TRIBUNNEWS.COM - Teka-teki siapa lima sosok yang disebut terlibat pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, akhirnya terungkap.

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ada lima orang yang diduga terlibat dalam gerakan kudeta Partai Demokrat.

Dari lima orang ini, empat orang di antaranya merupakan kader serta mantan kader Partai Demokrat.

Sementara satu orang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah menjadi teka-teki, akhirnya sejumlah politikus Partai Demokrat membeberkan kelima tokoh tersebut.

Mereka adalah Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Darmizal. Keempat tokoh ini merupakan kader serta mantan kader Partai Demokrat.

Sosok keempat orang ini diungkapkan oleh politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

"Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Darmizal," kata Rachland, Selasa (2/2/2021).

Rachland mengaku mendapat informasi tersebut dari kesaksian kader Demokrat. Namun, ia tak menyebutkan siapa nama kader yang dimaksud.

Sementara itu, satu nama lainnya adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

Dugaan keterlibatan Moeldoko dalam gerakan kudeta Partai Demokrat diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_. 

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tulis Andi yang dikutip Tribunnews, Senin (1/2/2021).

Lantas, seperti apa sosok Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, Darmizal, dan Moeldoko?

Berikut sosok dan rekam jejak Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, Darmizal, dan Moeldoko sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Marzuki Alie
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/1/2018) terkait kasus KTP elektronik dan menjadi saksi bagi Anang Sudiana Sugihardjo. 

Marzuki Alie adalah mantan Ketua DPR RI periode 2009-2014 yang juga kader Demokrat.

Di partai berlambang mercy itu, Marzuki Alie pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal saat Demokrat masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat.

Marzuki Alie pernah maju dalam Kongres Demokrat, tapi kalah dengan Anas Urbaningrum.

Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 6 November 1955 itu bergabung sebagai fungsionaris DPP Partai Demokrat sejak tahun 2003.

Sebelum menjadi Sekjen Demokrat, Marzuki mengawali karier politik di daerah kelahirannya.

Pada 2004-2005, ia menjabat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan.

Pada periode yang sama, ia menjadi anggota Dewan Pembina DPP Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI).

Karier politik Marzuki Alie terbilang cepat karena kurang dari enam tahun, ia sudah menjadi pemimpin DPR.

Namun setahun setelah lengser dari Ketua DPR, Marzuki Alie tidak lagi masuk dalam kepengurusan partai masa bakti 2015-2020.

Hal ini sempat membuat Marzuki Alie mulai berpikir untuk keluar dari partai tersebut karena merasa 'disingkirkan' oleh SBY.

Saat dikonfirmasi, Marzuki Alie membantah ikut dalam upaya 'kudeta' Partai Demokrat.

Dikutip dari Tribun Sumsel, Marzuki Alie saat ini sibuk dalam hal pendidikan karena ada ribuan mahasiswa yang dididiknya.

Ia juga tidak ambil pusing jika namanya dikait- kaitkan karena sudah biasa. 

"Kalau disebut- sebut (nama Marzuki Alie) dari dulu disebut- sebut, karena seksi nama Marzuki Alie itu, kalau tidak ada nama Marzuki Alie gerakan itu kurang menarik."

"Jadi disebut nama Marzuki Alie, tapi biarkan saja," kata Marzuki Alie, Selasa (2/2/2021).

Ia pun menyayangkan ada anggapan soal kudeta pucuk pimpinan partai berlambang Mercy tersebut.

Sebab istilah kudeta didalam partai itu tidak ada, namun lebih dikalangan militer.
"Kudeta itu mana, istilah kudeta didalam partai dan itu tidak adalah," ucapnya. 

2. Jhoni Allen

 
Politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun. 

Jhoni Allen merupakan satu kader aktif Partai Demokrat yang disebut terlibat dalam gerakan kudeta Partai Demokrat.

Saat ini, Jhoni Allen duduk sebagai anggota DPR RI dan masuk ke komisi V.

Pria kelahiran Pangururan, 21 Agustus 1960 itu masuk ke Partai Demokrat pada 2002 dengan alasan melihat adanya perubahan politik.

