Mensos Juliari Diciduk KPK, Rocky Gerung Singgung Nama Megawati

Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung turut mengomentari ramainya perkara yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Menurut Rocky, apa yang dilakukan Juliari saat ini bisa saja ada hubungannya dengan partainya yakni PDI Perjuangan. Sebab, Juliari selain menjadi Mensos juga menjabat sebagau Wakil Ketua Bendahara di partai berlambang banteng itu.

"Depsos itu kan berlimpah APBN yang masuk ke sana. Jadi memang sebut saja ada kesengajaan untuk rampok uang negara, ditaruh di situ sebagai pejabat strategis, yang tahu keuangan dan disesuaikan untuk kebutuhan partai,” ujar Rocky di kanal Youtube-nya, Minggu (6/12/2020).

Sudah menjadi hal umum, imbuhnya tersangka mendapat tugas untuk mengumpulkan uang yang ditujukan ke partai.

Rocky lantas menyebut kalau Pemilu beberapa waktu lalu telah membuat kantong-kantong dari banyak partai habis.



Termasuk gelaran Pilkada di 300 daerah juga membuat isi kantong partai habis.

Maka itu, harus ada yang ditabung ulang, dengan cara mencuri, merampok. Konyolnya Mensos ini kan sangat khusus di konstitusi, karena dia ditugasi mengurus rakyat miskin. Sementara sekarang malah merampok. Itu kan namanya dungu,” kata dia.

“Kalau dia rampok korporasi mungkin lah. Nah ini, partai wong cilik rampok hak cilik, dungu itu!” sambungnya.

Selain itu, Rocky mengaku sangat penasaran dengan statemen apa yang akan disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dia mempertanyakan, akankah Mega bakal menyebut Mensos Juliari diangkat dari kolam sebagaimana sikap Prabowo Subianto saat Edhy Prabowo baru-baru ini ditangkap KPK.

"Skornya 1-1 antara Hambalang dan Teuku Umar, draw, buat Jokowi 2-0. Tinggal kita lagi tunggu, apa yang akan diucapkan Ibu Mega, apa dia akan bilang saya angkat dia dari kolam dan ternyata ini dia lakukan ke saya. Kita tunggu reaksi Ibu Mega,” bebernya.

Rocky menilai pernyataan Mega pantas dinantikan karena kasus kali ini menyeret nama PDI Perjuangan. Lebih lagi, lanjutnya, dianggap sudah bukan hal yang aneh lagi, lantaran berita itu kerap disampaikan dari berbagai daerah.

Rentetan kasus korupsi yang terus terkuak ini bagi Rocky membuktikan kalau partai politik selama ini tak menanamkan akal sehat antikorupsi di tiap rapatnya.

"Ini merampok uang negara yang sudah diurus di APBN, dan negara dalam keadaan darurat. Riwayat apa yang ada di kepalanya. Saya anggap ini satu paket dengan kepentingan politik, karena enggak mungkin dia nekat lakukan korupsi (sendiri),” katanya lagi.

Diketahui, Juliari disikat KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dana bansos COVID-19.

Juliari menerima suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Dia diberitakan meraup fee Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu, dengan total fee yang sudah diterima sebesar Rp 17 miliar.
sumber

********



Sebelum kita mengupas statement Rocky Gerung yang kadang terlalu subyektif, kita harus memposisikan Rocky Gerung dahulu, sebagai apa dia berkomentar. Kalau dia berkomentar sebagai pengamat, komentarnya sudah offside, karena memghakimi pihak lain yang belum terbukti dan tengah ditelusuri keterkaitannya oleh KPK. Artinya Rocky Gerung sudah mengambil jatah KPK untuk memutuskan apakah ada aliran dana ke PDIP atau tidak.

Sementara kita tahu bahwa Rocky Gerung saat ini sudah bergabung ke Partai Demokrat, partai yang pernah berkuasa 2 periode di Republik ini, yang juga pernah tersangkut korupsi besar serta rumornya terlibat juga dalam sebuah pemufakatan jahat perbankan, yaitu kasus Bank Century. Apakah Rocky Gerung tidak berkaca? Ataukah dia lupa? Atau enggan mengomentari hal ini?

Dalam sejarah Indonesia, ada beberapa Menteri Sosial yang terjungkal karena kasus korupsi. Sebut saja Bachtiar Chamsyah dari PPP yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial (kini Kementerian Sosial). Atau Idrus Marham dari Golkar yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Idrus diduga menerima suap terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Terakhir ya Juliari Batubara yang kena OTT kasus korupsi dana bantuan sosial.

Jika Rocky Gerung mengatakan bahwa Depsos berlimpah uang APBN, benar. Tapi Depsos bukanlah Kementerian terbesar penerima uang APBN. Diatas Departemen Sosial masih ada Departemen PUPR dengan anggaran 149,81 triliun. Departemen Pertahanan Keamanan yang menerima 136,99 triliun dan kebetulan dijabat oleh Prabowo Subianto. Sementara Kementerian Sosial menduduki posisi 4 dengan alokasi dana 92,81 triliun. Apa Gerung juga berani bilang bahwa Prabowo dapat jatah Menteri Pertahanan karena permintaan dia untuk mengisi kas partai yang kosong? Atau Presiden PKS melakukan korupsi untuk mengisi kas yang kosong? Atau menteri-menteri dari partainya Gerung juga kena OTT karena demi mengisi kas partai yang kosong?

Melakukan korupsi dana bansos jelas perbuatan yang sangat bodoh dan jelas rakus. Perihal Juliari melakukan ini karena hal pribadi atau suruhan partai seperti kata Gerung, KPK harus dapat menelusuri. Jangan sampai mandeg lagi seperti kasus Hambalang.

Rocky Gerung nampaknya lupa atau pura-pura lupa. Padahal belum lama dia mengatakan dengan sangat yakin bahwa akan ada balas dendam atas tertangkapnya Edhy Prabowo. Dan sasaran tembaknya yang dia sebut bukanlah PDIP, tapi Nasdem. Nyatanya dia salah besar. Tapi bukan Gerung jika dia mudah lupa dengan pernyataannya sendiri.

Kalau Gerung mengatakan bahwa tersangka sudah biasa ditempatkan pada pos strategis untuk mengisi kas partai, artinya Gerung membenarkan bahwa mantan Bendahara Umum Demokrat yang terkena kasus Hambalang juga diniatkan oleh Demokrat untuk mengisi kas partai. Berani tidak Gerung mengatakan hal ini kepada SBY atau Ibas?

Pengamat yang bijak itu harus bisa adil dalam melihat sebuah kasus. Bukan menyerang A tapi bungkam pada kasus B. Apalagi yang juga melibatkan partai tempat dia bernaung.

Apapun juga, sebuah ketololan yang hakiki memang sampai bantuan sosial dikorupsi oleh menteri yang jelas sudah kaya raya, berasal dari partai yang katanya membela rakyat kecil, tapi justru mempermalukan partainya.

Sudahlah. Hukum mati adalah jalan terbaik.