Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi memiliki peranan penting dalam beraktivitas masyarakat di internet. Hal tersebut tentunya akan membentuk karakter dan keamanan bagi generasi bangsa Indonesia yang akan datang.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Koordinator Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Luat Sihombing.

"Kita tetap coba menanggapi segala kondisi, mulai dari urgensi PDP (Perlindungan Data Pribadi), yang sangat penting mengingat netizen sudah luas dan ini bisa menjadi perlindungan pengguna internet selain UU ITE," jelasnya pada Kamis 17 Desember 2020.

Ia menyebut bahwa Perlindungan Data Pribadi urgensinya adalah selayaknya negara-negara lain. Namun hal yang menjadi poin penting adalah dampak dan sosialisasi pemahaman ke masyarakat luas.

"PDP ini memberikan awareness ke masyarakat terkait perlindungan data, urgensinya seperti negara lain begitu juga regulasi dibuat untuk memberikan pemahaman dan dampak ke masyarakat," tambahnya.

Selanjutnya ia mengingatkan juga bahwa dukungan infrastruktur ekosistem digital akan memegang peran penting dimasa pandemi, apalagi terkait RUU Perlindungan Data Pribadi.

Literasi dan pembangunan infrastruktur digital pun perlu dibarengi dengan pengadaan dan pelatihan talenta digital untuk implementasi yang tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Butir pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Menkominfo Johnny G Plate yang menyebut Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengadopsian teknologi, dan penyiapan talenta digital perlu didukung dengan legislasi primer yang memadai, di antaranya UU Cipta Kerja sektor telekomunikasi, pos, dan penyiaran. UU Cipta Kerja juga diperlukan dalam rangka mempercepat digitalisasi nasional, termasuk digitalisasi pertelevisian.

"Untuk itu, menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi UU sangat penting untuk menjamin ekosistem digital produktif dan bermartabat," katanya.