DN, MTI Situbondo, JATIM - Terkait pemberitaan yang beredar dari media online Indo Globe News dengan temuan dari Dewan Pimpinan Cabang LSM KPK Nusantara (DPC-LSM KPK Nusantara) Situbondo menduga korupsi penyalah gunaan ADD dan Program Prona PTSL sertifikat Gratis, seperti bukti fisiknya bangunan Bronjong, RTLH, Gaji SILTAP, Jembatan Karang taruna, dll yang diduga tidak sesuai dengan SPJ menurutnya dikhabarkan Kamis, 03 Desember 2020 pukul 15:35 WIB.



Adapun halaman link website yang memberitakan sebagai berikut:
([url]https://Indonesialobenews.co.id/lsm-kpk-nusantara-kawal-kasus-penyalahgunaan-add-ada-dugaan-korupsi-yang-dilakukan-kepala-desa-banyu-glugur/ )[/url]



Kades Banyuglugur, Suratman saat dikorfirmasi oleh awak media MTI (Media Tipikor Indonesia) Biro Situbondo dan APSi (Asosiasi Pewarta Situbondo) mengatakan, "Seharusnya untuk melakukan investigasi serta penyelidikan terhadap kami (Red-Kepala desa Banyuglugur Suratman dan Samsuri) dilakukan konfirmasi dulu agar supaya berita yang ditampilkan berimbang dan tidak sepihak, itu jelas-jelas berita sepihak dan keterangan tidak mendasar ke pokok permasalahan yang diadukan." ketusnya. Minggu, (06/12/2020).

Lebih lanjut Suratman berucap, "Kami akan lakukan somasi ke Dewan Pers dan akan menuntut nara sumber yang telah memberikan informasi keterangan palsu yang mengakibatkan nama baik kami tercemar dimata warga Situbondo khususnya Banyunglugur." tegasnya.

"Kami juga akan mengadukan DPC - LSM KPK Nusantara dan kawan-kawannya ke pihak APH (Aparat Penegak Hukum) yang mereka mengatakan, "hanya sekedar mengkonfirmasikan atas dugaan kasus korupsi yang ada di Desa Banyuglugur banyaknya Ratusan Juta Rupiah." Ratusan juta yang mana kami ambil (Red-Tanyanya), kita buktikan saja di meja hijau dengan gelar data." geramnya.

(Tim Investigasi MTI Biro Situbondo)