Telah penulis katakan ditulisan sebelumnya, bahwa pemilihan Panglima TNI oleh Jokowi sangat menentukan masa depan dari stabilitas keamanan dan politik di tanah air. Panglima TNI yang baru nantinya harus mampu mempertahankan atau bahkan memperkuat sinergi antara TNI dengan Kepolisian. Oleh karena itu, tiap kebijakan yang melibatkan baik TNI maupun Polri, tidak boleh saling bertubrukan. Seperti dalam hal penanganan terorisme.

Baru-baru ini Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang memperkuat posisi Polri menangani teroris. Penguatan posisi Polri dalam penanganan terorisme lewat Perpres RAN PE tentu saja akan bertabrakan dengan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme yang hingga kini masih dibahas. Kedua kebijakan serupa, yakni menangani terorisme tentu dapat menyulut perebutan kewenangan dalam menanggulangi terorisme antaran TNI-Polri. Hal yang dapat berujung pada pecahnya sinergi TNI-Polri.

Demi mengantisispasi perpecahan tersebut perlu adanya perluasan cakupan ekstremisme yang ada di RAN PE. Ekstremisme tidak boleh hanya mencakup keyakinan yang keras dan fanatik dalam lingkup agama, namun harus juga merambah ekstremisme terkait sosial, suku-adat, dan politik.

Selanjutnya, cakupan dari Perpres TNI menangani terorisme diperluas ke arah terorisme separatis maupun gerakan bersenjata lainnya yang mengancam kedaulatan NKRI.

Sebuah win-win solution agar TNI maupun Polri dapat menangani terorisme dan ekstresmisme dalam makna yang lebih luas sehingga tidak ada perebutan wewenang menangani terorisme.

Namun hal tersebut belumlah cukup. Kita telah ketahui, Panglima TNI saat ini berasal dari matra TNI AU. Oleh karena itu, kandidat Panglima TNI selanjutnya berasal dari matra laut dan darat. Pemilihan matra asal Panglima TNI inilah yang menjadi penentu terjaganya sinergi TNI-Polri atau tidak.

Jika Presiden Jokowi memilih KSAL, maka Indonesia diuntungkan dengan tidak adanya tekanan dari dunia internasional terkait kebijakan supremasi sipil imbas Pemilu AS, namun hal ini memecah Sinergi TNI-Polri. Sebab KSAL yang memiliki penguasaan mumpuni di perairan akan fokus menangani terorisme yang masuk melalui jalur laut. Sementara terorisme yang berada di jalur perairan erat kaitannya dengan jalur masuk teroris kelompok Islam radikal, seperti Abu Sayyaf di Filipina, maupun teroris yang berasal dari Malaysia dan Myanmar (Rohingya). Kondisi itu menyebabkan penanganan terorisme oleh TNI akan bentrok dengan Polri yang selama ini fokus menangani teroris Islam radikal.

Jika Presiden memilih KSAD, maka Indonesia ditekan politik dari luar negeri untuk memecah sinergi TNI-Polri, namun sinergi TNI-Polri dari dalam akan sangat kuat sehingga dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan. KSAD yang memiliki penguasaan mumpuni di daratan dapat fokus menangani teroris separatis Papua di pedalaman Bumi Cendrawasih. Apalagi TNI AD akan sulit memerangi teroris dari Islam garis keras karena kedekatan matra darat tersebut dengan kelompok Islam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka akan lebih menguntungkan bagi Pemerintahan Jokowi jika memilih KSAD sebagai Panglima TNI selanjutnya.

Namun penemuan seaglider di perairan NKRI beberapa waktu lalu menyebabkan Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menilai peluang KSAL Yudo Margono akan lebih besar dibandingkan KSAD Andika Perkasa. Menurutnya, aspek ancaman laut saat ini sedang menguat, terutama konflik Laut China Selatan.

Hal ini pun dibantah oleh Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. Menurutnya terlalu spekulatif jika peluang KSAL hanya dikaitkan dengan situasi Laut China Selatan.

Sementara pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, masalah laut China Selatan bukan satu-satunya ancaman di masa datang. Oleh karena itu, Panglima TNI baru tak mesti dari AL. Nuning menambahkan, latar belakang penugasan operasional juga harus dilengkapi dengan pengalaman pendidikan. Panglima TNI selanjutnya sebaikanya memiliki tingkat intelektual yang tinggi, serta memiliki kriteria sebagai Scholar Warrior alias berpendidikan. Hal ini penting untuk menghadapi ancaman yang semakin bervariasi.

