Akan tetapi, tidak seluruh masyarakat percaya akan efektifitas vaksin Covid-19 yang kini telah diproduksi. Sebagian masyarakat masih ragu-ragu dan ingin melihat dahulu seperti apa efek samping yang ditimbulkannya.
Gelombang penolakan terhadap vaksin Covid-19 pun muncul di tengah masyarakat. Namun, melihat adanya penolakan tersebut, Pemerintah Daerah Sumatera Barat tidak akan memberikan sanki kepada warganya yang menolak untuk diberikan vaksin Covid-19.
Berikut kami sertakan berita lengkapnya yang diambil dari situs bukittinggiku.
Quote:
Tidak Ada Sanksi Bagi Warga Bukittinggi & Seluruh Sumbar yang Menolak Divaksin
Gubernur Irwan Prayitno mengatakan Pemda Sumbar tidak akan memberi sanksi kepada warganya yang menolak untuk divaksin Covid-19.
Dilansir dari padang.tribunnews.com : “Jika ada yang menolak vaksin Covid-19, yang jelas sanksi tidak ada, karena dari pemerintah pusat pun tidak ada, kita pun tidak membuat,” kata Irwan Prayitno.
Ia menjelaskan kebijakan yang ada sanksi di Perda AKB Nomor 6 hanya bagi yang kena covid-19 tapi tidak mau di swab.
Irwan Prayitno menegaskan, sebetulnya tidak ada paksaan juga kepada warga untuk divaksinasi.
Tidak Ada Paksaan
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal menegaskan, tidak ada paksaan untuk meminta masyarakat harus mengikuti vaksin virus corona atau Covid-19.
Hal itu menanggapi pesan MUI Sumbar terkait vaksinasi kepada masyarakat agar jangan ada paksaan. Sebab, vaksinasi menyangkut hak pribadi masyarakat dan nyawa mereka.
Gubernur Irwan Prayitno mengatakan Pemda Sumbar tidak akan memberi sanksi kepada warganya yang menolak untuk divaksin Covid-19.
Dilansir dari padang.tribunnews.com : “Jika ada yang menolak vaksin Covid-19, yang jelas sanksi tidak ada, karena dari pemerintah pusat pun tidak ada, kita pun tidak membuat,” kata Irwan Prayitno.
Ia menjelaskan kebijakan yang ada sanksi di Perda AKB Nomor 6 hanya bagi yang kena covid-19 tapi tidak mau di swab.
Irwan Prayitno menegaskan, sebetulnya tidak ada paksaan juga kepada warga untuk divaksinasi.
Tidak Ada Paksaan
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal menegaskan, tidak ada paksaan untuk meminta masyarakat harus mengikuti vaksin virus corona atau Covid-19.
Hal itu menanggapi pesan MUI Sumbar terkait vaksinasi kepada masyarakat agar jangan ada paksaan. Sebab, vaksinasi menyangkut hak pribadi masyarakat dan nyawa mereka.