Saat itu, ia masih sebagai pegawai negeri di Pemda DKI Jakarta dan mengaku tak pernah bermimpi untuk menjadi anggota Dewan.

Nyatanya, Jhoni Allen telah beberapa kali terpilih sebagai legislator.

Saat Pilpres 2019, Jhoni Allen termasuk dalam kader Demokrat yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Selama di Partai Demokrat, lulusan S1 Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor (IPB) itu pernah menduduki sejumlah jabatan penting, yaitu:

- Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, tahun 2015-2020

- Wakil Ketua Umum I DPP Partai Demokrat, tahun 2010 - 2015

- Ketua Bidang OKK DPP Partai Demokrat, tahun 2005 - 2010

3. Nazaruddin

M Nazaruddin (kiri) dan Setya Novanto (kanan). 

Nama Nazaruddin masuk dalam daftar sosok yang terlibat dalam gerakan 'kudeta' Partai Demokrat.

Nazaruddin merupakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sebelum akhirnya dipecat pada 2011.

Hal itu imbas dari ditetapkannya Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011.

Pemecatan dilakukan setelah partai berlambang mercy ini tampak lelah dengan ulah Nazaruddin yang membuat malu partai.

Saat itu, Nazaruddin dengan lantang membuka borok partai hingga Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum.

Selama di Partai Demokrat, karier politik Nazaruddin terbilang mentereng.

Ia tercatat pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014.

Nazaruddin juga baru saja bebas dari Lapas Sukamiskin setelah ditetapkan sebagai justice collaborator (JC) oleh KPK.

Diketahui, pria kelahiran Bangun, 26 Agustus 1978 itu dinyatakan hakim bersalah dalam dua putusan dengan akumulasi pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp 1,3 miliar.

Nazaruddin telah melunasi denda tersebut.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media massa, masa pidana Nazar sebenarnya baru selesai pada 31 Oktober 2023 mendatang.

Namun, dengan status JC tersebut, Nazaruddin selesai menjalani masa pidana pada 13 Agustus 2020.

4. Darmizal

Ketua Umum Relawan Jokowi atau ReJO, HM Darmizal MS 

Darmizal merupakan mantan pengurus Partai Demokrat yang mundur jelang Pilpres 2019.

Saat itu, Darmizal mundur dan menjadi Ketua Umum Relawan Joko Widodo (Rejo)
Dalam partai, Darmizal sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat.

Meski sudah mundur, menjelang Kongres Partai Demokrat ke-V, Darmizal masih memberikan keterangan kepada media terkait partai berlambang mercy itu.

Ia berharap saat dirinya keluar dari partai, Demokrat dapat menjadi partai yang lebih besar lagi ke depannya.

Walaupun dirinya sangat mencintai partai yang telah membesarkannya, Darmizal mengaku tidak lagi bisa bergabung.

"Saya cinta dan sayang partai ini, tapi mohon izin, sekali lagi saya tidak bisa bergabung," jelas Darmizal.

5. Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi dengan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKNHK 35+) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (27/1/2021). 

Nama terakhir yang disebut sebagai pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat adalah Moeldoko.

Saat ini, Moeldoko menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 17 Januari 2018.

Selama kariernya, Moeldoko identik dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat.

Puncak kariernya di TNI AD adalah saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD pada 20 Mei hingga 30 Agustus 2013.

Setelah itu, Moeldoko kemudian ditunjuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk naik pangkat dan menjadi panglima TNI.

Alumnus Akabri angkatan 1981 ini menggantikan Laksamana Agus Suhartono saat ditunjuk sebagai orang nomor satu di TNI.

Setelah pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis.

Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang pada 2016.

Di Partai Hanura, Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Dia mendampingi Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Karier politiknya kini merambah kabinet dan masuk Istana Kepresidenan.

Diberitakan Tribunnews.com, dulu Moeldoko dikenal dekat dengan SBY.

Bahkan Moeldoko kala itu mengusulkan Presiden SBY mendapat anugerah Jenderal Besar.

Hal ini, menurutnya, bisa dilihat atas semangat Presiden SBY untuk membangun kekuatan TNI yang andal.

Dia tegaskan, tidak salah penghargaan jenderal besar diberikan kepada Presiden SBY.