Sumber : RMCO[Andika Panglima Bisa Digeser Yudo]

Ancaman terhadap kedaulatan NKRI yang semakin kompleks inilah yang menyebabkan Stanislaus Riyanta mengubah penilainnya terhadap sosok Panglima TNI baru mendatang. Pada 24 Januari 2021 ia berpendapat, bahwa Presiden Jokowi harus memilih Panglima TNI yang sesuai kebutuhan organisasi dengan melihat berbagai pertimbangan termasuk trend ancaman pertahanan ke depan yang semakin kompleks dan asimetris, serta dipengaruhi oleh dinamika tingkat global.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan kebutuhan yang telah ia sebutkan, sesungguhnya calon terkuat Panglima TNI selanjutnya adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa.

"Tanpa mendahului dan tetap menghormati hak prerogatif Presiden, maka jika melihat kebutuhan tersebut maka KSAD adalah calon terkuat," tuturnya.

Stanislaus berharap, Presiden Jokowi dapat memilih Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi, sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia.

"Pilih sesuai dengan kebutuhan negara dan kebutuhan organisasi. TNI adalah alat negara yang menjadi benteng terakhir dan terkuat dari segala ancaman. Figur dan kinerja Panglima TNI yang dipilih menjadi salah satu faktor menentukan situasi negara ini, terutama dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman negara yang kompleks, asimetris, dan dipengaruhi oleh dinamika global," ucap Stanislaus.

Sumber : Tagar [Pakar: Tanpa Mendahului Jokowi, KSAD Calon Terkuat Panglima TNI!]

Namun ternyata, temuan benda asing di perairan Indonesia tidak hanya seaglider. Ada temuan pecahan roket China di Kalimantan Tengah, benda mirip rudal bertuliskan China yang ditemukan di Kepulauan Riau, hingga bola hitam raksasa yang diduga sebagai dapra (bantalan lambung kapal) di Kepulauan Riau.

Sumber : Detik [Temuan Tak Biasa di Laut RI: Seaglider, Pecahan Roket, Bola Raksasa]

Temuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas yang tidak diketahui di perairan RI. Oleh karena itu, ancaman terhadap NKRi dari perairan juga tak kalah hebatnya. Maraknya benda asing di perairan RI tentunya menjadi urgensi bagi penunjukkan Panglima TNI dari Angkatan Laut.

Namun jangan lupakan pula persoalan non militer. Telah ditetapkannya Kapolri dari agama minoritas ternyata beriringan pula dengan meningkatnya eskalasi SARA secara bersaman. Yakni polarisasi Islam vs Kristen di Sumbar, diskriminasi etnis di DIY, gejolak WNA di Bali, isu TKA China Masuk RI yang diiringi kebijakan WNA dilarang masuk RI, dan rasialisme Papua. Tema besar dari 5 isu tersebut adalah rasialisme dan diskriminasi antara etnis dan agama. Surat terbuka warga etnis Han di DIY kepada Presiden, untuk mendesak pencopotan Menteri ATR terkait dukungannya pada kebijakan kepemilikan tanah di DIY oleh Sultan HB X, yang tidak mengizinkan pindah tangan aset tanah kepada Non Pribumi, dalam hal ini Etnis Han, tampak menggenapi berbagai polemik Diskriminasi dan Rasialisme yang muncul dari titik-titik vital di seluruh Indonesia. Yakni:

1. Sumatera :  Terjadi polemik terkait kewajiban seragam sekolah berjilbab terhadap minoritas Kristen.
2. DKI Jakarta : Sebanyak 153 TKA China masuk ke Indonesia saat ada larangan bagi warga negara masuk ke RI terkait pandemi.
3. Jawa : Protes etnis Han yang dilarang memiliki tanah di Daerah Istimewa Yogyakata.
4. Bali : Kasus deportasi WNA LGBT kulit hitam.
5. Sulawesi : Etnis Bali beragama Hindu yang tak mempersoalkan kewajiban berjilbab di Universitas Islam di Sulsel
6. Papua : Kasus rasialisme etnis Batak beragama Kristen Ambroncius Nababan terhadap etnis Papua beragama Kristen Natalius Pigai.

Seluruh dari kasus SARA yang terjadi belakangan ini dapat menghasilkan polarisasi antara China-Kristen dengan Melayu-Melanesia. Maka Kapolri baru yang beragama Kristen sangat cocok disandingkan dengan KSAD Andika Perkasa dari Angkatan Darat yang memiliki hubungan erat dengan agama Islam. Sinergi TNI-Polri nantinya dapat menjadi deterrrant terhadap polarisasi antara China-Kristen dengan Melayu-Melanesia.