis kemanusiaan.

Sikap masyarakat yang enggan mengkritik karena takut terjerat UU ITE diperparah dengan sikap Kominfo yang dipimpin politikus Nasdem Johnny G Plate. Menkominfo Plate sering kali mengkategorikan segala persoalan ke dalam hoaks. Label hoaks bahkan sampai masuk ranah ilmiah yang dinamis seperti terkait pandemi Covid-19. Pihak yang mengkritik penanganan pandemi oleh pemerintah pun dianggap mengkritik akibat termakan informasi hoaks yang beredar. Tentunya label informasi hoaks ini dapat digunakan untuk menindak mereka yang mengkritik berdasarkan informasi yang telah dilabeli hoaks tersebut. Dengan kata lain, kesan istana yang membungkam kebebasan berpendapat terjadi karena salah urus Menkominfo akan informasi yang beredar di masyarakat. Sebaiknya Kominfo dipimpin oleh mereka yang paham akan dinamika suatu informasi.

Baru-baru ini ada kabar bahwa Jokowi akan mereshuffle kabinetnya. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang berasal dari Nasdem diisukan akan diganti. Namun jika Jokowi benar memiliki harapan akan kebebasan berpendapat - kebebasan mengkritik, maka bukan Menteri Syahrul Yasin Limpo yang seharusnya direshuffle, melainkan Menkominfo Johnny G Plate. Jika Menkominfo Plate tidak dicopot, maka harapan presiden soal kebebasan berbicara, benar hanya lip service belaka, jauh panggang dari api.

Sumber : Detik [Namanya Diseret di Isu Reshuffle, Mentan: Saya Kerja Aja]