KPK Bidik Program Perlindungan Sosial Lainnya

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik program perlindungan sosial lainnya yang diturunkan pemerintah selama pandemi Covid-19. Bahkan, KPK juga mengawasi pos-pos penyaluran dana pemerintah selama delapan bulan ini.

"Kami tidak mengatakan terbatas dalam bansos saja, tetapi setiap tindak pidana korupsi tentu tidak akan lepas dari pekerjaan KPK," Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (6/12).



"Jadi kami sangat tegas apa pun bentuknya selama itu tindak pidana korupsi."

Firli memastikan, KPK akan terus bekerja mengusut korupsi, termasuk dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. Hal itu sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian keuangan negara, menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat serta melindungi keselamatan jiwa seluruh masyarakat.

"Kami akan terus bekerja. Konsep kami tidak pernah bergeser untuk berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi," tegasnya. Pemerintah telah menganggarkan Rp 695 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi pandemi Covid-19.



Dari jumlah itu, sebanyak Rp 203,9 triliun diperuntukkan untuk perlindungan sosial, yang terdiri dari program keluarga harapan sebesar Rp 37,4 triliun, program kartu sembako sebesar Rp 43,6 triliun, dan bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp 6,8 triliun.

Selain itu, ada juga bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun, kartu prakerja Rp 20 triliun, diskon listrik Rp 6,9 triliun, cadangan pangan Rp 25 triliun, serta BLT dana desa Rp 31,8 triliun. (tan/jpnn)
sumber

**********
Bangsa ini aneh. Kenapa aneh? Karena suara dukungan yang keluar terkadang tidak pernah murni dari hati, tetapi karena emosi, sakit hati, dan ikut-ikutan. Kecaman dan dukungan silih berganti datang, dari pihak yang berbeda. Mereka yang hari ini menghina, bisa saja besok tanpa malu-malu memuji. Mereka yang hari ini menyanjung, hari besok bisa saja memaki. Itulah yang terjadi pada KPK, lembaga superbody anti korupsi.

Kita ingat benar, periode kedua masa pemerintahan Jokowi, KPK dirombak total. KPK yang sebenarnya ingin diluruskan, ditata kewenangannya, dianggap dilemahkan oleh Jokowi. Apalagi kasus Novel Baswedan terus saja jadi bahan gorengan pihak yang tidak suka dengan Jokowi, ditambah lagi drama-drama bersambung yang terus dimainkan oleh orang yang sama, jadilah KPK sebagai bahan jualan pihak-pihak yang sebenarnya belum tentu jujur bersuara. Lucunya, pihak yang ingin KPK dibubarkan justru dibela, yang ingin KPK makin kuat malah dihina.

Apalagi ada beberapa mantan Komisioner KPK yang seolah merasa paling hebat, paling benar, padahal ditangannya, KPK terkesan biasa-biasa saja bahkan cenderung dianggap berpihak dan berpolitik! Ditangannya pula urusan ecek-ecek jadi pekerjaan rutin demi mengejar rating media dan pencitraan.

Dan ketika Firli Bahuri masuk, serangan bertubi-tubi datang, tak kenal lelah. KPK telah mati, kata mereka. KPK kehilangan taji, seru mereka. KPK mandul, ucap mereka. Apalagi ketika UU baru KPK disahkan, makin remuk semuanya.

Waktu berjalan. Ketika Menteri KKP Edhy Prabowo dari Gerindra kena OTT KPK, semua terhenyak. Tapi apakah lantas KPK dipuji? Tidak. Hanya Novel Baswedan yang dipuji, seolah hanya Novel seoranglah yang bekerja, padahal Novel sendiri terkesan enggan dipuji berlebihan. Malu hati dia. Firli? Tetap dalam kotak. Dewas? Apalagi. Dan Rocky Gerung, justru membawa soal penangkapan Edhy Prabowo ini ke ranah politik. Dengan sesumbar, dia mengatakan bahwa akan ada balas dendam, dan Nasdemlah tersangkanya. Jokowi sengaja menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak bisa bekerja katanya. Jokowi sengaja mempermalukan Prabowo.

Lalu, ketika Menteri Sosial dari PDIP ikut terkena OTT Bansos, lain lagi yang berkembang. Lucunya, tetap saja Jokowi yang dipersalahkan. Ini aneh. Padahal Jokowi telah mewanti-wanti seluruh jajaran kabinetnya agar berlaku jujur, bekerja dengan baik, dan tidak korupsi.

Lantas partai mana yang akan aman tak akan kena OTT KPK? Jelas partai yang tak ada di pemerintahan. Lha kadernya tidak ada yang menjabat Menteri koq. Apakah pasti aman? Tidak juga. KPK pasti menyasar semua yang korupsi, mau itu di pemerintahan, maupun di MPR/DPR/DPD.

Mengenai korupsi dana Bantuan Sosial, jelas ancaman hukuman yang terberat adalah hukuman mati. Nah, jika semua syarat terpenuhi, wajib hukumnya dilaksanakan hukuman mati segera, agar memberi efek jera. Siapapun juga tanpa terkecuali.

Pemerintah menggelontorkan dana penanganan wabah Covid-19 sudah sangat besar, hingga 695 triliun. Dan Jokowi tak pernah memilah-milah, mana pendukungnya masa pilpres, mana pendukung Prabowo. Semua sama-sama rakyat Indonesia. Bahkan dari penuturan kawan TS yang ada di Petamburan, di pusat markas FPI, hampir seluruh kawan-kawannya disana yang menjadi anggota FPI, begitu ghirah, begitu antusias ikut Pra Kerja demi mendapat bantuan dana sebesar 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Jadi, alangkah munafiknya bagi mereka yang terus menyerang pemerintah, tapi ikut menikmati program pemerintah demi rakyatnya.

Jadi, masih mau menganggap bahwa KPK dilemahkan Jokowi? KPK mandul? KPK mati?

Bagi TS, selama KPK belum bisa menyentuh Pemprov DKI Jakarta, KPK belum sepenuhnya independen, karena rumor yang beredar, penanganan bantuan sosial di Pemprov DKI Jakarta, sarat dengan korupsi dan kongkalikong. Dan identitas terduga sudah jelas, berinitial SH, seorang kader partai Pe***** yang menjadi pendukung keras Aniea Baswedan.

Nah, ditunggu gerak cepat KPK selanjutnya.