Tambal Sulam APBN 2020, Sri Mulyani Baru Kepikiran Genjot Pajak, Selama Ini ke Mana Saja Bu Menkeu?



Saat ini, pemerintah menghadapi tantangan peningkatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kita menghadapi tantangan defisit yang melonjak harus segera disehatkan kembali, dan salah satu menyehatkannya adalah dengan memulihkan penerimaan pajak," kata Sri Mulyani dalam sebuah webinar di Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Dia menyebutkan, penerimaan pajak dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan Indonesia ke depannya. Pasalnya sejauh ini pemerintah masih menghadapi tantangan untuk pembangunan baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun infrastrukturnya. Sayangnya, upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak seperti sebelum pandemi covid-19, bukan perkara mudah.

Di sisi lain, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini, mengeluhkan masih rendahnya rasio perpajakan (tax ratio) di Indonesia. Alhasil, penerimaan pajak tidak bisa optimal. "Indonesia miliki tax gap besar, yang harusnya (pajak) bisa di-collect tidak bisa ter-collect. Ini akibat policy maupun administrasi yang masih perlu diperbaiki, maka reformasi perpajakan menjadi sangat penting," ungkap Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat penerimaan pajak sampai akhir Oktober 2020 sebesar Rp826,9 triliun atau baru 69 persen dari target Rp1.198,8 triliun. Artinya penerimaan pajak masih kurang Rp371,9 triliun untuk dua bulan terakhir ini. Penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2020 ini mengalami kontraksi 18,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pasalnya sebagian besar jenis pajak mengalami tekanan seiring meningkatnya pemanfaatan insentif dan restitusi pajak.

Jika dirinci, penerimaan pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar Rp26,4 triliun atau 82,8 persen dari target Rp31,9 triliun. Realisasi PPh migas tercatat mengalami penurunan hingga 46,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Selanjutnya, pajak nonmigas tercatat Rp800,6 triliun atau 68,6 persen dari target Rp1.167 triliun. Penerimaan ini terdiri dari PPh non migas Rp450,7 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp329 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp15,9 triliun, dan pajak lainnya Rp5 triliun.

Kata Sri Mulyani, sepuluh tahun terakhir, penerimaan pajak apabila dilihat dari rasio pajak terhadap PDB, terus menurun. "Sehingga, upaya kita untuk terus mengembalikan penerimaan negara agar makin meningkat adalah upaya yang heroik," ujar dia.

Dikatakan bahwa turunnya rasio pajak disebabkan antara lain, penurunan harga komoditas secara tajam setelah terjadinya guncangan global ekonomi pada 2008-2009. Guncangan itu sebenarnya sempat diikuti ledakan komoditas atau comodity boom sedikit, sebelum akhirnya kembali merosot sejak 2014 hingga sekarang. "Dilihat dari harga-harga komoditas kita melihat tren penurunan itu seiring dengan perkembangan ekonomi global dan sekarang ekonomi global masuk ke dalam zona resesi," ujar dia.

Meskipun demikian, ia mengatakan tidak semua penurunan penerimaan pajak terjadi akibat harga komoditas atau pelemahan ekonomi. Ada faktor yang harus diperbaiki pemerintah dalam proses administrasi dan melaksanakan kebijakan perpajakan. Pasalnya, melihat Indonesia memiliki tax gap yang besar. Artinya pajak yang seharusnya bisa dipungut ternyata tidak terkumpulkan. "ini akibat kebijakan maupun karena administrasi yang masih Perlu diperbaiki," ujar dia.

Untuk itu, ia menilai reformasi perpajakan menjadi sangat sangat penting. Terlebih, di masa pandemi ini Indonesia menghadapi tantangan defisit yang melonjak dan harus segera disehatkan kembali. Upaya menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara, kata Sri Mulyani, salah satunya adalah dengan memulihkan penerimaan pajak Indonesia. Penerimaan itu pun nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan di Indonesia.

"kita masih punya sumber daya manusia yang perlu untuk ditingkatkan pendidikan, kesehatan, dan skillnya; infrastruktur yang belum sepenuhnya terbangun; berbagai peningkatan yang perlu untuk kita perbaiki; kesehatan pendidikan jaring pengaman sosial; dan juga kalau kita lihat sektor-sektor yang masih perlu untuk dipulihkan produktivitasnya," tuturnya.

link


Saat ini, pemerintah menghadapi tantangan peningkatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kita menghadapi tantangan defisit yang melonjak harus segera disehatkan kembali, dan salah satu menyehatkannya adalah dengan memulihkan penerimaan pajak," kata Sri Mulyani dalam sebuah webinar di Jakarta, Selasa (8/12/2020).