Jakarta - Warta Otonomi.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300 ribu rupiah, yang menjadi harapan warga miskin kurang mampu, terutama yang terkena dampak pandemi Corana secara langsung, ternyata selama ini di rasakan tidak adil dan merata bahkan terkesan diskriminasi, hal ini di rasakan langsung oleh sebagian besar warga RT. 02 RW. 10 kelurahan Cipete Utara, kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan hasil investigasi yang di lakukan Warta Otonomi di lapangan membuktikan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) hannya di nikmati oleh sebagian besar relasi RT dan RW, bahkan banyak warga pendatang atau perantauan tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut, padahal jauh - jauh hari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, telah memberikan instruksi dan arahan kepada jajaran terkait, terutama kepada Menteri Sosial untuk membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300 ribu rupiah secara adil dan merata tanpa ada potongan sama sekali.

Menurut penuturan nara sumber Warta Otonomi, sebut saja Haji Kosasih (bukan nama sebenarnya - Red), warga Betawi asli RT. 02 RW. 10 kelurahan Cipete Utara menuturkan, “bukan cuma warga pendatang saja yang tidak dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT), banyak juga warga asli sini yang tidak dapat bantuan berupa sembako dan uang”, tuturnya, lalu Haji Kosasih menambahkan, “dulu waktu masih ada bantuan berupa sembako, banyak warga asli sini yang tidak dapat, sekarang bantuan berupa sembako sudah tidak ada, di ganti dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300 ribu, sama saja banyak warga yang tidak dapat, malah sekarang jumlahnya lebih banyak”, tuturnya, ketika Warta Otonomi menyinggung soal dugaan adanya Pungutan Liar (Pungli) sebesar Rp.10 ribu rupiah, yang di lakukan oleh RT beberapa waktu yang lalu, kepada warga yang ingin mengambil bantuan berupa paket sembako, dengan tegas Haji Kosasih mengiyakan dan membenarkan hal tersebut.

Haji Kosasih sangat berharap, semoga bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300 ribu rupiah, yang di bagikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial kali ini, bisa lebih adil dan merata, transparan dan tanpa adanya potongan sama sekali harapnya, bahkan Haji Kosasih menaruh harapan besar kepada ketua RT. 02 dan ketua RW. 10 supaya jujur dan amanah, tanpa membeda - bedakan haknya antara warga pendatang dan warga pribumi asli, sementara itu menyikapi hal ini, konsultan hukum yang juga pengamat masalah sosial dan lingkungan Trihadi SH MH, angkat bicara dan memberikan tanggapan, “ironis dan sangat memprihatinkan, seharusnya RT dan RW pro aktif memberika edukasi pada warga dan turun langsung ke lapangan, mendata warga di wilayahnya yang di nilai berhak dan layak untuk mendapat bantuan, jangan cuma orang terdekat dan kroninya saja, yang di data oleh RT RW dan berharap dapat bantuan, atau jangan - jangan selama ini yang di data cuma saudaranya RT dan RW saja.

Sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan langsung berupa sembako dan uang, bantuan berupa sembako saja sangat rawan di selewengkan, apa lagi bantuan berupa uang”, tuturnya, lalu Trihadi menambahkan, “Jangan pernah main - main dan mencoba untuk berbuat curang, dengan menyelewengkan bantuan dari pemerintah, karena ada instrumen hukum yang bisa di pergunakan untuk menjerat siapa saja, yang terbukti bersalah menyelewengkan bantuan pemerintah, pasalnya jelas dan ada, di atur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”, pihak Kepolisian dan Kejaksaan bisa menjerat dan mempidanakan, siapa saja yang secara sah dan menyakinkan, terbukti bersalah melakukan korupsi dan menyelewengkan bantuan dari pemerintah, jadilah RT dan RW yang jujur dan amanah, karena kejujuran kalian akan di mintai pertanggung jawaban oleh Tuhan kelak di dunia dan akherat”, tuturnya pada Warta Otonomi mengakhiri pembicaraan. (Iis Syetiowati)