Apalagi, selama Periode kepemimpinan SBY sebagai Presiden, TNI bisa meningkatkan kemampuan dan banyak mencapai kemajuan.

Saat menanggapi ucapan AHY, Moeldoko mengaku sebenarnya hanya ingin diam terlebih dahulu. Sebab, ia tak perlu reaktif.

"Teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih diam-diam saja sih, menunggu besok atau kapanlah, karena saya nggak perlu reaktif dalam hal ini," ujar Moeldoko dalam konferensi pers yang diunggah KompasTV, Senin (1/2/2021).

Lebih lanjut, jenderal purnawirawan TNI itu meminta agar tidak semua hal dikaitkan dengan Istana.

Bahkan, Moeldoko meminta agar Jokowi tidak diganggu karena Presiden tidak mengetahui sama sekali masalah tersebut. Masalah itu, lanjut dia, adalah urusan Moeldoko.

"Poinnya yang pertama: jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini."

"Karena beliau, dalam hal ini, tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa, dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi, itu urusan saya. Urusan Moeldoko ini," tegas mantan Panglima TNI itu.

Lebih lanjut, Moeldoko menceritakan pertemuannya dengan beberapa orang di rumahnya.

"Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian, beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan dan saya orangnya terbuka."

"Saya mantan Panglima TNI dan tidak memberi batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini, mau datang terbuka 24 jam, siapa pun," kata dia.

Orang-orang tersebut, lanjut Moeldoko datang secara bergelombang. Ia mengaku tidak tahu apa konteks kedatangan orang-orang ini.

"Secara bergelombang mereka dateng, berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa, saya juga nggak ngerti," ujar dia.

Selanjutnya, Moeldoko berbicara dengan mereka dengan mengawali soal pertanian yang menjadi kegemarannya.

Para tamu itu pun lantas menceritakan tentang situasi yang mereka tengah hadapi.
Moeldoko pun hanya bisa mendengarkan.

"Dari ngobrol obrolan itu, biasanya saya awali dengan pertanian karena saya memang suka pertanian."

"Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gua dengerin aja. Berikutnya ya udah dengerin aja," kata dia.

Mendengar cerita tersebut, Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi yang dialami.

"Saya sih sebenarnya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ujarnya.

Sikap Moeldoko tersebut lantas memicu sejumlah isu yang saat ini berkembang.
Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur itu menduga, munculnya isu ini berasal dari foto-foto.

"Terus muncullah isu-isu dan seterusnya. Mungkin dasarnya foto-foto. Orang dari Indonesia Timur, dari mana-mana, kan pengen foto sama gua, sama saya. Ya, saya terima saja. Apa susahnya?!"

"Itulah yang menunjukkan seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapa pun," ucap dia.

Moeldoko lantas tak keberatan, bila foto itu menjadi persoalan yang digunjingkan.
"Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya, silakan saja. Saya tidak keberatan," katanya.

Selanjutnya, Moeldoko memberikan saran agar menjadi seorang pemimpin yang kuat dan tidak baperan.

Ia juga menyinggung soal adanya kudeta yang seharusnya beradal dari dalam, bukan dari luar.

"Berikutnya teman-teman sekalian, saran saya, menjadi seorang pemimpin seharusnya pemimpin yang kuat, jangan mudah baperan, jangan terombang-ambing, dan seterusnya."

"Ya kalau anak buahnya nggak boleh pergi ke mana-mana ya, diborgol aja kali ya."

"Berikutnya kalau ada istilah kudeta ya kudeta dari dalam, masak kudeta dari luar," kata Moeldoko mengakhiri konferensi persnya.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rekam Jejak 5 Sosok yang Disebut Akan Kudeta Demokrat: Marzuki Alie, Nazaruddin, hingga Moeldoko, 
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/02/rekam-jejak-5-sosok-yang-disebut-akan-kudeta-demokrat-marzuki-alie-nazaruddin-hingga-moeldoko

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Saran ke Moeldoko: Jika Tuduhan Demokrat Tak Benar, Ambil Langkah Hukum
Baca juga: Profil Anas Urbaningrum, Eks Ketum Demokrat yang Disebut Ingin Perubahan Kepemimpinan Partai