Pada beberapa tulisan saya sebelumnya, telah saya paparkan panjang lebar bahwa keputusan Presiden Jokowi memilih Panglima TNI akan sangat berpengaruh terhadap sinergi TNI-Polri. Keputusan Presiden Jokowi itu nantinya menjadi kunci dalam menentukan stabilitas keamanan dan politik negara.

Jika Presiden Jokowi memilih KSAL, maka Indonesia diuntungan dengan tidak adanya tekanan dari dunia internasional terkait kebijakan supremasi sipil imbas Pemilu AS, namun hal ini memecah Sinergi TNI-Polri. Sebab KSAL yang memiliki penguasaan mumpuni di perairan akan fokus menangani terorisme yang masuk melalui jalur laut. Sementara terorisme yang berada di jalur perairan erat kaitannya dengan jalur masuk teroris kelompok Islam radikal, seperti Abu Sayyaf di Filipina, maupun teroris yang berasal dari Malaysia dan Myanmar (Rohingya). Kondisi itu menyebabkan penanganan terorisme oleh TNI akan bentrok dengan Polri yang selama ini fokus menangani teroris Islam radikal.

Jika Presiden memilih KSAD, maka Indonesia ditekan politik dari luar negeri untuk memecah sinergi TNI-Polri, namun sinergi TNI-Polri dari dalam akan sangat kuat sehingga dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan. KSAD yang memiliki penguasaan mumpuni di daratan dapat fokus menangani teroris separatis Papua di pedalaman Bumi Cendrawasih. Apalagi TNI AD akan sulit memerangi teroris dari Islam garis keras karena kedekatan matra darat tersebut dengan kelompok Islam.

Berdasarkan kedua opsi tersebut, akan lebih menguntungkan bagi Pemerintahan Jokowi jika memilih KSAD sebagai Panglima TNI selanjutnya. Apalagi baru-baru ini Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang memperkuat posisi Polri menangani teroris.

Sumber : Tempo[Presiden Jokowi Keluarkan Perpres Pencegahan Ekstremisme]

Penguatan posisi Polri dalam penanganan terorisme lewat Perpres RAN PE tentu saja akan bertabrakan dengan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme yang hingga kini masih dibahas. Pada 1 Desember 2020 lalu, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM, Bunyamin memastikan pembahasan rancangan Perpres Pelibatan TNI akan diteruskan.

Sumber : Tempo [Pemerintah Pastikan Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Teroris Jalan Terus]

Oleh karena itu pergantian Kapolri dan Panglima TNI yang diiringi dengan penerbitan Perpres RAN PE dan selanjutnya akan pula diterbitkan Perpres TNI Tangani Terorisme sangat mungkin menyulut pecahnya sinergi TNI-Polri. Tentunya hal yang tidak diinginkan Pemerintahan Jokowi bukan?

Kelahiran Perpres RAN PE saja dapat menimbulkan instabilitas keamanan dan politik terkait paradigma ekstremisme agama yang menyangkut nama baik Islam. Apalagi ketika disandingkan dengan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme.

Pengamat teroris dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai Perpres RAN PE sebenarnya tidak fokus pada aksi terorisme, melainkan mengarah kepada gejala pra aksi terorisme. Tindakan itulah yang kemudian dibahasakan sebagai ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada aksi terorisme.

"Pada konteks diksi ekstremisme serta makna yang diadopsi dalam perpres potensi melahirkan perdebatan karena ambigu. Karena nyasar wilayah kayakinan, lain soal dengan tindakan kekerasan," kata Harits pada 18 Januari 2021.

Harits meminta pemerintah memperjelas maksud ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia. Termasuk kondisi kerawanan seperti apa yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. Ia meragukan penerapan Perpres RAN PE akan menjunjung tinggi aspek keberimbangan. Harits khawatir aturan itu disalahgunakan demi kepentingan tertentu.

Sumber : Republika [Perpres Pencegahan Ekstremisme Rawan Disalahgunakan]

Itulah mengapa, dengan adanya kondisi seperti itu perlu diambil jalan tengah yang paling ideal.

Pertama, Perpres RAN PE sebaiknya tak hanya memperkuat payung Polri menangani terorisme terkait Islam, tetapi diperluas dengan mencakup ekstremisme. Ekstremisme tidak hanya mencakup keyakinan yang keras dan fanatik dalam lingkup agama. Ekstremisme bisa terkait sosial, suku-adat, dan politik.

Kedua, Perpres TNI menangani terorisme sebaiknya memperluas cakupan teroris dan ekstremis kepada separatis maupun gerakan bersenjata lainnya yang mengancam kedaulatan NKRI.

Dengan cara ini diharapkan baik Polri maupun TNI tidak perlu memperebutkan area yang sama. Zaman telah berubah. Terorisme tidak lagi didominasi ekstremis Islam.

Tengok saja saat Amerika Serikat mencatat sejarah dengan pertama kalinya menyebut organisasi sayap kanan Rusia yang menamakan diri Gerakan Kekaisaran Rusia sebagai kelompok teroris pada April 2020 lalu. Sebagai informasi, gerakan teroris ini adalah teroris non agamis yang telah menjalankan dua kamp pelatihan paramiliter di Saint Petersburg dan telah menarik neo-Nazi dari seluruh dunia Barat, termasuk militan Swedia yang melakukan serangan.

Sumber : Fajar [Donald Trump Tuding Gerakan Kekaisaran Rusia Organisasi Teroris]

Selain itu, ada pula Selandia Baru yang menetapkan penyerang Masjid Christchurch yang merupakan non-muslim sebagai teroris. Kemudian Perancis dan Uni Eropa yang menetapkan separatis bersenjata Kaledonia Baru (FLNKS) sebagai teroris.

Oleh karena itu jika Perpres TNI Tangani Terorisme nantinya tetap mengarah pada perebutan wewenang penanganan kelompok teroris Islam, maka Perpres itu sebaiknya dibatalkan saja. Sebab penanganan terorisme Polri sudah baik ditambah pula dengan Perpres RAN PE. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) pun telah banyak melibatkan pasukan TNI.

Tapi bila Perpres TNI Tangani Terorisme mampu memperluas makna teroris pada hal yang baru seperti separatis bersenjata, penyerangan masjid, gereja, maupun lainnya, maka Perpres tersebut sangat diperlukan guna memberi payung hukum pada TNI menindak para pengancam kedaulatan NKRI.