Pembagian skema program vaksinasi Virus Corona (Covid-19) menjadi gratis dan mandiri alias vaksin berbayar disebut karena terkait masalah ketersediaan anggaran.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan vaksin belum dapat diberikan secara gratis kepada seluruh penduduk sebab masih ada kebutuhan anggaran untuk sektor yang lain.

"Masih ada kebutuhan anggaran di sektor lain, seperti bansos, pendidikan, dan tentunya pelayanan kesehatan lain seperti operasi, perawatan penyakit kanker," kata Nadia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (14/12).

Menurutnya, anggaran negara untuk mengatasi pandemi Covid-19 sudah cukup terserap banyak. Selain itu, pemerintah mesti memenuhi fasilitas dan akses kesehatan Covid-19 .

"Juga untuk kebutuhan dalam penanggulanganCovid-19 itu sendiri, seperti alat pelindung diri, ventilator, relawan, testing, dan sebagainya," jelasnya, tanpa merinci detail besaran anggaran yang disediakan dan anggaran yang sudah terserap sejauh ini.

Kendati demikian, Nadia menyebut tak menutup kemungkinan skema vaksinasi ini bakal berubah.

Sebab, hingga saat ini pemerintah masih dalam tahap mengawal keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal pemberian izin darurat penggunaan (EUA) kandidat ready viewed vaksin asal perusahaan China, Sinovac, yang didatangkan ke Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis pada Minggu (6/12).

"Tapi ini sangat dinamis ya, ini adalah pertimbangan awal dan dapat berkembang," pungkas Nadia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), menjelaskan alasan tidak semua vaksin Covid-19 diberikan gratis lantaran mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Ia mengatakan APBN sudah terkuras untuk penanganan dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

Menurutnya, dalam kondisi pandemi ini suka tidak suka semua elemen harus bergotong royong.

Sementara itu, gagasan vaksinasi berbayar dan gratis ini kemudian mendapat penolakan dari sejumlah Ahli kesehatan masyarakat RI, epidemiolog hingga masyarakat luas. Petisi menuntut pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 pun muncul di situs www.change.org.

"Vaksinasi gratis seluruh warga Indonesia cuma butuh biaya 1/10 dari total anggaran Covid-19 yang sudah dikeluarkan pemerintah," kata Sulfikar dalam petisinya.

Sebagian warga pun mulai membandingkan rencana pemberian vaksin gratis yang dilakukan oleh sejumlah negara. Negara seperti Australia, Hong Kong, Selandia Baru, Belgia, Jepang, hingga India pun berencana menggratiskan vaksin kepada seluruh populasinya.

Padahal sebagaimana diketahui, India memiliki jumlah populasi sebanyak 1,3 miliar atau menduduki peringkat kedua negara dengan rakyat terbanyak di dunia, sementara Indonesia saat ini menduduki posisi keempat.