JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ikatan Mahasiswa se-Tanah Papua (IMASEPA) Bandung, Jawa Barat,  dengan tegas menolak Otonomi Khusus (Otsus) karena implementasinya selama 20 tahun tidak melindungi hak-hak orang asli Papua, justru membawa malapetaka bagi rakyat Papua.

Pernyataan ini dikemukakan Yudas Doga Paragaye, ketua umum IMASEPA Bandung, melalui siaran pers yang diterima suarapapua.com, Kamis (3/12/2020).

“Kami mahasiswa Papua di Bandung beranggapan bahwa Otsus itu sudah gagal dan Otsus membawa malah petaka bagi kami bangsa Papua,” jelasnya.


Doga menilai masa berlaku Otsus sedikit lagi berakhir, Jakarta mulai membentuk suatu tim yang mulai masuk bahkan mengintervensi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Papua di pulau Jawa Bali khususnya kota Bandung, dengan tujuan utama memecah belah ikatan mahasiswa dan pelajar Papua di Bandung.

“Kami mahasiswa mengutuk dan menolak pernyataan yang dikeluarkan oleh komite peduli Papua Jawa Barat yang mendukung Otsus jilid II. Kami mengutuk keras intervensi tim yang dibuat oleh Jakarta yang masuk ke basis IMASEPA Jawa Barat demi kepentingan Otsus jild II,” katanya.

Ia menyebut dinamika ini sudah diseting sebaik mungkin untuk bagaimana mahasiswa Papua di Bandung dukung Otsus jilid II lanjut, dan ini terbukti di saat media JabarEkspres menulis berita pada Jumat (27/11/2020) yang seolah mahasiswa Papua di Jabar dukung Otsus jilid II.

“Padahal tidak ada mahasiswa Papua yang terlibat dalam kegiatan silaturahmi  komite peduli Papua Jawa Barat dengan tema mendukung Otsus jilid II untuk Papua, pernyataan ini di keluarkan pada hari Jumat 27 November 2020,” ujar Paragaye.

Flin Hernando Samberi, koordinator penolakan Otsus jilid II juga mendesak kepada negara untuk segera tarik militer organik dan non organik yang dikirim ke Papua demi kepentingan melanjutkan Otsus jilid II.

“Mahasiswa Papua di Jawa Barat  dengan tegas menolak Otsus jilid II, dan kami juga mengutuk keras media siluman yang tidak bertanggungjawab melakukan propaganda Otsus jilid II dilanjutkan,” ujarnya.

Samberi juga menegaskan, segera kembalikan kepada rakyat Papua untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri, apakah menerima Otsus atau merdeka sebagai sebuah negara.

“Siapa pun yang mengambil sikap atau mengatasnamakan IMASEPA tentang Otsus jilid II demi kepentingan pribadi tanpa ada kesepakatan forum bersama, maka kami menolak dan mengutuk keras hal tersebut,” tegasnya.

Penolakan Otsus jilid II oleh IMASEPA disampaikan bersama 7 organisasi paguyuban, 9 organisasi Korwil dan 5 kombas, berjumlah 21 organisasi mahasiswa dari setiap kabupaten kota se-Tanah Papua di Bandung, Jawa Barat.

https://suarapapua.com/2020/12/03/21...tsus-jilid-ii/
Yang menarik keterlibatan pemerintah dalam mengontrol media-media dalam masalah Papua apakah benar pemerintah melakukan kontrol ketat sehingga opini penolakan otsus sering dipelintir. Bahkan jarang sekali media nasional bahas isu ini..