Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan di tengah pandemi Covid-19 Indonesia dihadapkan dengan adanya perubahan tatanan kehidupan. Tidak terkecuali pada pemerintahan dalam tatanan kerja.

"Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik," kata Ma'ruf dalam acara Rakornas Kepegawaian Nasional dalam siaran telekonference, Kamis (17/12).

Dia menjelaskan transformasi digital juga harus diikuti dengan perubahan pola pikir. Hal tersebut kata Ma'ruf sangat diperlukan tidak hanya sekedar mengubah layanan menjadi online tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku.

"Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan," kata Ma'ruf.

Dia menjelaskan pentingnya untuk melakukan percepatan transformasi digital di pemerintah. Dengan memfokuskan beberapa hal yaitu percepatan penyelesaian regulasi, pedoman dan standar teknis implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Penyelesaian pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital dan percepatan integrasi sistem aplikasi pemerintahan (E-Goverment) yang terpadu dan terintegrasi secara nasional," tutur Ma'ruf.

Selanjutnya penataan dan penyederhanaan struktur proses bisnis kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal tersebut kata Ma'ruf sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan layanan masyarakat di era digital.

"Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, utamanya dalam literasi digital untuk mewujudkan transformasi digital birokrasi menuju birokrasi kelas dunia," ungkap Ma'ruf.

Komitmen Pemerintah

Ma'ruf juga menjelaskan pemerintah sudah berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital. Salah satunya dengan menggelontorkan anggaran Rp 30,5 triliun.

"Dengan dukungan anggaran sebesar Rp 30,5 triliun guna mendukung program tersebut," kata Ma'ruf.

Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah membangun akses internet 4.000 desa dan keluarga di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia.

"Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia," ungkap Ma'ruf. (mdk/gil)

link

"Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan," kata Ma'ruf.