Jayapura, Jubi – Ligia Giay dari Asia Research Centre menyatakan orang Papua tidak perlu membuktikan kalau mereka bukan bagian dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Pernyataan tersebut dikatakan Ligia Giay saat menjadi pembicara dalam diskusi publik dan launching laporan “Duka dari Hatadipa” secara daring, Senin (7/12/2020).

Ligia Giay menyatakan itu untuk menjawab pertanyaan peserta diskusi yang menanyakan apakah seharusnya orang Papua membuktikan, kalau mereka bukan OPM agar ia tidak layak dibunuh karena stigma tersebut.

“Seharusnya tidak. Ini pendapat saya pribadi. Stigma seperatisme ini bagian inheren (berhubungan erat) dengan krisis kemanusiaan di Papua,” kata Ligia Giyai.

Menurutnya, orang Papua tidak memiliki banyak pilihan. Tidak punya cara membuktikan mereka tidak bersalah, seperti apa yang dituduhkan.

“Jadi saya tidak tahu kita dari situ, kita harus ke mana dan destrigmatisasi ini bentuknya seperti apa. Saya belum punya jawaban itu bentuknya seperti apa,” ujarnya.

Sementara itu, pemerhati masalah sosial di Papua, Theodorus Van Den Broek mengatakan berbagai pihak begitu mudah mensitgma orang Papua sebagai separatis.

Mestinya yang dilakukan adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Orang di luar Papua dan pemerintah diharapkan memahami latar belakang setiap persoalan di Papua.

Ketidakpahaman terhadap setiap masalah di Papua menyebabkan, kesalahan dalam penanganan masalah.

“Cukup jelas pada saat masalah rasisme di Surabaya tahun lalu. Kita lihat, bukannya masalah rasisme yang ditangani tapi yang ditangani seperatisme dengan pengiriman pasukan ke Papua,” kata Theodorus Van Den Broek.

Menurutnya, kasus rasisme ini membuktikan jika pemerintah tidak melihat persoalan sebenarnya. Akan tetapi perhatian dipindahkan ke masalah separatisme. Seakan akan orang Papua yang menjadi pelaku rasisme.

Katanya, berbagai pihak begitu mudah dikalahkan atau dipengaruhi kampanye yang diarahkan ke seperatisme. Untuk itu mereka yang perduli terhadap orang Papua, khususnya pihak gereja mesti melawan stigmatisasi ini. Gereja harus berani menjelaskan masalah yang sebenarnya.

“Kita tekankan ke situ dan tidak lari ke satu saja yaitu separatis, yang dijawab penambahan pasukan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah,” kata mantan Direktur SKPC Fransiskan Papua ini. (*)
https://jubi.co.id/ligia-giay-orang-papua-tak-perlu-buktikan-diri-mereka-bukanlah-opm/ 

sejak abad ke-20 awal, sekolah Papua sudah didirikan oleh Belanda dan karena dikumpulkan satu asrama meyebabkan adanya sentimen kesatuan seperti yang dialami orang-orang dari berbagai etnis di Indonesia di Batavia
Nasionalisme Papua ditumbuhkan oleh Papua lewat pendidikan tapi di saat yang sama, nasionalisme Indonesia masuk dibawa baik orang Papua maupun orang non-Papua saat masa revolusi Indonesia. 
Di 1 Desember 1961, bendera kebangsaan Papua dikibarkan dengan didampingi bendera Belanda.Namun nasionalisme Papua saat itu belum kuat seperti nasionalisme Indonesia saat masa Jepang yang di mana Jepang mendukung perkembangan nasionalisme Indonesia. 
Tapi ketika masa Suharto, wilayah Irian Jaya sangat dianaktirikan tak seperti Belanda sehingga menyebabkan sentimen kuat yang memuncak setelah 1998 dan bendera Bintang Kejora dikibarkan oleh orang-orang Papua seperti yang dilakukan Filep Karma dan masyarakat sekitar 100-500 orang di Biak  Juli 1998 menjaga bintang kejora di menara air.
Rasa nasionalisme Papua menguat di Kongres Rakyat Papua 2000 dan kompromi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan kebijakan Otsus di Papua. Namun nasionalisme Papua belum padam di banyak masyarakat Papua terbukti saat September 2019 di mana banyak demonstrasi membawa bintang kejora, walaupun nasionalimse Indonesia menguat seiring diperhatikannya wilayah Papua.  Mungkin jika Papua sudah sangat maju, kedua nasionalisme ini akan bersatu atau justru saling mengalahkan