Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan kondisi terkini dari daerah yang dipimpinnya dalam kondisi genting dalam penanganan Covid-19. Bahkan saat ini tingkat keterisian tempat tidur (Bed occupancy ratio/BOR) mencapai 83%. Padahal biasanya dapat ditekan hingga di bawah 60%.

"Kota Bogor masih jauh dari aman, bahkan kita sedang mengalami fase tertinggi. Kami menyiapkan RS darurat dan menyiapkan satu hotel untuk tempat isolasi pasien OTG (orang tanpa gejala)," kata Bima dalam konferensi pers virtual, Jumat (04/12/2020).

Dia mengakui selama ini surveilance yang dilakukan masih lemah dan masih kurang dipersiapkan. Tingginya BOR di RS, menurut Bima, membuat klaster keluarga tidak ada habisnya. Sebab, pasien jadi dengan mudah dipulangkan meski belum ada jaminan tidak menularkan anggota keluarga lainnya.

"Belum tentu mereka disiplin sehingga kemudian menularkan anggota keluarganya," ujar Bima.

Masalah keterisian tempat tidur di RS pun menjadi fokusnya saat ini. Apalagi banyak pasien dari kabupaten Bogor dan Jakarta yang masuk ke Kota Bogor. Bima menyatakan akan membenahi sistem rujukannya, agar bisa mengetahui secara tepat kapasitas rumah sakit.

"Jadi misalnya kalau RS di kabupaten masih kosong, kita bisa geser-geser ke sana asalkan ada datanya. Kami juga pererat dengan kabupaten," ujarnya.

Selain itu, Bima mengingatkan kepada kepala daerah lainnya kegagalan di banyak tempat dalam penanganan Covid-19 adalah kegagalan kolaborasi. Penting kepala daerah untuk mendengarkan saran dari ahli yang disesuaikan kebutuhan daerahnya.

"Saya bilang dengan kepala dinas, jangan sok tahu, harus ada kolaborasi, misalnya saat ini dengan epidiomolog. Tidak bisa menyamakan dengan kondisi biasa, APBD misalnya kan harus diarahkan dengan asumsi yang kita miliki dan asumsi ini harus disusun dengan mendengarkan ahlinya," kata dia.

Pola komunikasi dan sosialisasi terkait pandemi kepada masyarakat harus diperbaiki. Nyatanya, bukan hanya masyarakat yang masih banyak tidak memahami, tetapi juga berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bogor.

"Di Bogor kami yakin didasarkan edukasi, seperti hari ini tidak semua RS dan faskes paham mereka harus lapor. Masih tidak jelas antara apa yang harus dilakukan dan tidak. Kedua kita bicara kepatuhan, kapan tarik ulur untuk penting," katanya.