PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu, hangat pembicaraan soal wacana pajak mobil baru 0 persen yang diajukan oleh Menteri Perindustrian.

Tetapi sayangnya, wacana kebijakan tersebut tidak disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani

Tetapi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku bahwa dirinya tidak menyerah untuk tetap menyukseskan wacana pajak mobil baru 0 persen tersebut.

Hal ini ia sampaikan pada konfrensi pers Kementerian Perindustrian yang digelar pada Senin, 28 Desember 2020.

Agus menjelaskan bahwa dirinya sudah menjelaskan wacana pajak mobil baru 0 persen kepada Presiden Joko Widodo.

Agus mengakui bahwa presiden pada dasarnya setuju dengan usulan dari Menperin tersebut.

"Tetapi saat ini proses masih harus melewati Kementerian Keuangan dahulu.

"Kebijakan ini masih dalam proses hitung menghitung oleh mereka (Kemenkeu)," jelasnya dalam konfrensi tersebut.

Ada alasan tersendiri mengapa Kemenperin ingin mewujudukan wacana pajak mobil baru 0 persen.

Baca Juga: Mitsubishi Mulai Produksi Mesin Xpander di Indonesia

Menperin menganggap bahwa adanya kebijakan pajak mobil baru 0 persen ini bisa memberi gairah kembali masyarakat untuk membeli mobil baru di tengah masa pandemi Covid-19.

Hal ini bisa menyelamatkan penjualan mobil di Indonesia yang sempat babak belur karena efek dari pandemi mematikan ini.

Tetapi usulan ini juga sempat ditolak secara tegas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.


Menurutnya relaksasi pajak yang diberikan terhadap industri otomotif tanah air sudah cukup banyak.

Hal tersebut terwujud berkat adanya pajak seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ada juga yang sifatnya berlaku di daerah atau tahunan sepertiPajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).***

link


Hal ini ia sampaikan pada konfrensi pers Kementerian Perindustrian yang digelar pada Senin, 28 Desember 2020.

Agus menjelaskan bahwa dirinya sudah menjelaskan wacana pajak mobil baru 0 persen kepada Presiden Joko Widodo.

Agus mengakui bahwa presiden pada dasarnya setuju dengan usulan dari Menperin tersebut.

"Tetapi saat ini proses masih harus melewati Kementerian Keuangan dahulu.

"Kebijakan ini masih dalam proses hitung menghitung oleh mereka (Kemenkeu)," jelasnya dalam konfrensi tersebut.