REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat memberlakukan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap 14 pejabat China atas dugaan peran mereka dalam diskualifikasi yang dilakukan Beijing bulan lalu terhadap legislator oposisi terpilih di Hong Kong.

Langkah AS yang diumumkan pada Senin kemarin, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters, menargetkan wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPCSC), badan pembuat keputusan teratas di legislatif China.

Tindakan itu secara luas dilihat sebagai bagian dari upaya Presiden Donald Trump untuk memperkuat warisan kerasnya di China sebelum Joe Biden menjabat pada 20 Januari nanti.

Pemerintahan Trump sebelumnya memberikan sanksi kepada Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, mantan kepala polisi dan mantan kepala polisi pusat keuangan Asia dan pejabat tinggi lainnya pada Agustus lalu. Mereka disanksi karena peran mereka dalam membatasi kebebasan dengan melakukan tindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi di wilayah itu.

"Serangan Beijing yang tak henti-hentinya terhadap proses demokrasi Hong Kong telah memusnahkan Dewan Legislatifnya, membuat badan itu tidak mendapat tentangan yang berarti," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing bulan lalu mengusir empat anggota oposisi dari badan legislatif setelah parlemen China memberi otoritas kota kekuasaan baru untuk mengekang perbedaan pendapat. Langkah tersebut memicu pengunduran diri massal oleh anggota parlemen oposisi pro-demokrasi di bekas koloni Inggris itu.

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Robert O'Brien mengatakan pada November pengusiran itu menunjukkan formula "Satu Negara, Dua Sistem", yang menjadi kesepakatan Inggris menyerahkan kembali wilayah itu ke China pada tahun 1997, sekarang "hanyalah sebuah daun ara”. Dia pun menjanjikan tindakan AS lebih lanjut.

Sanksi yang diumumkan oleh Washington melarang 14 individu dan anggota langsung mereka untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Aset apa pun yang mungkin dimiliki pejabat di AS akan diblokir dan individu serta perusahaan AS akan dilarang berurusan dengan mereka. Kabar ini membuat pasar global gelisah karena investor resah atas ketegangan baru Tiongkok-AS.