*Presiden Jokowi Tak Bisa Didikte: Politik Otentik vs Politik Identitas*

Oleh: *Andre Vincent Wenas*

Presiden Jokowi memang tidak bisa didikte. Beliau menunjuk calon tunggal Kapolri yang rupanya MUI (juga beberapa tokoh individual lain) tidak begitu berkenan.

So what? Yang mesti belajar berbangsa dan bernegara jadinya siapa? Siapa yang belum dewasa dalam tata kehidupan berbhinneka? Siapa yang belum Pancasilais? Terbaca dengan jelas sudah. Terang benderang malah.

Alasan berbeda agama lalu tidak diperkenan untuk jadi pejabat publik adalah indikator jelas anti-Pancasila di Republik Indonesia ini. Tak ada perdebatan lagi soal ini. Semua -- yang waras -- juga mahfum.

Pelajaran yang jadi pil-pahit sudah kita telan bersama saat pilkada ayat-mayat di DKI Jakarta tahun 2017 yang baru lalu. Meritokrasi macet, logika jadi bengkok. Definisi kesantunan yang ngawur dibungkus konsep "yang penting seiman" telah terbukti memporakporandakan perpolitikan yang otentik, bukan hanya untuk Jakarta, tapi amplitudonya sampai ke seluruh penjuru negeri.

Politik identitas merudapaksa akal sehat dan memenjarakan politik yang otentik. Politik identitas itu sudah jelas, identitasnya "yang penting seiman" dan jargonnya "ayat-mayat".

Ayat sebagai justifikasi (pembenaran) walau dengan kutipan serampangan, dan mayat (yang bakal tidak disholati) sebagai ultimatum, ancaman, konsekuensi yang mesti ditanggung kalau pilihan politiknya tidak selaras. Gampangannya, politisasi agama.

Tapi apa itu Politik Otentik?

Politik otentik, yang asli, politik yang sejati -- seperti yang dipahami Hannah Arendt -- adalah partisipasi deliberatif rakyat yang tercerahkan. Yang bebas dan cerdas dalam diskursus (wacana) sehat di ruang publik.

Sejatinya politik yang otentik itu terjadi di sebuah ruang publik dimana partisipan yang bhinneka (beragam latar belakang) saling bertukar ide dalam tatanan komunikasi politik yang mencerahkan.

Partisipannya adalah warga suatu negara yang bersepakat untuk membentuk suatu nation (bangsa) -- yang dalam wacana ruang publiknya -- tidak memandang perbedaan agama, atau latar belakang suku dan ras.

Warga negara ya warga suatu negara yang sah (punya KTP) dan tidak terlibat kasus pidana dan tidak hilang hak-hak politiknya.

Politik yang otentik berangkatnya dari prinsip yang egaliter (setara), adanya kebebasan (freedom), tidak terbelenggu (dengan kebodohan, tekanan kemiskinan, dlsb) dan setiap partisipan politik berkoeksistensi dalam suatu lingkungan hidup yang bhinneka (plural).

Konsep politik yang otentik ini jadi sulit dimengerti oleh mereka yang sudah terbiasa hidup dalam suasana politik praktis ala Machiavellian, dimana perebutan kekuasaan dan siasat mempertahankannya menjadi tema sentral.

Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengajukan calon tunggal Kapolri yang berlatar Nasrani adalah juga salah satu terobosan dalam peta pendidikan politik bangsa.

Terobosan menuju praktek politik yang otentik, bukan politik yang berlatar identitas semata.

Dan perjalanan suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang ada pada jamannya. Maka boleh dibilang, bahwa langkah politik Presiden Joko Widodo yang tidak bisa didikte oleh kelompok penekan macam MUI atau kelompok/tokoh individual lain yang masih picik dengan politik identitasnya adalah berkat bagi bangsa Indonesia.

Berkat dalam membimbing langkah menuju praktek politik yang otentik, sambil membersihkan diri dari toksik politik identitas maupun toksiknya politik mamon yang demi kekuasaan semata. Seperti sekarang banyak dipraktekkan oleh para politisi dan partai politik yang ada.

Maka tinggallah sekarang kita rakyat, menentukan sikap.

"The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil." -- Hannah Arendt.

21/01/2021

*Andre Vincent Wenas*, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).

Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/berita/358196/mantan-ajudan-jokowi-listyo-sigit-dipercaya-pimpin-kabareskrim lalu diolah oleh penulis.

Sumber:

https://www.jawapos.com/

https://www.tribunnews.com/






https://www.kompasiana.com/andrevinc...e=all#section2