Fantastis ! Tak sampai sepekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap dua menteri karena terlibat rasuah. Setelah Menteri KKP Edhy Prabowo, kini KPK menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Menteri dari PDIP tersebut diduga menerima suap senilai Rp 17 miliar dari dua kali pelaksanaan paket bantuan sosial untuk penanganan Covid-19.

Awal mula terjeratnya Menteri Juliari terjadi saat tim KPK menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negeri yang diberikan oleh pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke kepada pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, dan Mensos Juliari Batubara.

Usut punya usut rupanya urusan bansos ternyata sudah lama dipantau KPK. Pemantauan dilakukan sejak Mei 2020, dua bulan setelah pengumuman kasus pertama Covid-19 karena bansos sangat rawan dikorupsi. Bahkan KPK membentuk tim khusus yang bekerja mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, baik di pusat maupun daerah dalam rangka upaya pencegahan tindak korupsi.

Sumber : Detik[OTT Pejabat Kemensos, Urusan Bansos COVID-19 Dipantau KPK Sejak Lama]

Kasus korupsi yang telah menyeret nama Gerindra dan PDIP ke dalam lumpur ini mengingatkan penulis pada dugaan kasus korupsi lainnya yang melibatkan Partai NasDem dan PKS. Korupsi oleh petinggi Partai NasDem telah dilaporkan kadernya sendiri yakni Kisman Latumakulita terhadap Ahmad Ali dan Rusdi Masse. Kisman menduga Ahmad Ali dan Rusdi terlibat dalam kasus korupsi impor produk hortikultura. Kasus ini pun turut menyeret nama Menteri Pertanian dari NasDem, Syahril Yasin Limpo sebagai pihak yang menerbitkan RIPH di Kementan.

Sumber : Tempo [Kader Nasdem Laporkan Ahmad Ali dan Rusdi Masse ke KPK]

Tak hanya terkait korupsi impor buah, Ahmad Ali dan Rusdi Masse pun diduga turut terlibat dalam perkara fenomenal Djoko Tjandra melalui politikus NasDem Andi Irfan Jaya dalam kasus pemufakatan jahat pengurusan fatwa MA.

Selain NasDem, dugaan kasus korupsi pun harus diperhatikan oleh KPK terhadap PKS. Yakni dugaan korupsi pengelolaan aset bermasalah Gili Trawangan oleh Gubernur NTB yang berasal dari PKS.

Coba pembaca pikirkan, dalam kasus korupsi Menteri Juliari, KPK sudah menduga bahwa urusan bansos akan dikorupsi. Oleh karena itu mereka terus memantau penyalurannya. Begitu pula dalam kasus Menteri Edhy Prabowo yang juga telah dipantau KPK sejak Mei 2020 lalu terkait korupsi benur.

Dengan adanya contoh kasus yang dipantau sejak lama seperti itu, maka dapat kita asumsikan bahwa pihak yang dipantau secara ketat oleh KPK, cepat atau lambat akan terciduk juga. Maka bukan tanpa alasan jika kita semua menduga akan ada pejabat pemerintah di pusat maupun daerah yang akan terseret kasus korupsi.

Salah satu yang jadi pemantauan KPK adalah Provinsi NTB. Pada Jumat 4 Desember 2020 lalu, Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan KPK melalui Unit Koordinasi Wilayah (Korwil) terus mengawal penyelesaian aset Gili Trawangan di NTB. Menurut Ipi, sudah selama satu tahun KPK mendampingi penyelesaian masalah aset tersebut.

Pemprov NTB disebutkan telah mengirimkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati NTB. Nantinya Kejati NTB akan melakukan penelahaan dan mengambil langkah-langkah penyelesaian terkait kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dan PT GTI (Gili Trawangan Indah).

Ipi menjelaskan, di lokasi aset tersebut telah banyak berdiri bangunan komersial. Namun tidak ada penambahan kontribusi bagi pemda, baik untuk Provinsi NTB maupun Pemkab Lombok Utara. Selama ini Pemprov NTB hanya menerima royalty sebesar Rp 22,5 juta per tahun. Pemkab Lombok Utara pun tidak dapat melakukan pungutan pajak daerah karena permasalahan aset itu.

Sumber : Liputan 6 [KPK Terus Kawal Penyelesaian Aset di Gili Trawangan]

Pertanyaannya mengapa setelah setahun Pemprov NTB diminta mengawasi, kasus ini belum juga selesai? Apakah aset bermasalah Gili Trawangan ada kaitannya dengan orang kuat di Provinsi tersebut? Jangan-jangan orang kuat itu adalah orang nomor satu di NTB.

Sungguh menarik, sebab Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan bahwa ada 5 modus yang dilakukan kepala daerah untuk melakukan korupsi.

Modus pertama adalah intervensi belanja pemerintah. “Intervensi ini dilakukan mulai dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah, bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset, hingga penempatan anggaran pemerintah daerah (pemda) di BUMD,” kata Alexander.

Modus kedua adalah intervensi sektor penerimaan daerah. Intervensi ini tak hanya berlaku untuk kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, tapi juga alokasi dana transfer pemerintah pusat sampai penerimaan daerah dari kerja sama dengan pihak lain.

Modus ketiga, melakukan intervnesi dalam ranah perizinan. Modus dilakukan dengan cara beragam mulai dari pemberian rekomendasi, penerbitan izin dan yang paling ekstrim melakukan pemerasan kepada pelaku usaha dalam proses perizinan.

Berikutnya adalah melakukan manipulasi dalam proses belanja, mutasi aparatur sipil negara (ASN) dan merangkap jabatan. Modus terakhir, melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

Sumber : DDTC [KPK Endus Modus Korupsi Kepala Daerah, Salah Satunya Lewat Pajak]

Bukankah berdasarkan modus korupsi yang dibeberkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tersebut, sebenarnya KPK telah mencurigai kepala daerah di NTB melakukan korupsi lewat aset bermasalah di Gili Trawangan? Bukankah ini menandakan bahwa kehadiran KPK di sana sebenarnya untuk mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah jika KPK telah memantau korupsi yang kemungkinan dilakukan Gubernur dari PKS tersebut?

Tak tertutup kemungkinan orang berikutnya yang akan diciduk KPK adalah Gubernur NTB dari PKS, Zulkieflimansyah. Tak tertutup pula kemungkinan safari OTT KPK juga akan menyeret petinggi dan Menteri NasDem :  Ahmad Ali, Rusdi Masse, dan Mentan Syahril Yasin Limpo.