- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Lambatnya Ibu Kota Baru


TS
anugrad
Lambatnya Ibu Kota Baru
Kegagalan pak Jokowi di tahun 2020 adalah lambatnya dalam membangun Ibukota baru. Pak Jokowi seharusnya bisa membangub ibu kota lebih cepat, mungkin dalam waktu kurang dari satu tahun. Karena kecepatannya tidak dimaksimalkan maka dia gagal sebagai presiden tercepat melakukan perubahan terhadap ibu kota, padahal dia berjanji akan melakukan atau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan supaya Indonesia bisa menjadi sentralisis yaitu tidak secara terus menerus dalam waktu yang lama membebani Jakarta dalam upaya menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
Ibu kota baru misalnya dipercepat, dibuat baru lalu dibuat secara religius mungkin Indonesia bisa kembali menjadi negara kesatuan republik Indonesia, apalagi khusus untuk ulama beserta dengan kawan-kawan muslim sambil lalu para mentri ikut nimbrung ke Kalimantan mencoba suasana baru, ramai-ramai membuat pepondokan, membuat api unggun ramai-ramai sambil meneriakkan tagar ibu kota baru at Kalimantan.
Indonesia pastinya menjadi sorotan dunia karena bisa memindahkan ibu kota, Malaysia pernah gagal memindahkan ibu kota, lalu presiden membaca sejarah tentang cara memindahkan ibu kota yang baik dan benar, maka presiden menunjukkan kelas bahwa presiden akan naik kelas setelah belajar dari sejarah lalu ikut ujian dan semua soal dijawab dengan benar, sehingga guru akan kasih nilai seratus pada nilai sejarah. Tapi beda soal jika pelajaran sejarah tidak benar-benar dipelajari sampai-sampai di ujian bingung menjawab persoalan mata pelajaran sejarah.
Demokratis atau engga seharusnya juga diperhitungkan supaya tetap demokratis. Memindahkan ibu kota harus berizin, karena ibu kota yang tidak berizin akan jadi kota tua yang artinya kembali ke masa dimana demokrasi tidak lagi mendapatkan posisi dalam mengakrabkan warga negara. Fasilitas harus ada, fasilitas pengganti juga harus ada, karena kalau tidak ada fasilitas maka harus ada penunjang hidup, karena sesuai dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab karena menyangkut aktivitas kehidupan makhluk di bumi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Ibu kota baru misalnya dipercepat, dibuat baru lalu dibuat secara religius mungkin Indonesia bisa kembali menjadi negara kesatuan republik Indonesia, apalagi khusus untuk ulama beserta dengan kawan-kawan muslim sambil lalu para mentri ikut nimbrung ke Kalimantan mencoba suasana baru, ramai-ramai membuat pepondokan, membuat api unggun ramai-ramai sambil meneriakkan tagar ibu kota baru at Kalimantan.
Indonesia pastinya menjadi sorotan dunia karena bisa memindahkan ibu kota, Malaysia pernah gagal memindahkan ibu kota, lalu presiden membaca sejarah tentang cara memindahkan ibu kota yang baik dan benar, maka presiden menunjukkan kelas bahwa presiden akan naik kelas setelah belajar dari sejarah lalu ikut ujian dan semua soal dijawab dengan benar, sehingga guru akan kasih nilai seratus pada nilai sejarah. Tapi beda soal jika pelajaran sejarah tidak benar-benar dipelajari sampai-sampai di ujian bingung menjawab persoalan mata pelajaran sejarah.
Demokratis atau engga seharusnya juga diperhitungkan supaya tetap demokratis. Memindahkan ibu kota harus berizin, karena ibu kota yang tidak berizin akan jadi kota tua yang artinya kembali ke masa dimana demokrasi tidak lagi mendapatkan posisi dalam mengakrabkan warga negara. Fasilitas harus ada, fasilitas pengganti juga harus ada, karena kalau tidak ada fasilitas maka harus ada penunjang hidup, karena sesuai dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab karena menyangkut aktivitas kehidupan makhluk di bumi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup.






gembaladomba666 dan 17 lainnya memberi reputasi
-14
756
15


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan